Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Model Pertumbuhan Ekonomi Endogen

image-profil

image-gnews
Iklan

Asep Saefuddin
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia

Pertumbuhan ekonomi endogen (endogenous economic growth) adalah model ekonomi yang mengoptimalkan potensi internal negara. Model ini mengutamakan sumber daya manusia dengan kekuatan ilmu pengetahuan, sumber daya alam, aset teknologi, dan kelembagaan. Pemikiran ini ditekuni secara konsisten sejak 1990-an oleh Profesor Romer, yang awalnya bergelar sarjana fisika sebelum menjadi ekonom andal. Hasil riset panjang ini akhirnya membawa Romer diganjar Hadiah Nobel Bidang Ekonomi pada 2018.

Berdasarkan pada prasyarat model ekonomi endogen, sebenarnya Indonesia mempunyai peluang menjadi negara adidaya ekonomi. Kita memiliki sumber daya alam, kelembagaan modal sosial, otonomi daerah, aset fisik (infrastruktur), lembaga penelitian, dan perguruan tinggi. Tapi apakah kekuatan endogen itu sudah dikelola dengan baik? Inilah pekerjaan rumah semua komponen bangsa agar model pertumbuhan ekonomi endogen ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak kesejahteraan dari model pertumbuhan ekonomi endogen ini banyak terbukti di berbagai negara. Penguatan faktor internal (endogen) akan menarik eksternalitas positif sebagai spillover pertumbuhan. Contohnya pertumbuhan Cina yang dimulai dengan penguatan faktor dan kelembagaan endogen. Jack Ma juga menggarap usaha kecil dan menengah di bidang pangan, kerajinan tangan, riset, serta modal manusia yang tekun, rajin, bekerja keras, dan berkolaborasi. Jadilah Cina raksasa ekonomi dunia yang terus tumbuh.

Teori pertumbuhan ekonomi endogen inilah yang saya gunakan dalam dua tulisan tentang ekonomi dan universitas di Koran Tempo (11 Desember 2018 dan 18 Januari 2019). Salah satu faktor endogen yang saya ambil adalah universitas. Sayangnya, banyaknya perguruan tinggi tidak memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan. Bahkan faktor jumlah itu justru menjadi beban negara. Maka saya menyarankan adanya merger untuk mereduksi jumlah kampus.

Kali ini saya ingin menyoroti faktor endogen yang sangat penting, yaitu sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berketerampilan alias modal manusia. Faktor ini sangat berkaitan dengan lembaga pendidikan. Kelemahan dalam menangani pendidikan ini efeknya akan fatal.

Tidak dapat dimungkiri bahwa Indonesia pernah menikmati kue pembangunan ketika kandungan minyak kita masih bagus. Dalam hal pangan (beras), kita juga telah mengubah keadaan, dari pengimpor beras menjadi swasembada. Tapi kita lupa membenahi unsur endogen kelembagaan pemerintah, riset, pendidikan, tata kelola sumber daya alam, dan pendidikan karakter. Akhirnya, pada 1998 kita harus menanggung krisis multidimensi akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga terjadilah reformasi.

Solusi yang ditawarkan di era Reformasi sepertinya tidak menukik pada esensi persoalan. Penguatan sumber daya manusia yang berkarakter, berkepribadian, berpengetahuan, dan berketerampilan itu luput dari pembenahan. Kita terus meloncat ke otonomi daerah dan demokratisasi politik. Maka terjadilah politikus instan, pejabat karbitan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, korupsi marak, dan hoax. Semua itu kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Demografi adalah faktor endogen yang harus kita benahi secara sungguh-sungguh. Apalagi kita sedang menikmati bonus demografi yang akan memuncak pada 2045. Kesempatan emas itu harus disiapkan sejak sekarang.

Untuk itu, perlu dibuatkan grand design demografi yang menjabarkan program-program untuk anak usia di bawah 15 hingga di atas 25 tahun. Merekalah yang akan mengisi pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Melihat perkembangan dunia yang dicirikan dengan kekuatan bioteknologi dan info-teknologi, intinya manusia Indonesia harus kuat dengan karakter soft skill dan kompetensi hard skill. Biologi mengindikasikan karakter dan info-teknologi mengindikasikan kompetensi hard skill.

Karakter itu termasuk komponen endogen ekonomi, yakni manusia pekerja keras, mampu berkolaborasi, jujur, inovatif, dan saling percaya. Dalam teori kompetensi, faktor soft skill mengisi sekitar 80 persen kesuksesan. Pendidikan karakter ini menjadi fondasi pembangunan jangka panjang. Institusi pendidikan, dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, harus menguasai dan menyuasanakan komponen soft skill ini dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Komponen hard skill tentu sangat diperlukan untuk menjawab teknikalitas pembangunan sesuai dengan zaman, sehingga kemampuan belajar dan daya adopsi manusia Indonesia harus tinggi. Mereka harus bisa berselancar dalam keadaan yang mudah berubah, tidak pasti, kompleks, dan ambigu.

Selain itu, sumber daya alam adalah unsur endogen yang kaya di Indonesia. Misalnya kopi. Hampir seluruh daratan Indonesia bisa ditanami kopi dan saat ini kopi termasuk komoditas ekonomi kesenangan dunia. Dengan kekuatan teknologi hulu-hilir dan pemasaran, kita bisa menjadi pusat peradaban kopi. Dengan penataan sumber daya manusia, aset fisik, kelembagaan, dan lembaga riset, sumber daya alam ini telah menjadi komponen dalam model ekonomi endogen.

Semua itu sudah kita miliki, sehingga tidak mustahil kita menjadi negara maju. Untuk itu, kita harus punya paradigma politik untuk kesejahteraan, bukan untuk kekuasaan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.