Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selamatkan Air Jakarta

image-profil

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan hasil audit razia air tanah terhadap gedung-gedung di Jalan Thamrin-Sudirman, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 11 April 2018. Tempo/Irsyan Hasyim
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan hasil audit razia air tanah terhadap gedung-gedung di Jalan Thamrin-Sudirman, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 11 April 2018. Tempo/Irsyan Hasyim
Iklan

Nirwono Joga
Kemitraan Kota Hijau

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini melakukan gebrakan. Tim terpadu Pemerintah Provinsi DKI melakukan inspeksi mendadak terhadap 77 dari target 80 gedung di kawasan Sudirman-Thamrin. Hasilnya, 37 gedung tidak memiliki sumur resapan dan tujuh tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah. Ancamannya, sertifikat laik fungsi hingga izin operasional gedung bisa dicabut.

Jakarta memang harus lebih serius mengatasi persoalan air bersih dan air tanah. Penurunan muka tanah merupakan ancaman nyata terbesar di Ibu Kota. Penurunannya sebesar 4-28 cm per tahun. Penyebabnya adalah penyedotan air tanah yang tidak terkendali, beban gedung pencakar langit, infrastruktur jalan, dan kendaraan berat. Hal yang juga patut diperhatikan adalah kenaikan muka air laut. Kenaikan akibat perubahan iklim di pantai utara Jakarta berkisar 0,6-1,5 cm per tahun.

Penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut yang terjadi bersamaan telah memperberat kondisi lingkungan pantai. Dampaknya adalah limpasan air laut (rob) dan banjir semakin luas serta ancaman menghilangnya pesisir daratan pantai.

Perkembangan kota membutuhkan air tanah. Untuk itu, kota harus didukung ketersediaan air yang memadai dari sumber mata air dalam dan air permukaan yang terjaga kelestariannya. Untuk mengerem laju penurunan muka tanah, hal yang harus dilakukan adalah menghentikan secara bertahap penyedotan air tanah, memberikan jaminan ketersediaan air baku yang memadai, dan menerapkan konsep ekodrainase kota.

Langkah apa yang harus pemerintah lakukan? Pertama, peningkatan pasokan air. Produksi air bersih Jakarta masih bergantung pada luar DKI dengan rincian dari Waduk Jatiluhur (81 persen), perusahaan daerah air minum Tangerang (14 persen), dan Sungai Krukut (5 persen). Pemanfaatan air bersih di DKI sebesar 560 juta meter kubik (2015) dan yang tersalurkan baru 330 juta meter kubik (60 persen). Itu pun lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke atas (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta 2018-2022).

Pasokan air baku ke Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya) dari Kalimalang, Sungai Cisadane, dan sungai lain sebesar 26,9 meter kubik per detik atau 2,3 juta meter kubik per hari (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018).

Jika satu orang butuh air bersih 60 liter atau 0,06 meter kubik per hari, 12 juta jiwa warga Jakarta membutuhkan 720 ribu meter kubik per hari. Itu artinya hanya sepertiga dari suplai air baku. Persoalannya, kebocoran saluran air pipa mencapai 40 persen, yang membuat layanan air bersih melalui pemipaan ini tidak merata dan tak stabil memasok.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, meningkatkan ketahanan air Jakarta, dari 27,78 persen kemampuan sumber daya alam/air (SDA) dan 72,78 persen sumber air perpipaan pada 2017 menjadi 82,34 persen dari SDA dan 10 persen air perpipaan pada 2030. Neraca air DKI diperkirakan memiliki potensi ketersediaan sumber air 2,34 juta meter kubik dan kebutuhan 1,28 juta meter kubik, maka ada cadangan 632 ribu meter kubik lebih (Rachmat F. Lubis, LIPI, 2018). Hal ini dapat terwujud jika pemerintah melakukan optimalisasi sumber pasokan air, seperti air permukaan statis, air permukaan dinamis, air hujan andalan, air tanah dangkal, air tanah dalam, dan air hasil pengolahan air bekas (intervensi teknologi tepat guna).

Ketiga, pemerintah harus menjamin kualitas, kuantitas, dan kesinambungan ketersediaan air bersih. Peningkatan kualitas air dapat dilakukan dengan cara mengurangi (dan menghentikan) polusi pada sumber-sumber air, mengolah limbah secara optimal di sumbernya, serta menghindari pembuangan sampah terbuka.

Peningkatan kuantitas air dilakukan melalui gerakan panen air (hujan), mengurangi bertahap pengambilan air tanah, menerapkan pertanian hemat air, memperbanyak ruang terbuka hijau (daerah resapan air), dan penguatan konektivitas antar-unsur dalam ekosistem (tanah-vegetasi-air).

Peningkatan kesinambungan air melalui pengelolaan SDA, khususnya air tanah, dilakukan secara terpadu dari hulu (pegunungan) sampai hilir (laut). Konservasi SDA harus terukur dan terpadu agar defisit kuantitas air seiring pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.

Keempat, pendekatan kota ramah air adalah bagaimana setiap lahan dapat menampung air sebanyak-banyaknya dan kemudian diresapkan sebesar-besarnya ke dalam tanah (ekodrainase), seperti naturalisasi sungai; revitalisasi situ, danau, embung dan waduk; rehabilitasi saluran air kota; memperbanyak ruang terbuka hijau; serta membangun sumur resapan dan kolam penampung air di halaman rumah, sekolah, area parkir perkantoran, dan pusat belanja.

Ketika pasokan air bersih sudah terpenuhi, termasuk bagi keperluan rumah tangga, industri, gedung bertingkat, dan kawasan khusus lainnya, pada saat itulah pemerintah DKI harus menghentikan perizinan pengambilan air tanah serta menegakkan aturan hukum yang tegas bagi pelanggar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.