Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siapa Takut pada Buku

image-profil

image-gnews
Komando Distrik Militer 0809 Kediri mengamankan ratusan buku tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) di sejumlah toko buku di Kediri pada Rabu, 26 Desember 2018. Sumber: Istimewa
Komando Distrik Militer 0809 Kediri mengamankan ratusan buku tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) di sejumlah toko buku di Kediri pada Rabu, 26 Desember 2018. Sumber: Istimewa
Iklan

Ignatius Haryanto
Magister Filsafat dari STF Driyarkara

Pada dekade kedua abad ke-21 ini, rupanya masih ada pemerintahan yang takut akan keberadaan buku. Buku yang ditakuti adalah hasil dari bayang-bayang ketakutan yang diwarisi dari masa sebelumnya. Di tengah era informasi yang bebas dan mudah diakses, menjadi tak masuk akal jika ada rezim yang masih takut akan buku dan berencana melakukan sweeping terhadap buku-buku yang dianggap beraliran komunis.

Entah mengapa masalah 1965 dengan segala pernak-perniknya masih terus menghantui sejumlah pemimpin pemerintahan. Alih-alih masalah itu diselesaikan agar tak mengurangi persoalan yang dihadapi bangsa ini, di siang bolong tiba-tiba muncul lagi gagasan melakukan sweeping terhadap buku kiri atau buku yang dianggap beraliran komunis. Dengan dalih Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1965 yang tak pernah dicabut itu, ketentuan ini menjadi pasal karet yang dipakai kapan saja, oleh siapa pun, untuk menyapu atau menyensor buku-buku yang dianggap beraliran komunis. Entah efek apa yang ditakuti atas buku-buku ini.

Mereka yang berkeras melakukan sweeping seharusnya melakukan survei lebih dulu: siapa yang masih terpengaruh oleh ideologi komunis dan siapa yang masih mengidamkan kehidupan tertutup dan serba ketakutan seperti yang dialami masyarakat di Korea Utara, misalnya? Ya, terpaksa menyebut Korea Utara karena tak ada lagi simbol yang masih tersisa untuk menyebut negara komunis. Cina dan Rusia, yang pernah mengaku komunis pun, sekarang mengikuti jejak kapitalisme negara-negara Barat.

Mereka yang melakukan sweeping seharusnya paham bahwa masyarakat di Indonesia ini kurang baca, juga kurang mau mencari informasi atau pengetahuan lewat buku. Lihat saja survei UNESCO mengenai tingkat literasi negara-negara di dunia. Dari 61 negara yang disurvei, Indonesia ada di peringkat kedua dari bawah. Boro-boro membaca buku komunis dan terpengaruh, membaca buku saja ogah. Jadi, mengapa susah-susah melakukan sweeping segala?

Baca Juga:

Selain soal ketidaktahuan bahwa ideologi komunis rasanya susah berkembang lagi di dunia dan Indonesia, ada hal lebih penting yang mendasari rencana dan pelaksanaan sweeping buku tersebut. Hal itu adalah tindakan anti-intelektual yang ditunjukkan oleh mereka yang menginginkan adanya sweeping tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketersediaan informasi yang beragam dan menawarkan aneka perspektif yang berbeda adalah salah satu ciri suatu negara yang demokratis. Sebaliknya, melakukan sweeping atas buku-buku yang dianggap mewakili pemikiran tertentu adalah ciri negara yang tidak demokratis. Sebenarnya, yang justru perlu lebih dikhawatirkan adalah ketika pada masa-masa awal reformasi, di pasar buku di Indonesia beredar terjemahan buku Mein Kampf karya Adolf Hitler dan pernah menjadi buku terlaris di sejumlah toko buku. Di Eropa, atau di Jerman, tempat Hitler berkuasa dulu, buku ini dilarang terbit dan mereka yang hendak membacanya harus melakukannya di dalam perpustakaan, tak dijual bebas seperti di Indonesia.

Buku Mein Kampf adalah kitab yang mendasari tindakan fasis yang dilakukan Hitler pada masa Perang Dunia II. Herannya, terjemahan buku itu laris di sini dan tak ada yang keberatan. Buku ini tak pernah ditargetkan untuk disapu. Apakah para penyapu buku itu lebih toleran pada fasisme ketimbang komunisme? Kalaupun buku Mein Kampf itu diterbitkan di Indonesia, seharusnya ada kata pengantar yang demikian kritis dari ahli untuk membedah dan memberikan catatan "hati-hati" terhadap isi buku ini.

Sejelek apa pun isi sebuah buku, biarlah dia hidup, biarlah dia terbit, sehingga mereka yang melakukan kritik terhadap buku jelek tersebut sama-sama bisa diakses oleh masyarakat. Sweeping tak akan mempengaruhi keingintahuan seseorang terhadap hal yang dilarang tersebut. Apalagi kini mereka yang kehilangan informasi akibat aksi sweeping dengan mudah bisa membuka Internet dan mencari naskah yang sama-atau bahkan lebih komprehensif-di sana.

Jadi, sia-sialah sebuah rezim yang masih percaya bahwa "melakukan sweeping buku akan melindungi masyarakatnya". Ini tindakan salah, anti-intelektual, dan tak mencerdaskan masyarakat. Biarkan buku apa pun hadir di sini, asalkan juga ada tempat bagi mereka yang mengritik buku tersebut. Tapi, kalau maksud sweeping itu untuk membaca isi buku itu dan memahaminya, saya sih tak keberatan menyumbangkan buku-buku saya dengan topik-topik sejenis kepada mereka yang memang ingin belajar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

13 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


14 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

21 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

25 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

40 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

41 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.