Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tugas Berat Penjaga Rupiah

Oleh

image-gnews
Gubernur Deputi Gubernur Perry Warjiyo. TEMPO/Imam Sukamto
Gubernur Deputi Gubernur Perry Warjiyo. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

SEGERA setelah Dewan Perwakilan Rakyat menetapkannya menjadi Gubernur Bank Indonesia pada April nanti, Perry Warjiyo dihadapkan pada tantangan berat mengendalikan moneter di tengah tekanan ekonomi global. The Federal Reserve pada akhir Januari lalu mengumumkan mengakhiri era suku bunga rendah yang diterapkan sejak 2009 akibat harga minyak dunia yang menggeliat.

Kebijakan The Fed itu diikuti kebijakan moneter negara maju lain, seperti bank sentral Cina, yang melakukan hal serupa. Negara-negara lain pasti akan mengikutinya untuk menahan laju inflasi dan kemerosotan nilai tukar mata uang mereka. Mau tak mau Bank Indonesia mesti menempuh cara serupa agar rupiah tak melemah.

Masalahnya, tekanan kepada rupiah terus menguat kendati gejolak finansial global dunia sudah mereda. Nilai tukar rupiah terus merosot hingga 13.700 per dolar Amerika Serikat dan hampir US$ 100 miliar (sekitar Rp 1.378 triliun) dana investasi portofolio mengalir ke luar negeri--saat negara lain di Asia justru menikmati modal asing. Untuk sementara, penurunan rupiah memang tak terlalu drastis. Itu barangkali karena bank sentral masih punya cadangan devisa US$ 130 miliar (sekitar Rp 1.791 triliun) 

Tentu saja penurunan nilai rupiah itu bukan kabar bagus. Anomali di sekitarnya menunjukkan ada masalah laten yang belum teratasi. Biang kerok penyebabnya adalah defisit neraca transaksi berjalan yang terjadi sejak 2011. 

Neraca transaksi berjalan menunjukkan Indonesia menjadi peminjam neto dari negara lain akibat modal yang masuk tak terpakai untuk pembiayaan produktif. Defisit ini terjadi akibat berakhirnya booming harga komoditas setelah ekonomi Tiongkok yang menjadi penyerap terbesar barang ekspor Indonesia rada meriang. Sementara itu, kebutuhan yang meningkat di dalam negeri membuat permintaan impor jadi naik.

Neraca ini sempat terkerek ketika Presiden Joko Widodo mencabut subsidi bahan bakar minyak pada 2015, meskipun tak terlalu signifikan. Pada akhir tahun lalu, defisit neraca berjalan sebesar 2 persen dari produk domestik bruto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kendati Bank Dunia menyatakan defisit neraca transaksi berjalan aman jika masih di bawah 3 persen PDB, kenaikannya tetap mengkhawatirkan. Hal itu tecermin dalam pelemahan rupiah. Masalah itu bisa makin gawat karena dalam dua tahun ke depan Indonesia akan memasuki tahun politik. Inilah tugas berat gubernur baru Bank Indonesia.

Pada Juli, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan secara serentak dan satu bulan kemudian pengumuman calon presiden yang akan berlaga dalam pemilihan 2019. Pada tahun politik ini, kebijakan pemerintah tentu menahan laju inflasi agar harga-harga tak naik dan pencitraan berjalan mulus. Kebijakan paling gampang adalah menambah subsidi bahan bakar minyak, seperti janji Presiden Jokowi hingga 2019, di tengah harga minyak dunia yang terus terkerek.

Akibatnya adalah defisit neraca transaksi berjalan dipastikan akan makin naik karena dipakai buat membiayai konsumsi. Di pihak lain, pembiayaan infrastruktur yang menjanjikan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang banyak yang mangkrak dan terganggu akibat salah kaprah permodalannya.

Rupiah, karena itu, akan kian terengah-engah dan menjadi tantangan terberat Perry Warjiyo, calon tunggal pengganti Agus Martowardojo. Perry, pejabat karier paling senior Bank Indonesia yang punya pengalaman di Dana Moneter Internasional (IMF), harus lebih luwes dalam mengkomunikasikan kebijakan moneter untuk mengimbangi kebijakan makroekonomi di bawah Jokowi pada tahun politik ini.
---

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.