Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Adu Peran Calon Wakil Presiden

Oleh

image-gnews
Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno harus ekstra keras berkampanye, menyelaraskan diri dengan visi pasangan.
Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno harus ekstra keras berkampanye, menyelaraskan diri dengan visi pasangan.
Iklan

INILAH akibat sikap pragmatis baik kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto dalam memilih pasangan. Calon wakil presiden Ma’ruf Amin harus berkampanye ekstrakeras agar tidak sekadar menjadi pelengkap calon presiden inkumben. Begitu pula Sandiaga Salahuddin Uno, yang mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Dalam waktu singkat, kedua calon wakil presiden juga dituntut segera menyelaraskan diri dengan visi pasangannya.

Kandidat wakil presiden seharusnya bisa memperkuat pasangan. Namun, sejauh ini, sumbangan keduanya masih relatif kecil dalam mendongkrak elektabilitas pasangan. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada September lalu memperlihatkan hal ini. Tanpa menyertakan pasangan, elektabilitas Jokowi 57 persen dan Prabowo 31,3 persen. Adapun elektabilitas dengan melibatkan calon wakil presiden tak jauh berbeda: Jokowi-Ma’ruf 57,7 persen dan Prabowo-Sandiaga 32,3 persen.

Pengaruh yang kecil itu tidak terlalu mengejutkan karena peran sentral presiden dalam ketatanegaraan kita. Ma’ruf dan Sandiaga juga bukan figur ideal bagi pasangannya. Keduanya ditentukan lewat politik pragmatis dan penuh dengan kompromi oleh partai politik pendukung. Penentuan calon wakil presiden tidak didasari kebutuhan untuk memperkuat visi calon presiden.

Ma’ruf akan sulit diharapkan membantu Jokowi mengatasi persoalan nyata andai kata pasangan ini menang. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini bukan figur yang cocok untuk ikut membenahi perekonomian dan tata kelola pemerintahan. Peran Ma’ruf lebih untuk kepentingan politik elektoral. Itu pun bukan untuk mendongkrak elektoral pasangan secara signifikan, melainkan lebih sebagai tameng agar lawan tidak menyerangnya dengan sentimen agama.

Strategi politik itu telah menimbulkan masalah. Mantan Rais Am Nahdlatul Ulama ini dikenal sebagai tokoh Islam konservatif. Padahal, selama ini, visi kubu Jokowi lebih dekat dengan pemikiran kalangan Islam moderat. Jangan heran bila belakangan kubu Jokowi terlihat berupaya memoles Ma’ruf dengan cara mendekatkan calon wakil presiden ini dengan kalangan Islam moderat, termasuk keluarga Abdurrahman Wahid.

Keganjilan serupa muncul di kubu penantang. Dipilihnya Sandiaga ditengarai lebih banyak didorong kepentingan pembiayaan kampanye. Pengusaha muda ini bisa pula menutup kelemahan Prabowo pada Pemilihan Umum 2014, yang kalah memperebutkan suara perempuan dan kalangan muda. Tapi ia perlu menyatukan diri dengan visi Prabowo, misalnya dalam soal ekonomi kerakyatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalaupun urusan menyamakan visi beres, masih ada hal yang lebih penting: menerjemahkan visi menjadi program nyata. Inilah pekerjaan rumah yang belum diselesaikan baik oleh kubu Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandiaga. Hingga kini, publik sulit membedakan visi dan misi mereka. Kedua pasangan sama-sama populis, seperti terlihat dari visi-misi yang dipajang di situs Komisi Pemilihan Umum.

Visi pasangan Jokowi-Ma’ruf adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Visi Prabowo-Sandiaga lebih panjang, tapi isinya hampir sama: terwujudnya bangsa dan negara yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat secara politik, dan berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi.

Misi kedua pasangan pun tak jauh beda. Ambil contoh soal ekonomi. Jokowi-Ma’ruf menginginkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Adapun Prabowo-Sandiaga menjanjikan perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Sepintas berbeda, misi itu kemudian menjadi serupa karena dalam butir lain Jokowi-Ma’ruf juga menjanjikan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Publik tidak memerlukan jargon muluk yang sulit dipahami, tapi menghendaki program dan solusi untuk mengatasi persoalan nyata seperti pelemahan rupiah dan ekonomi yang lesu. Masalah sehari-hari, seperti kesulitan Pertamina yang menanggung beban kenaikan harga minyak dunia atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang tekor, layak diperdebatkan kedua kubu. Urusan isu kampanye memang menjadi tugas tim sukses kubu masing-masing. Tapi calon wakil presiden seharusnya pula berperan besar.

Kampanye menjual program dan solusi akan lebih sehat bagi demokrasi dibanding sekadar saling menjelekkan lawan. Adu gagasan dan program bisa mendorong rakyat memilih secara rasional, bukan sekadar berdasarkan rasa suka terhadap figur calon presiden dan wakil presiden.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.