Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Risiko Keramba Jaring Apung

image-profil

image-gnews
Seorang wisatawan didampingi petugas melihat ikan hiu dalam keramba penangkaran milik Bali Shark di lepas pantai Pulau Serangan, Denpasar, Bali, 12 November 2016. Dua jenis hiu ditangkar sebelum nantinya dilepasliarkan kembali ke laut lepas saat sudah berukuran satu meter lebih. Johannes P. Christo
Seorang wisatawan didampingi petugas melihat ikan hiu dalam keramba penangkaran milik Bali Shark di lepas pantai Pulau Serangan, Denpasar, Bali, 12 November 2016. Dua jenis hiu ditangkar sebelum nantinya dilepasliarkan kembali ke laut lepas saat sudah berukuran satu meter lebih. Johannes P. Christo
Iklan

Yonvitner
Kepala Pusat Studi Bencana IPB

Rusaknya keramba jaring apung lepas pantai buatan Norwegia di Sabang, Aceh, yang diberitakan pada 21 Mei lalu, membuat kita tidak sekadar memikirkan dampaknya, tapi juga tata kelola usaha perikanan. Teknologi yang digadang-gadang akan menjadi solusi bagi kebangkitan budi daya laut di Indonesia itu ternyata masih harus beradaptasi dengan lingkungan perairan kita. Bagus di negeri orang belum tentu sesuai dengan negeri kita.

Proses adaptasi biasanya tidak memerlukan waktu yang sebentar, karena harus ditopang oleh riset yang berkaitan dengan faktor eksternal dan internal dalam budi daya laut. Informasi yang memadai amatlah penting karena akan menjadi bukti kuat dalam membuat keputusan. Salah sedikit, dampaknya bisa fatal.

Karena karakteristik perairan yang berbeda-beda, saya melihat upaya pengembangan budi daya laut di 12 juta hektare lahan potensial harus dilakukan secara hati-hati. Setidaknya kita mempertimbangkan tiga kelompok dampak dan risiko yang saling terkait, yakni dampak dan risiko dari alam, dari keberadaan teknologi, serta dampak sosial dan ekonomi dan kebijakan.

Mempertimbangkan risiko adalah bagian dari meminimalkan kegagalan. Potensi risiko yang muncul karena pengaruh alam sangat beragam. Perairan Sabang dan Pangandaran adalah daerah yang memiliki potensi risiko tinggi dari kegempaan. Tsunami yang pernah terjadi pada 2004 di Aceh dan pada 2006 di Pangandaran menjadi catatan untuk dipertimbangkan.

Memperhitungkan investasi yang besar di tengah potensi risiko yang juga besar adalah suatu keniscayaan. Jika kemudian budi daya laut di Sabang dan Pangandaran tumbuh menjadi besar, potensi kerusakan akan selalu membayangi. Jika memang kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan budi daya laut, harus dipastikan lokasi yang benar-benar aman (low risk) dari risiko bencana alam dan gelombang besar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Risiko kedua yang mungkin terjadi adalah kegagalan teknologi keramba jaring apung. Teknologi yang teruji di Norwegia ini belum tentu cocok disalin untuk wilayah perairan Indonesia. Potensi kegagalannya dapat berupa pengaruh alam dan teknologi yang tidak layak untuk kawasan kita. Pengaruh alam, seperti pasang, gelombang, pola dan arah angin, serta pengaruh suhu terhadap daya tahan material, akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahan dan material dasar keramba. Dalam kondisi seperti ini, jika teknologi dalam negeri sudah pernah ada dan telah diuji coba, ia mungkin akan lebih cocok, selain dapat memperkuat industri dalam negeri.

Potensi risiko yang lebih besar adalah ketidakcermatan dalam memilih lokasi. Lokasi yang benar-benar layak harus didukung informasi kelayakan kawasan. Dokumen kelayakan adalah bukti dalam penentuan dan penetapan lokasi. Studi kelayakan yang baik adalah yang minim risiko alam dan lingkungan.

Kegiatan budi daya laut yang kita kenal bukan pekerjaan baru di Indonesia. Berbagai upaya dalam skala kecil sampai besar sudah pernah dikembangkan, begitu juga pembaruan teknologi. Bahkan beberapa teknologi keramba jaring apung yang telah dicoba dan dipraktikkan di Indonesia seharusnya bisa diadopsi. Pelajaran dan pengalaman dari pemangku kepentingan penting untuk memastikan program tidak berakhir sia-sia dan terkesan dipaksakan.

Selain analisis kelayakan, analisis risiko menjadi latar dalam naskah akademis kebijakan. Program yang berpotensi menyumbang ekonomi hampir 6 persen dari total potensi ekonomi nasional ini merupakan program strategis. Untuk itu, proses pengembangannya harus dilakukan secara masif, koordinatif, integratif, dan responsif serta didasarkan pada sebuah cetak biru jangka panjang. Kelayakannya bukan semata dalam kalkulasi ekonomi, tapi juga fisik, biologi, ekologi, geografi, klimatologi, keuangan, sosial, dan kerekayasaan.

Keterlibatan pengusaha perikanan semestinya diberi prioritas agar pemerintah tidak menanggung beban risiko investasi yang besar. Peran perguruan tinggi dibutuhkan untuk memberikan justifikasi ilmiah yang baik. Adapun keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan proses pengawasannya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.