Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahaya Candu dari Laut

Oleh

image-gnews
Tersangka dan barang bukti sabu dihadirkan dalam rilis pengungkapan kasus jaringan narkotika internasional di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, 20 Februari 2018. Tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan TNI AL berhasil mengamankan barang bukti jaringan narkoba internasional berupa sabu seberat 1,037 ton dari kapal MV Sunrise Glory yang berbendera Singapura diperairan Selat Philip, perbatasan Singapura dan Batam. TEMPO/Amston Probel
Tersangka dan barang bukti sabu dihadirkan dalam rilis pengungkapan kasus jaringan narkotika internasional di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, 20 Februari 2018. Tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan TNI AL berhasil mengamankan barang bukti jaringan narkoba internasional berupa sabu seberat 1,037 ton dari kapal MV Sunrise Glory yang berbendera Singapura diperairan Selat Philip, perbatasan Singapura dan Batam. TEMPO/Amston Probel
Iklan

Masifnya penyelundupan sabu melalui jalur laut beberapa bulan terakhir sudah seharusnya membuat alarm tanda bahaya kita menyala. Sistem patroli maritim perlu diperbaiki agar gelombang pengiriman narkotik ini bisa ditangkal. Gerak cepat untuk mencegah suplai narkotik masuk ke Indonesia penting dilakukan agar kita tidak terus-menerus menjadi pasar utama peredarannya di kawasan Asia.

Keberhasilan Kepolisian Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menangkap dua kapal nelayan berbendera Taiwan yang menyelundupkan narkotik, sebulan terakhir, patut diacungi jempol. Dua operasi penangkapan yang hanya berselang dua pekan itu berhasil menggagalkan pengiriman sabu dalam jumlah tak sedikit: 2,6 ton. Bayangkan kerusakan yang ditimbulkan jika narkotik sebanyak itu lolos beredar di antara warga masyarakat kita.

Sayangnya, dua penangkapan itu bagaikan puncak gunung es semata. Sinyalemen Kepala Badan Narkotika Nasional yang diganti pekan lalu, Komisaris Jenderal Budi Waseso, sungguh mengkhawatirkan. Menurut dia, operasi penyelundupan yang selama ini terungkap hanyalah 20 persen dari total pengiriman narkotik ke Indonesia. Dengan kata lain, aparat kita kewalahan menghalau rute baru penyelundupan bubuk setan ini.

Untuk itu, pemerintah perlu segera meningkatkan kapasitas BNN, Polri, Bea-Cukai, dan TNI Angkatan Laut dalam memantau perairan negeri ini dan mendeteksi upaya-upaya penyelundupan. Jika tidak, Indonesia bakal terus menjadi destinasi favorit sindikat obat terlarang internasional. Dengan garis pantai sepanjang 99 ribu kilometer dan ratusan pelabuhan laut yang tersebar di berbagai pulau, Indonesia adalah sasaran empuk penyelundupan dari semua penjuru mata angin.

Di sisi lain, harus diakui, permintaan narkotik di Indonesia belakangan kian masif. Menurut data BNN, jumlah pengguna dan pencandu narkotik kini mendekati 6 juta orang, tertinggi di Asia. Mereka diperkirakan membutuhkan 200-250 ton narkotik setahun. Namun fakta ini seyogianya tak membuat pemerintah Indonesia kalap dan mengambil tindakan ekstrem seperti yang dilakukan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebaliknya, Indonesia perlu menunjukkan bagaimana seharusnya “perang atas narkotik” dilakukan. Selain pemberantasan penyelundupan yang tak mengenal kompromi, program rehabilitasi para pencandu harus ditingkatkan. Mereka yang sudah sembuh dari ketergantungan pada narkotik bisa menjadi duta kampanye gerakan antinarkotik yang efektif. Upaya terpadu semacam ini jauh lebih mangkus ketimbang operasi tembak mati pengedar narkotik di jalanan, yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia.

Menjaga laut kita dari serbuan tak kurang dari 72 jaringan internasional yang memasok narkotik ke Indonesia jelas bukan pekerjaan gampang. Apalagi sumber pasokan narkotik ke negeri ini berasal dari Cina hingga Amerika. Presiden Joko Widodo harus memberikan instruksi langsung agar penanganan masalah ini mendapat dukungan anggaran yang seharusnya.

Selain itu, sinergi antar-penegak hukum dari berbagai negara perlu digalakkan. Penanganan untuk kejahatan transnasional semacam ini memang harus bersifat lintas negara pula. Kerja sama tukar-menukar informasi intelijen sampai operasi bersama di lapangan harus terus dilakukan, bahkan ditingkatkan intensitasnya.

Segala cara harus dilakukan untuk membentengi Indonesia. Jangan biarkan komplotan penyelundup narkotik menjadi perompak-perompak baru di laut kita.
---

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.