Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pajak Rokok

image-profil

Oleh

image-gnews
Ilustrasi rokok ilegal
Ilustrasi rokok ilegal
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Kebenaran dan kebaikan bisa datang dari segala penjuru, termasuk dari tempat yang tak dikehendaki. Ungkapan ini bahkan termuat di berbagai ajaran tentang moral dan kebajikan. Kita diajarkan menerima kebaikan itu, meskipun datangnya dari sebuah tempat atau kebiasaan yang buruk.

Contoh teranyar soal kebiasaan merokok. Selama ini merokok disebut tidak sehat. Merusak paru-paru, memperpendek umur, dan seterusnya. Bahkan orang yang tidak merokok tapi mengisap asap rokok dari orang sekitarnya, juga ikut menanggung petaka. Pemerintah pun membatasi ruang merokok demi melindungi rakyatnya. Peraturan daerah dibuat untuk mempertegas adanya sanksi bagi pelanggar larangan merokok. Belum cukup, pemerintah menakut-nakuti pembeli rokok dengan slogan: Rokok Membunuhmu. Keburukan apa lagi yang lebih dahsyat dari kebiasaan merokok?

Tiba-tiba di hari belakangan ini, dari sebuah kawasan terburuk itu datang kebaikan. Pajak rokok menyelamatkan banyak orang karena bisa "menghidupkan kembali" Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mengalami "musibah nasional". Sejumlah rumah sakit lumpuh karena tak punya dana lagi untuk membeli obat, dokter dan perawat tertunda gajinya gara-gara pembayaran dari BPJS tak kunjung cair. Sejumlah pasien tak dapat obat gratis sebagaimana biasanya dan harus menebus sendiri di apotek, padahal mereka rajin membayar iuran BPJS. Badan ini setiap tahun selalu defisit triliunan rupiah dan tak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Sampai pada akhirnya Presiden Joko Widodo berbaik hati mengeluarkan peraturan presiden yang membolehkan pajak rokok daerah diambil dananya sampai 75 persen untuk membayar klaim BPJS. Rokok tak lagi membunuhmu, justru pajaknya membuat kamu sehat.

Bulan depan pemerintah siap mengucurkan Rp 4,9 triliun pajak rokok untuk menyelamatkan BPJS. Rumah sakit daerah akan sehat kembali setelah menerima bayaran. Pasien BPJS kembali antre dengan tertib dengan obat yang terjamin. Terima kasih para perokok yang dengan pajaknya menyelamatkan banyak orang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lalu, masihkah kita melarang jika ada orang yang merokok di halaman rumah ibadah? Bagaimana kalau orang itu berkata: "Pendeta, Anda yang dulu terkena serangan jantung sudah bisa kembali mendapat obat pengencer darah Brilinta yang mahal dengan gratis, gara-gara aku yang merokok, mbok sadar." Masihkah berani kita membentak orang yang merokok di bus umum? Bisa-bisa kita yang dibentak: "Karena rokokku ini sekian juta orang jadi sehat, mbok kamu ikutan merokok. Perokok itu pahlawan tanpa tanda jasa."

Alkisah, konon alam semesta memang menciptakan rwabhineda–dua hal berbeda saling berdampingan. Ada siang ada malam. Ada baik ada buruk. Ada suka ada duka. Leluhur kita memberi saran, rwabhineda tak bisa dihindari karena datangnya silih berganti. Tapi bagaimana kalau dua hal yang bertolak belakang itu tidak berdampingan? Dan datangnya bukan silih berganti tapi menyatu dalam suatu waktu? Ini bukan rwabhineda, melainkan kaliyuga–suatu masa yang kalut.

Rwabhineda bisa disikapi dengan tenang, melakukan evaluasi, menyadari mana yang harus diperbaiki sambil berharap hal yang buruk segera berlalu. Tapi kaliyuga adalah kekalutan yang sulit diurai karena tak jelas lagi mana baik dan mana buruk, keduanya punya alasan yang kuat. Maka, ibarat komputer, satu-satunya jalan adalah restart dan instal program baru. Seperti itulah yang harus dilakukan pada BPJS dan "politik pertembakauan" yang di dalamnya ada pajak rokok. Restart dan instal ulang secara nasional. Bukan cara lain.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.