Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencopotan Berulang Direktur Pertamina

image-profil

image-gnews
Elia Massa Manik Direktur Utama Pertamina
Elia Massa Manik Direktur Utama Pertamina
Iklan

Fahmy Radhi
Pengamat ekonomi energi UGM dan mantan anggota Tim Anti-Mafia Migas

Melalui rapat umum pemegang saham luar biasa pada 20 April 2018, Elia Massa Manik akhirnya dicopot dari kursi Direktur Utama Pertamina, yang baru didudukinya kurang dari dua tahun. Sebelumnya, Dwi Soetjipto, yang baru menjabat direktur utama kurang dari dua tahun, juga dicopot.

Kalau indikatornya adalah capaian kinerja, sebetulnya tidak ada alasan untuk mencopot Dwi Soetjipto. Selama kepemimpinannya, Pertamina mencapai kinerja spektakuler. Di tengah turunnya harga minyak dunia, Pertamina bisa meraup laba bersih sekitar US$ 1,83 miliar pada semester pertama 2016 atau naik 221 persen dibanding periode yang sama pada 2015. Tapi, bukan perkara kinerja yang menjadi alasan pencopotannya, melainkan lebih karena ketidakakuran antara dia dan Wakil Direktur Utama Achmad Bambang yang memunculkan "matahari kembar" di Pertamina.

Berbeda dengan Dwi, selama kepemimpinan Elia Masa Manik, kinerja Pertamina cenderung jeblok. Sepanjang 2017, pendapatan Pertamina memang masih meningkat hingga US$ 42,86 miliar atau naik 17 persen dibanding pendapatan pada 2016. Tapi, laba bersih mengalami penurunan, dari US$ 3,15 miliar pada 2016 menjadi US$ 2,4 miliar pada 2017. Menurut Elia, penurunan sebesar 23 persen itu lantaran pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) penugasan, Premium, dan solar pada saat harga minyak dunia naik.

Ada beberapa alasan di balik pencopotan Elia. Alasan itu, antara lain, adalah kelangkaan Premium, tidak kunjung tuntasnya pembentukan holding migas, molornya pembangunan kilang minyak, serta bocornya pipa Pertamina yang membawa korban di Balikpapan.

Sesuai dengan instruksi Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik dan harga BBM penugasan hingga akhir 2019. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Tapi Elia cenderung resistan dan melakukan berbagai manuver melalui corporate action untuk meminimalkan potensi kerugian Pertamina.

Salah satu langkahnya adalah mengurangi pasokan Premium di Jawa, Madura, dan Bali. Memang, pengurangan itu tidak melanggar aturan karena kewajiban menjalankan penugasan BBM hanya di luar tiga pulau itu. Tapi hal itu menyebabkan kelangkaan Premium di tiga pulau.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kelangkaan Premium belum reda, Pertamina kembali melakukan manuver dengan menaikkan harga Pertalite, dari Rp 7.800 per liter menjadi Rp 8.000 per liter. Kenaikannya hanya Rp 200, tapi hal itu menyebabkan disparitas harga Premium dan Pertalite menjadi semakin menganga, mencapai Rp 1.450 per liter.

Dengan disparitas harga sebesar itu, tidak bisa dihindari terjadi gelombang remigrasi dari Pertalite ke Premium, yang menyebabkan peningkatan permintaan atas Premium. Lantaran Pertamina tidak menambah pasokan, kelangkaan Premium semakin bertambah parah. Jika kelangkaan Premium terus berlanjut, hal itu dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Namun terlalu seringnya pencopotan Direktur Utama sudah pasti akan sangat mengganggu manajemen Pertamina dalam menjalankan usahanya. Pencopotan itu akan menghambat Pertamina dalam mewujudkan perencanaan strategis, yang biasanya membutuhkan waktu minimal lima tahun.

Ke depan, pergantian direktur utama yang menjabat kurang dari dua tahun sebaiknya dihindari. Untuk itu, perlu dirumuskan sistem penilaian kinerja yang terukur sebagai dasar bagi pemegang saham untuk memutuskan penggantian direktur utama secara lebih transparan dan obyektif. Dengan sistem itu, pertimbangan pergantian lebih karena tidak tercapainya ukuran kinerja, bukan lantaran pertimbangan politik ataupun alasan subyektif lainnya.

Dengan semakin seringnya pencopotan direktur utama dalam waktu singkat, jangan berharap Pertamina bisa menjalankan penugasan dan meraup untuk menyetor dividen kepada negara. Mustahil pula bagi Pertamina menjadi perusahaan minyak dan gas kelas dunia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.