Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Darurat Korupsi Kepala Daerah

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Bawono Kumoro
Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan The Habibie Center

Tahun 2018 menjadi tahun tidak biasa bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Hingga November, sebanyak 20 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang terbaru adalah OTT terhadap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu. Remigo diduga menerima suap Rp 550 juta terkait dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pakpak Bharat.

Tidak dapat dimungkiri, kontestasi elektoral (pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum) sering diwarnai berbagai macam persoalan hukum, terutama korupsi. Sejumlah kasus yang tengah ditangani KPK memiliki keterkaitan dengan kontestasi elektoral. Data menunjukkan jumlah kepala daerah yang terjaring OTT KPK tahun ini paling besar (20 kepala daerah per November 2018). Adapun pada 2017 sebanyak tujuh kepala daerah, sementara 2016 empat kepala daerah.

Secara umum, celah potensi korupsi politik dalam pemilu legislatif ataupun pemilihan presiden tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di pilkada. Memenangi kontestasi elektoral langsung bukan hal mudah. Visi-misi baik, rekam jejak bagus, serta program yang memukau tidak cukup menjadi modal untuk memenangi kontestasi.

Paling tidak, ada lima tahapan akan dilalui setiap kandidat yang memerlukan pendanaan cukup besar: membuat dan memasang alat peraga kampanye; tiket pencalonan dari partai politik; biaya kampanye; pendanaan saksi di tempat pemungutan suara; serta pengawalan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Lantas, bagaimana pendanaan politik itu dapat diperoleh secara ilegal? Paling tidak, menurut hemat penulis, terdapat lima pos anggaran dan kebijakan yang rawan disalahgunakan. Pertama, pemberian izin usaha. Para kepala daerah kerap memperdagangkan wewenang untuk memperjualbelikan izin usaha. Kasus dugaan suap terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk pengurusan perizinan pembangunan Meikarta menjadi contoh paling aktual.

Kedua, hibah dan bantuan sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 memberikan wewenang terlalu besar kepada kepala daerah dalam memutuskan pemberian hibah dan bantuan sosial.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, dana desa. Perlu menjadi kewaspadaan bersama bahwa pada 2019, yang bertepatan dengan tahun pelaksanaan pemilu, jumlah dana desa yang digulirkan pemerintah pusat mengalami kenaikan. Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan, anggaran dana desa tahun depan naik menjadi Rp 70 triliun. Ketika pertama kali diluncurkan pada 2015, alokasi dana desa sebesar Rp 20,67 triliun (Tempo.co, 2018).

Keempat, jual-beli jabatan. Jabatan seperti kepala dinas merupakan jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah. Praktik jual-beli jabatan kepala dinas sering terjadi berdekatan dengan pelaksanaan pilkada, sebagaimana dilakukan Bupati Jombang Nyono Suharli terhadap pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan pada Februari lalu. Kelima, pengadaan barang dan jasa. Meskipun pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara terbuka, korupsi masih saja terjadi.

Harus diakui bahwa demokrasi di Indonesia masih dinodai korupsi. Persoalan keuangan partai politik dan dana kampanye menjadi salah satu faktor pendorong elite politik (kepala daerah atau legislator) melakukan korupsi. Masalah itu berpotensi kembali terulang pada masa mendatang.

Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu belum mampu menjawab persoalan integritas pilkada. Pengaturan dan mekanisme sanksi di kedua regulasi tersebut belum berubah secara signifikan. Kerangka hukum bagi pelaksanaan pilkada dan pemilu selama ini belum mampu memberikan jaminan yang memadai bagi kehadiran sebuah pemilu demokratis dan melindungi kemurnian hak pilih warga.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki semangat dan saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada subsidi melalui anggaran negara bagi pengadaan iklan dan alat peraga. Di sisi lain, terbuka peluang kandidat menerima sumbangan dana lebih besar.

Menuding sistem pemilihan langsung sebagai biang keladi perilaku korup para elite politik sehingga harus kembali ke pemilihan tidak langsung (melalui legislatif) merupakan bentuk kesesatan berpikir. Keberadaan pemilihan langsung memang berkontribusi bagi kemunculan perilaku korup tersebut, tapi itu bukan faktor tunggal penentu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.