Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beban Kota Selepas Lebaran

image-profil

image-gnews
Antrean mobil di jalur tol fungsional Salatiga-Kartasura saat akan melewati jembatan Kali Kenteng, Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 10 Juni 2018. Buka-tutup arus lalu lintas terus berlanjut seiring dengan meningkatnya kendaraan pemudik yang melintas di ruas tol fungsional Salatiga-Kartasura. ANTARA
Antrean mobil di jalur tol fungsional Salatiga-Kartasura saat akan melewati jembatan Kali Kenteng, Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 10 Juni 2018. Buka-tutup arus lalu lintas terus berlanjut seiring dengan meningkatnya kendaraan pemudik yang melintas di ruas tol fungsional Salatiga-Kartasura. ANTARA
Iklan

Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga

Dibanding pada 2017, arus mudik tahun ini diprediksi naik sekitar 10–15 persen. Meski tidak ada angka yang pasti berapa nantinya jumlah penduduk yang bakal kembali ke kota setelah Lebaran, diperkirakan puluhan ribu atau bahkan seratus ribu lebih penduduk desa bakal menyerbu berbagai kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Tahun lalu, penduduk desa yang masuk ke Jakarta saja dilaporkan minimal 70 ribu orang.

Sebagai megapolitan, kota seperti Jakarta dan Surabaya telah berkembang menjadi kawasan raksasa yang menghubungkan kota-kota jauh di sekitarnya. McGee, pakar perkotaan dari British Colombia University, menyatakan, di Indonesia sejumlah kota besar, seperti Jakarta-Bandung, Yogyakarta-Semarang, dan Surabaya-Malang, telah berkembang menjadi kawasan mega-urban atau extended metropolitan region. Artinya, semua kota itu adalah kawasan perkotaan yang amat luas dengan jumlah penduduk besar, melebihi ukuran metropolitan.

Bagi megapolitan, arus balik pasca-Lebaran adalah masa kemampuan dan daya tahan kota akan diuji. Di masa normal saja megapolitan biasanya tidak mampu berbuat banyak dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah perkotaan, seperti banjir dan kemacetan lalu lintas. Apa yang terjadi ketika setiap tahun kawasan megapolitan terus diserbu pendatang?

Arus balik para migran yang menyerbu kota bersama dengan tetangga dan sanak-kerabatnya sudah barang tentu akan menjadi beban baru bagi kota besar. Bagi megapolitan, beban itu bukan saja masalah-masalah internal akibat pertumbuhan penduduk atau pengaturan tata ruang dan penyediaan permukiman, melainkan juga beban akibat kesenjangan antarwilayah yang makin lebar.

Baca Juga:

Apa yang terjadi ketika kota-kota besar tumbuh makin gigantis dan gemerlap tapi sarana hiburan dan fasilitas berbelanja di wilayah pedesaan tak pernah membaik? Selisih penghasilan yang lebar antara bekerja di kota dan desa menyebabkan animo masyarakat desa untuk mengadu nasib di kota besar sangat tinggi. Jadi, bisa dipahami jika setiap kali terjadi arus mudik, arus balik yang terjadi selalu jauh lebih besar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebetulnya, sepanjang pemerintah kota mampu menampung dan memberi jaminan lapangan kerja dan fasilitas publik, tidak masalah seberapa banyak migran yang datang. Tapi lain soal jika kemampuan dan daya dukung kota terhadap para pendatang sudah melampaui titik jenuh. Secara garis besar, akibat arus balik yang berlebihan (over urbanization), beban yang mesti ditanggung kota besar ada tiga hal.

Pertama, kota-kota besar cenderung akan mengalami tahap anti-klimaks karena tak kuat menanggung beban migran. Kota pelan-pelan berubah menjadi kumuh, tidak aman, dan tidak nyaman. Kedua, akibat ketidakmampuan kota menyediakan lapangan kerja bagi para migran, perkembangan sektor informal kota dan sektor ekonomi bayangan akan menjadi-jadi dan tak terkendali. Sudah lazim terjadi, ketika sektor informal makin berkembang, sering kali mereka akan menempati lahan-lahan kosong tanpa izin, bahkan merampas sebagian zona yang semestinya menjadi milik publik.

Ketiga, akibat harga tanah yang makin mahal dan kecilnya kemungkinan kaum migran memperoleh rumah yang layak, akan muncul kantong-kantong kemiskinan dan kawasan permukiman kumuh yang rawan secara sosial, kriminal, maupun politik. Di balik gedung bertingkat, di sepanjang pinggir kali dan rel kereta, dengan mudah bisa dilihat permukiman yang kumuh dan bahkan sebagian tergolong liar.

Membatasi arus balik pasca-Lebaran mungkin bisa dilakukan melalui operasi yustisi dan razia kartu tanda penduduk. Tapi akan lebih efektif jika pemerintah berupaya memperbaiki kesenjangan desa-kota. Membangun desa, meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, dan meningkatkan posisi tawar masyarakat desa adalah kunci untuk memastikan migrasi setelah Lebaran dapat dikurangi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

16 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

28 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

43 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

44 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.