Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh Kursi Wakil Gubernur DKI

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat sesi wawancara dan foto dengan TEMPO di kantornya, Balai Kota, Jakarta, 15 Oktober 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat sesi wawancara dan foto dengan TEMPO di kantornya, Balai Kota, Jakarta, 15 Oktober 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Berlarut-larutnya proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta sangat kita sesalkan. Apalagi lambatnya proses itu bukan karena alotnya perdebatan mengenai kapasitas dan kualitas calon pengganti. Semua berpangkal hanya gara-gara dua partai politik, yakni Gerindra dan PKS-yang menurut undang-undang memang punya hak mengajukan calon pengganti-berebut posisi dan tarik-menarik politik kepentingan.

Kursi Wakil Gubernur Jakarta kosong setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri pada 27 Agustus lalu untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2019. Akibat kekosongan itu, kepemimpinan di Jakarta pun menjadi pincang lantaran Gubernur Anies Baswedan harus bekerja sendirian mengurusi pelbagai masalah di Ibu Kota yang kompleks.

Pada Jumat pekan lalu, Kementerian Dalam Negeri menyurati Gubernur Anies Baswedan dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi untuk meminta pemerintah DKI segera mengisi kekosongan posisi wakil gubernur itu karena menimbang kompleksitas permasalahan di Jakarta yang cukup besar. Menurut Kementerian, kehadiran wakil gubernur juga sangat penting karena bisa mewakili pemerintah DKI guna berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk berbagai hal.

Memang, Gubernur Anies Baswedan pernah mengatakan tugas pemerintah telah dia bagi kepada sekretaris daerah selama posisi wakil gubernur kosong. Tapi sampai kapan hal itu bisa dilakukan? Anies sendiri mengakui kekosongan jabatan wakil gubernur justru berpengaruh pada agenda pemerintah pusat, yang mewajibkan kehadiran kepala daerah dan tidak bisa diwakilkan kepada sekretaris daerah. Contohnya, agenda sidang kabinet atau rapat di kantor kementerian. Itu yang membuat Gubernur Anies kewalahan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, Jakarta mesti segera memiliki wakil gubernur. Tak bisa ditunda-tunda terlalu lama. Adapun Gerindra dan PKS, dua partai pengusung yang punya hak mengajukan calon pengganti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, seharusnya segera bersepakat siapa yang dicalonkan sebagai wakil gubernur. Tentu saja calon wakil gubernur yang memiliki kemampuan, kapabilitas, integritas, dan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau simpatisan kedua partai itu saja.

Saat ini warga Jakarta membutuhkan pemimpin yang solid dan bisa berdiri di atas semua kepentingan rakyat. Masih banyak permasalahan di Jakarta yang perlu segera diselesaikan, seperti rendahnya penyerapan anggaran, yang baru mencapai 46,2 persen. Adanya wakil gubernur menjadikan kepemimpinan Jakarta juga tak pincang lagi, sehingga semua program dan kebijakan yang telah direncanakan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target.

Jika kekosongan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta terlalu lama, pelaksanaan program-program pemerintah bisa terhambat. Jangan sampai masyarakat Jakarta yang menjadi korban.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.