Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usut Dugaan Kartel Penerbangan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sejumlah penumpang turun dari pesawat di Bandara APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, 20 Desember 2018. PT Angkasa Pura II memperkirakan terjadi lonjakan penumpang pesawat pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2019 mencapai 7,6 juta penumpang, atau naik 10,5 persen. ANTARA
Sejumlah penumpang turun dari pesawat di Bandara APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, 20 Desember 2018. PT Angkasa Pura II memperkirakan terjadi lonjakan penumpang pesawat pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2019 mencapai 7,6 juta penumpang, atau naik 10,5 persen. ANTARA
Iklan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus segera menyelidiki dugaan kartel dan perilaku usaha tak sehat dalam bisnis penerbangan. Kekompakan maskapai penerbangan menaikkan harga tiket rute domestik hingga mendekati batas atas layak dicurigai sebagai buah persekongkolan harga yang dilarang oleh undang-undang.

Kenaikan tarif berlangsung mulai November tahun lalu, mendekati puncak masa angkutan liburan akhir tahun. Sejatinya, kenaikan tarif di masa-masa ini adalah hal biasa di tengah kenaikan jumlah penumpang dan tingginya biaya operasi. Namun, tak seperti tahun-tahun sebelumnya, harga tiket rute domestik yang tinggi bertahan hingga musim liburan usai. Bahkan tarifnya melampaui tarif penerbangan internasional, seperti ke Malaysia dan Singapura.

Kondisi ini memicu protes konsumen. Pemerintah akhirnya meminta maskapai mengevaluasi harga tiket, yang diikuti oleh ketetapan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) untuk menurunkan tarif beberapa rute 20-60 persen.

Tapi turunnya harga tiket bukan berarti perkara selesai. KPPU mesti membongkar dugaan kartel dalam industri penerbangan ini hingga tuntas. Apalagi ini bukan pertama kali tudingan kartel dialamatkan kepada perusahaan penerbangan. Sepuluh tahun lalu, KPPU pernah menjatuhkan sanksi kepada sembilan perusahaan. Mereka dinyatakan bersalah lantaran bersepakat mengenai biaya bahan bakar yang dibebankan kepada penumpang. INACA akhirnya mencabut kesepakatan mereka dan hukuman dianulir Mahkamah Agung pada 2012.

Hal lain yang perlu dievaluasi oleh KPPU dan pemerintah adalah struktur pasar industri penerbangan nasional, yang kini cenderung oligopolistik Setelah terjadinya konsolidasi Sriwijaya Air dengan grup usaha Garuda Indonesia, rute penerbangan domestik dikuasai dua kelompok besar, Garuda Indonesia dan Lion Air, dengan penguasaan pasar masing-masing sekitar 50 persen dan 42,9 persen. Kondisi ini rentan menimbulkan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk kartel dan monopoli. Penggabungan usaha yang diikuti rangkap jabatan direksi dan komisaris kedua perusahaan juga mesti diusut sebagai dugaan pelanggaran undang-undang tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tak sehat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam bisnis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti industri penerbangan, praktik kartel wajib diperangi. Dampak persekongkolan, seperti penerapan harga di luar kewajaran oleh para pemain utama, jelas merugikan konsumen. Secara makro, mahalnya harga tiket pesawat dapat menjadi ancaman lantaran berkali-kali menjadi faktor utama pendorong inflasi.

Mahalnya tarif pesawat juga kontraproduktif terhadap upaya pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat dan mengerek sektor pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian nasional di tengah lesunya ekspor.

Kondisi bisnis penerbangan memang sedang kurang baik lantaran rupiah yang melemah serta adanya lonjakan harga bahan bakar. Tapi itu bukan alasan bagi pelaku industri penerbangan untuk bersekongkol mengerek harga tiket setinggi-tingginya. Inovasi dalam bisnis dan efisiensi-misalnya dengan mengevaluasi rute yang tak menguntungkan dan pemangkasan jumlah pesawat-mungkin bisa menjadi jalan keluar di tengah iklim bisnis yang kurang kondusif.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.