Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reformasi dan Ironinya

Oleh

image-gnews
Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Iklan

DUA puluh tahun berlalu sejak Soeharto menyatakan lengser dari kekuasaan yang digenggamnya selama 32 tahun. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa reformasi membawa Republik ke arah yang benar. Tapi perubahan itu juga melahirkan ironi.

Sebagian dari "Enam Tuntutan Reformasi" yang disuarakan mahasiswa pada 1998 memang terwujud. Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi bagi sistem politik yang lebih demokratis. Selain masa jabatannya dibatasi, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Demikian pula dalam pemilihan kepala daerah.

Namun pemilihan langsung ternyata menyedot biaya politik yang mahal. Liputan majalah ini beberapa waktu lalu menemukan seorang calon gubernur, misalnya, bisa menghabiskan dana ratusan miliar rupiah, yang digunakan untuk membayar saksi, berkampanye, dan memobilisasi tim pemenangan. Itu belum termasuk mahar untuk membayar "tiket" kepada partai pengusung.

Akibatnya, setelah terpilih, seorang kepala daerah cenderung sibuk mencari rente agar balik modal. Tengoklah statistik ini: sepanjang 2005-2018, sebanyak 348 pemimpin daerah serta ribuan anggota legislatif dan birokrat terjerat korupsi. Sebagian besar di antaranya digulung Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga yang lahir di era reformasi. Maka perlu dicari sistem pemilihan yang bisa lebih murah tanpa mengorbankan hak publik untuk menyalurkan aspirasinya.

Harus diakui, reformasi telah membuka jalan bagi pemerataan kesejahteraan. Desentralisasi memberikan kewenangan yang luas bagi daerah dalam mengelola keuangan. Ini yang tak terjadi pada masa pemerintahan sentralistis Orde Baru. Otonomi daerah telah mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta atau Jawa.

Hanya, otonomi daerah juga melahirkan raja-raja kecil. Kepala daerah bersekongkol dengan pengusaha lokal untuk menguasai proyek-proyek pemerintah di daerah. Beberapa kepala daerah juga membentuk dinasti politik. Peralihan kekuasaan hanya berputar di sekitar keluarga mereka. Ekses ini perlu dihilangkan lewat aturan politik yang lebih adil dan pemberantasan korupsi di daerah-daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yang juga kita syukuri dari reformasi adalah jaminan kebebasan berpendapat. Media bisa berdiri tanpa izin pemerintah. Juga tanpa ancaman sensor dan bredel seperti dulu. Publik bebas mengkritik penguasa lewat berbagai saluran media. Tapi kebebasan ini juga memunculkan dampak buruk: suburnya berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial.

Dua puluh tahun setelah reformasi dikumandangkan, ada juga yang tak terwujud: mengadili mantan presiden Soeharto dan menuntaskan kasus hak asasi manusia masa lalu. Soeharto meninggal tanpa pernah bisa dihadirkan ke persidangan. Sedangkan berkas-berkas kasus pelanggaran hak asasi, seperti peristiwa 1965, menumpuk di lemari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena selalu ditolak Kejaksaan Agung. Yang terakhir ini harus dituntaskan agar tak menjadi utang kita.

Reformasi adalah pekerjaan belum selesai-dan mungkin tak akan pernah selesai karena inovasi akan selalu lahir. Misalnya, kita angkat topi untuk KPK yang telah menyelamatkan uang negara dan menangkap koruptor, dari jenderal polisi, pemimpin lembaga tinggi negara, ketua umum partai politik, hingga keluarga presiden-suatu hal yang tak mungkin terjadi pada zaman Orde Baru. Tapi derasnya penangkapan oleh KPK juga menunjukkan ada pekerjaan yang belum tuntas.

Reformasi harus menyeluruh hingga ke partai politik, yang menjadi hulu korupsi politik. Ironi yang lahir dari reformasi menjadi pekerjaan tambahan yang harus dibereskan. Karena itu, reformasi perlu pembaruan semangat. Nyalanya tak boleh padam.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.