Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amburadul KTP Elektronik

Oleh

image-gnews
Petugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tasikmalaya bersiap memusnahkan KTP Elektronik di Halaman Setda Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin 17 Desember 2018. Pemusnahan KTP Elektronik ini untuk mengatsipasi penyalahgunaan dan berdasarkan data Dukcapil sebanyak 10 ribu warga Kabupaten Tasikmalaya belum melakukan perekaman KTP Elektronik. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Petugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tasikmalaya bersiap memusnahkan KTP Elektronik di Halaman Setda Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin 17 Desember 2018. Pemusnahan KTP Elektronik ini untuk mengatsipasi penyalahgunaan dan berdasarkan data Dukcapil sebanyak 10 ribu warga Kabupaten Tasikmalaya belum melakukan perekaman KTP Elektronik. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Iklan

Tercecernya ribuan kartu tanda penduduk elektronik menunjukkan lemahnya manajemen pengelolaan data kependudukan. Bisa mengancam kredibilitas pemilihan umum.

Langkah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan polisi menyelidiki anak buahnya yang mungkin terlibat dalam kasus tercecernya kartu tanda penduduk elektronik di sejumlah daerah sudah tepat meski lambat. Perkara ini tak akan terjadi jika Kementerian Dalam Negeri mengelola administrasi data kependudukan dengan konsisten dan profesional.

Kini nasi sudah jadi bubur. Ribuan KTP elektronik invalid yang seharusnya dimusnahkan itu ditemukan berserakan di tempattempat tak seharusnya. Sekelompok anak menemukan ribuan KTP dalam karung di pinggir sawah di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada awal Desember lalu. Tiga hari kemudian, seribu keping KTP elektronik ditemukan dalam dua kantong plastik di Desa Kampung Baru, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, tak jauh dari gudang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Dua bulan sebelumnya, sebuah karung berisi hampir 3.000 keping KTP juga ditemukan teronggok di sebuah kebun bambu di Kabupaten Serang, Banten.

Penemuan ribuan keping KTP yang tercecer di beberapa daerah itu mencemaskan publik. Kesan bahwa pengamanan dokumen penting identitas warga negara ternyata tak ketat jadi tak terhindarkan. Ini berpotensi mengganggu kepercayaan rakyat terhadap proses pemilihan umum yang jujur dan adil pada 17 April mendatang. Banyak orang khawatir KTP itu bisa dipakai untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos lebih dari sekali di bilik suara. Ada juga yang curiga ribuan KTP itu dimanfaatkan untuk menggelembungkan daftar pemilih tetap di Komisi Pemilihan Umum.

Memang, pertengahan Desember lalu, pemerintah sudah mengumpulkan semua KTP invalid itu dan membakarnya bersama sekitar 1,3 juta keping KTP rusak yang sebelumnya disimpan di gudang Kementerian Dalam Negeri di Bogor, Jawa Barat. Namun kekhawatiran khalayak tak sertamerta surut. Faktanya, sampai sekarang, pemerintah tak bisa memastikan apakah semua KTP yang sudah kadung dicetak tapi tak terpakai telah dikembalikan dengan utuh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pangkal soalnya adalah buruknya manajemen pengelolaan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Sebelum 2015, pemerintah membiarkan perusahaan percetakan yang membuat KTP elektronik mengirimkan kartu identitas pribadi warga negara itu langsung ke kantorkantor kecamatan dan kelurahan di seluruh Indonesia. Walhasil, ketika ada KTP yang tak diambil pemiliknya atau dikembalikan karena datanya tak akurat, Kementerian Dalam Negeri tak bisa segera memusnahkannya.

Baru tiga tahun lalu, peraturan itu diubah. Sekarang KTP elektronik harus dikirim percetakan ke Kementerian Dalam Negeri sebelum dibagikan melalui jejaring kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan metode ini, kartu yang tak terbagi bisa ditarik lagi ke pusat untuk dimusnahkan. Proses pemusnahan itu pun baru dilakukan belakangan, setelah kasus KTP tercecer ini ramai di media massa.

Seraya menunggu penyidikan polisi rampung, dampak buruk kasus ini harus diminimalkan. Komisi Pemilihan Umum perlu bekerja ekstra guna memastikan daftar pemilih tetap sebanyak 192,8 juta orang yang diumumkan dua pekan lalu sudah akurat. Selain mengundang partisipasi publik seluasluasnya, KPU harus memberikan kesempatan kepada semua peserta pemilu untuk meme­riksa dan memverifikasi data pemilih. Kasus KTP tercecer ini tak boleh sampai merusak kredibilitas pelaksanaan pemilu April mendatang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.