Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usut Penganiayaan Penyidik KPK

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ketua KPK Agus Rahardjo (empat dari kanan) menerima alumni Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yang memberikan dukungan moral kepada pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. Dalam aksi dukungan moral ini para alumni menyatakan mengutuk tindakan teror bom di rumah pimpinan KPK dan teror kepada penyidik KPK, serta meminta Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri untuk segera mengusut tuntas. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua KPK Agus Rahardjo (empat dari kanan) menerima alumni Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yang memberikan dukungan moral kepada pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019. Dalam aksi dukungan moral ini para alumni menyatakan mengutuk tindakan teror bom di rumah pimpinan KPK dan teror kepada penyidik KPK, serta meminta Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri untuk segera mengusut tuntas. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Pengeroyokan yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu pekan lalu, sungguh merupakan insiden memalukan. Dengan alasan apa pun, serangan terhadap penegak hukum tak bisa dibenarkan. Pelaku, yang diduga pegawai Pemerintah Provinsi Papua, harus ditangkap dan dihukum berat.

Peristiwa ini bermula dari petugas KPK yang menyelinap ke ruang pertemuan Hotel Borobudur untuk memantau jalannya rapat koordinasi antara Gubernur Papua Lukas Enembe dan mitranya dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Kebetulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Papua Tahun Anggaran 2019 baru saja dikaji Kementerian Dalam Negeri. Sesuai dengan tugasnya, penyelidik KPK memotret wajah pejabat Papua yang hadir serta melaporkan jalannya rapat kepada pimpinannya. Sampai di sini, tak ada yang keliru.

Kekacauan terjadi setelah sekitar sepuluh pegawai Pemerintah Provinsi Papua mendekati penyelidik KPK itu dan melontarkan berbagai pertanyaan. Rupanya aksi petugas KPK memantik kecurigaan. Tak puas atas jawaban penyidik, mereka juga memeriksa tas dan telepon selulernya. Dari sanalah mereka tahu bahwa KPK memang hendak membongkar sebuah transaksi korupsi dalam pertemuan itu. Para pegawai Pemerintah Provinsi Papua sontak beramai-ramai menjotos si petugas sampai babak belur. Selain hidungnya retak, wajahnya terluka cukup parah.

Terbongkarnya misi rahasia penyidik KPK ini memang disayangkan, namun juga menimbulkan pertanyaan. Seharusnya lembaga antirasuah ini tak sembarangan mengirim penyidik tanpa kompetensi dan pengalaman yang cukup. Ketika memantau jalannya rapat, sang penyidik harus berusaha dengan segala cara agar misinya tak sampai terbongkar. Kesembronoan petugas dalam memotret targetnya berujung pada gagalnya operasi klandestin KPK malam itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, untuk pelaksanaan tugas yang risikonya tinggi, prosedur standar pengamanan terhadap penyelidik KPK tak memadai. Seharusnya, begitu ada bahaya yang mengancam petugas di lapangan, tenaga pendukung pengamanan KPK harus segera bergerak. Tak adanya dukungan cepat untuk mencegah insiden penganiayaan itu menunjukkan keamanan dalam sistem prosedur standar KPK harus segera dibenahi.

Tentu aksi kekerasan para pegawai Pemerintah Provinsi Papua tak dibenarkan dengan alasan apa pun. Kalau ragu terhadap validitas kartu identitas yang ditunjukkan petugas KPK, mereka bisa menggelandangnya ke kantor polisi tanpa harus memukulnya lebih dulu. Pernyataan Ketua DPRD Papua yang tersinggung karena merasa sudah berjuang untuk NKRI namun tetap dipantau KPK juga tak masuk akal. Adalah tugas lembaga antirasuah untuk menindaklanjuti setiap indikasi korupsi dengan penyelidikan yang sungguh-sungguh, tak peduli apa pun latar belakang pelakunya.

Kini kasusnya sudah di tangan polisi. KPK sudah menyerahkan semua informasi terkait dengan kasus ini kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya. Meski CCTV di Hotel Borobudur tak bisa diakses, ada beberapa saksi mata yang dapat memberikan petunjuk soal identitas pelaku. Pengusutan yang tuntas atas kasus ini mutlak diperlukan untuk memberikan efek jera bagi individu atau kelompok yang berusaha menghindar dari jerat KPK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

5 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

21 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.