Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kotak Pandora Korupsi Proyek Infrastruktur

Oleh

image-gnews
Ketua KPK Agus Raharjo, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018.  KPK meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan PT Waskita Karya ke tahap penyidikan sekaligus menetapkan dua tersangka yakni Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua KPK Agus Raharjo, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018. KPK meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan PT Waskita Karya ke tahap penyidikan sekaligus menetapkan dua tersangka yakni Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Kasus dugaan suap Sistem Penyediaan Air Minum bisa menuntun KPK membongkar jaringan korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak perlu terjebak wacana hukuman mati pelaku.

SEPERTI layanglayang yang kehilangan arah. Begitulah gambaran Komisi Pemberantasan Korupsi akhirakhir ini. Banyak kasus korupsi yang bisa diungkapini patut diacungi jempoltapi tak ada prioritas. Mereka malah membiarkan proyekproyek besar dan penting, misalnya proyek infrastruktur, seperti tak terpantau.

Terungkapnya dugaan kasus suap dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum seharusnya membuka mata para pemimpin komisi antirasuah itu. Ternyata jejaring korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam proyek air minum itu begitu luas. Kasus suap proyek air minum itu seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar jeja­ring korupsi di kementerian tersebut. Dengan tugas membangun infrastruktur, dari jalan, jembatan, saluran air, sampai perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum mengantongi anggaran tahunan Rp 80100 triliun. Dana itu untuk mengerjakan 1011 ribu paket pekerjaan dalam satu tahun.

Pertanyaannya: apakah semua dana itu "selamat" dan tidak dikorupsi? Sudah menjadi rahasia umum bahwa penggarapan deretan proyek tersebut kerap disertai bagibagi duit. Baunya tercium, tapi tidak pernah terungkap.

Ada berbagai modus penggerogotan uang negara dari Kementerian Pekerjaan Umum. Empat pejabat Kementerian yang ditangkap KPK pada akhir Desember lalu tersebut diduga menerima sogokan dari pemenang lelang. Besarnya 10 persen dari nilai proyek Rp 429 miliar. Ini seperti pengulangan korupsi berjemaah di PT Waskita Karya (Persero), yang dibongkar KPK bulan lalu dengan kerugian Rp 186 miliar.

Riset lembaga Indonesia Corruption Watch menunjukkan tren kerugian negara dari korupsi infrastruktur meningkat, dari Rp 680 miliar pada 2016 menjadi Rp 1,5 triliun pada 2017, dengan nilai suap Rp 34 miliar. Korupsi infrastruktur juga menempati posisi tertinggi dibanding bidang lain, seperti pendidikan, dengan dominasi kasus suap pembangunan jalan. Korupsi proyek infrastruktur ini mengkhawatirkan di tengah kerja pemerintah Joko Widodo yang getol menggenjot pembangunan infrastruktur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Korupsi proyek infrastruktur tidak hanya menggerogoti kas negara, tapi juga merugikan masyarakat dua kali lipat. Sebab, uang sogokan diambil dari anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, sehingga mengurangi kualitas infrastruktur. Proyek menjadi mangkrak atau cepat rusak lantaran dana diisap koruptor. Kerugian lain: maraknya korupsi dalam proyekproyek infrastruktur ini makin mengendurkan modal sosial, yakni runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satunya kepercayaan masyarakat terhadap manfaat pajak.

Karena itu, langkah KPK membongkar korupsi dalam proyekproyek infrastruktur menjadi penting. Komisi semestinya jangan terseret halhal yang tak penting, seperti adanya wacana menghukum mati pelaku korupsi Sistem Penyediaan Air Minum. Kasus ini bukanlah korupsi proyek bencana. Lagi pula, ada hal yang lebih penting, yakni mengungkap para penggangsir proyek infrastruktur lain.

Kotak pandora ada di depan mata para penyidik KPK, bongkar saja. Jangan mengalihkan tenaga ke kegaduhankegaduhan yang tidak perlu. KPK harus bekerja lebih keras untuk menguak aktor besar di balik jejaring korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum. Selama ini, yang ditangkap sebatas pejabat rendah atau tingkat daerah.

Pemerintah juga jangan ketinggalan. Mereka wajib membersihkan lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian ini merupakan ujung tombak kerja pemerintah Joko Widodo, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Jangan sampai ada dalih membiarkan penyimpangan demi mengejar target kerja tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.