Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Maju-Mundur Harga Premium

Oleh

image-gnews
Petugas mengisi Premium ke tangki sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018. Hukum ekonomi mengatur bahwa BBM, yang bahan baku utamanya minyak mentah, memang harus naik harganya jika harga minyak mentah dunia naik. Harga minyak mentah dunia sudah naik lebih dari dua kali lipat atau 200 persen sejak 2016 berkisar US$ 32 per barel, dan saat ini melambung di kisaran US$ 80 per barel. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Petugas mengisi Premium ke tangki sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018. Hukum ekonomi mengatur bahwa BBM, yang bahan baku utamanya minyak mentah, memang harus naik harganya jika harga minyak mentah dunia naik. Harga minyak mentah dunia sudah naik lebih dari dua kali lipat atau 200 persen sejak 2016 berkisar US$ 32 per barel, dan saat ini melambung di kisaran US$ 80 per barel. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

KEPUTUSAN pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Premium beberapa saat setelah mengumumkan untuk menaikkannya pada Rabu pekan lalu memperlihatkan proses pengambilan kebijakan yang buruk. Keyakinan pasar terhadap Indonesia bisa tergerus. Pasar dapat menganggap inkonsistensi tersebut sebagai ketidakmampuan pemerintah mengambil kebijakan dalam situasi yang gawat.

Menaikkan harga bahan bakar minyak adalah salah satu langkah yang harus ditempuh untuk menyelamatkan neraca transaksi berjalan. Bank Indonesia menyebutkan defisit transaksi berjalan pada kuartal II mencapai 3 persen dari produk domestik bruto dan diperkirakan belum turun pada kuartal III. Ini mengkhawatirkan karena, makin lebar defisit, makin besar dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap perekonomian.

Pemerintah seharusnya berani menaikkan harga bahan bakar minyak demi mengurangi defisit tersebut. Badan Pusat Statistik memaparkan neraca ekspor-impor Indonesia pada Agustus 2018 minus US$ 1,02 miliar. Biangnya adalah tekor di sektor minyak dan gas sebesar US$ 1,6 miliar. Tahun ini, sejak Januari hingga Agustus, minus dalam perdagangan minyak dan gas menyebabkan neraca defisit US$ 4,09 miliar.

Angka itu akan makin menganga seiring dengan terus naiknya harga minyak mentah di pasar dunia. Pekan lalu, harga minyak mentah Brent, salah satu yang jadi acuan, mencapai US$ 84,16. Kondisi makin berat lantaran nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus terbanting. Dalam sepekan terakhir, kurs rupiah menembus 15.000 per dolar Amerika. Padahal, dalam bujet negara, pemerintah mematok asumsi harga minyak US$ 48 per barel dengan kurs Rp 13.400 per dolar Amerika.

Konsumsi minyak yang jomplang dengan produksi mau tak mau menyebabkan tingginya impor. Kenaikan harga bahan bakar minyak bisa menekan kebutuhan impor migas sekaligus mengurangi subsidi. Pemerintah sudah bertindak tepat ketika menyetujui kenaikan harga Pertamax Series, Dex Series, dan biodiesel non-public service obligation. Tapi menaikkan harga bahan bakar nonsubsidi itu saja belum cukup.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah semestinya menaikkan juga harga Premium, bahan bakar khusus penugasan; dan Pertalite, juga bahan bakar nonsubsidi. Selisih harga keekonomian Premium, misalnya, dengan harga jual terlalu jauh. Harga Premium sebenarnya sekitar Rp 8.600, sementara Pertamina menjualnya Rp 6.550 di Jawa, Madura, dan Bali. Di luar daerah itu, harganya Rp 6.450.

Selisih harga keekonomian BBM khusus penugasan dengan harga jual eceran itulah yang harus ditanggung Pertamina. Badan Pemeriksa Keuangan memaparkan, tahun lalu angkanya mencapai Rp 26,3 triliun. Pemerintah memang menutup kerugian itu dengan cara mencicilnya pada tahun ini. Tapi, seperti lingkaran setan, utang subsidi itu akan timbul lagi dan makin besar karena Pertamina terus-menerus menanggung selisih harga.

Sulit untuk tidak mengaitkan keputusan pemerintah membatalkan kenaikan harga Premium dengan kepentingan elektoral inkumben. Presiden Joko Widodo semestinya tak perlu risau akan elektabilitasnya. Survei Saiful Mujani Research & Consulting enam bulan menjelang pemilihan umum menunjukkan tingkat keterpilihan Jokowi bersama calon wakil presiden Ma’ruf Amin mencapai 60,4 persen. Ini seharusnya menambah keberanian Jokowi dalam mengambil kebijakan tak populer tapi penting untuk menyehatkan perekonomian.

Keragu-raguan tak akan menolong kurs, perekonomian, dan Pertamina. Apalagi sikap plinplan tersebut ditunjukkan di tengah pertemuan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia di Bali, saat mata seluruh dunia sedang tertuju ke Indonesia. Jika pelaku pasar berharap pemimpin Indonesia bisa mengambil kebijakan rasional dan sangat perlu untuk memperbaiki keadaan, mereka akan kecewa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.