Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Netral

image-profil

Oleh

image-gnews
Petugas melakukan pengecekan kualitas surat suara Pilpres 2019 saat pencetakan surat suara di Jakarta, Minggu, 20 Januari 2019. ANTARA
Petugas melakukan pengecekan kualitas surat suara Pilpres 2019 saat pencetakan surat suara di Jakarta, Minggu, 20 Januari 2019. ANTARA
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Sungguh senang hati saya mendapat kabar Romo Imam sudah kembali ke padepokannya. Sudah berbilang bulan Romo berada di Semenanjung Malaysia, saya tidak tahu apa yang dikerjakannya.

"Selamat berada di Tanah Air kembali, Romo. Saya punya teman diskusi lagi," kata saya ketika kemarin ngopi di padepokannya. Romo enteng saja menjawab, "Karena lama kita tak ngobrol, saya harus tahu dulu, Sampeyan pendukung yang mana, 01 atau 02?"

Saya kaget. "Saya tidak mendukung siapa-siapa, saya sudah tua tak kuat mendukung orang," saya menjawab serius. Lalu Romo tertawa: "Untuk ngobrol saat ini, kita harus tahu siapa yang didukung oleh lawan yang kita ajak ngobrol."

Romo bercerita tentang pengalamannya mengobrol di atas pesawat dengan teman duduk di sebelahnya. Romo ditanya soal kasus Ahmad Dhani, yang kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng, Surabaya. "Saya bilang Ahmad Dhani tidak mendapat keadilan. Untuk kasus di Surabaya, tuntutannya ringan dan tak seharusnya ditahan. Dia ditahan untuk kasus di Jakarta, yang sebenarnya belum punya kekuatan hukum karena ia naik banding dan ketika disidang tidak ditahan. Langsung teman ngobrol saya bilang, "Bapak pendukung 02, sih."

Romo minum sejenak, lalu melanjutkan. "Ketika saya istirahat di kantin bandara, ada berita di televisi, demo yang meminta Fadli Zon minta maaf karena puisinya melecehkan ulama. Teman duduk bertanya, apakah saya membela Fadli? Saya jawab tidak, Fadli sebaiknya minta maaf karena puisinya itu bisa ditafsirkan macam-macam sebagaimana puisi yang tidak dilandasi sastra. Puisi semacam itu di zaman Rendra digolongkan puisi pamflet. Eh, saya dituduh pendukung 01."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kini saya yang tertawa. "Romo kelamaan, sih, di Malaysia. Mungkin juga tak mengikuti situasi di negeri kita yang mulai lucu. Kampanye pemilu serentak ini memang paling aneh di dunia, saling sindir, saling mencari kesalahan, saling berbantah. Semakin tak jelas siapa penantang dan siapa yang petahana. Ini saya bacakan tulisan Syamsuddin Haris di Twitter: Kita rindu narasi kampanye yang sejuk, mendidik, dan mencerdaskan, yang memupuk rasa saling percaya, serta mengobarkan optimisme akan masa depan bangsa yang lebih baik. Bukan narasi permusuhan, kebencian, dan dendam."

Romo menyela, "Syamsuddin itu intelektual dan peneliti, kan? Harus ditebak dulu dia alumni mana. Katanya alumni perguruan tinggi sampai alumni sekolah menengah sudah diperebutkan dan mulai dipecah-pecah dukung ini dan itu. Kenapa alumni sekolah dasar tidak ikut dikerahkan? Kok, seperti kembali ke Orde Baru?"

"Wah, Romo gawat, nih," saya memotong. "Memang ada yang mau kembali ke Orde Baru? Siapa?" Romo tertawa. "Semuanya pasti tidak ada yang mengaku. Bahkan semuanya bisa menuding lawannyalah yang meniru Orde Baru, sehingga siapa yang duluan mengecam Orde Baru, kubu itu yang merasa tidak Orde Baru. Padahal cara-cara itu dipakai Orde Baru."

"Saya tidak paham, bahasa Romo jelimet," kata saya. Kembali Romo tertawa. "Ya sudah, tak usah ngomongin kubu siapa yang mengarah ke Orde Baru. Istilah itu sama rumitnya dengan istilah hak asasi manusia. Terus kubu mana yang lebih memperhatikan hak asasi manusia? Yang ini menuduh si itu pelanggar hak asasi manusia, yang itu menuduh si ini malah menampung pelanggar hak asasi manusia. Podo-podo wae, sami mawon...."

Ibu Imam datang membawa kue. "Cicip kue dulu, ya? Kalian berdua sepertinya sudah jelas. Tak puas dengan kedua kubu, lalu bersikap netral dan menyalahkan keduanya. Terus mau golput, kan?" Saya tersentak. "Ibu... saya tak berpikir begitu."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.