Agama Sebagai Selubung Kekerasan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Kekerasan massa atas nama agama kembali terjadi. Sekelompok orang menyerang jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Aksi kekerasan itu telah menewaskan tiga orang dan meninggalkan setidaknya lima lainnya dalam keadaan terluka (Tempo Interaktif, 6 Februari). Di Indonesia, telah sangat lama jemaah Ahmadiyah menjadi sasaran kekerasan, baik kekerasan fisik, seperti yang sekarang ini terjadi, maupun kekerasan verbal dan simbolis, yang tak kalah seringnya.

    Secara fundamental, kekerasan fisik yang dialami oleh Ahmadiyah sesungguhnya hanya merupakan manifestasi dari berbagai macam kekerasan simbolis dan verbal yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang di negara ini. Tak lama setelah tragedi penyerangan ini terjadi, sejumlah pemegang otoritas keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia, seolah-olah selalu menunjukkan jari kesalahan kepada Ahmadiyah. Lihatlah, misalnya, pernyataan Ketua MUI Provinsi Banten KH Wahab Afif, "Sekitar empat bulan lalu MUI sudah sampaikan surat ke Kejati Banten agar Ahmadiyah di Banten dibubarkan. Namun kenyataannya masih tetap ada, hingga akhirnya terjadi peristiwa itu," (Antara News, 6 Februari). Senada, dalam wawancara dengan Radio Republik Indonesia, Ketua MUI KH Amidhan menyatakan serangan itu terjadi karena kelompok Ahmadiyah terkesan menantang masyarakat yang hendak membubarkan kegiatan mereka.

    Harus diakui kekerasan simbolis dan verbal seperti dicontohkan oleh kedua tokoh agama di atas memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam memicu lahirnya kekerasan terhadap kelompok-kelompok agama yang dianggap menyimpang. Di samping dipicu oleh faktor-faktor lain, keberanian masyarakat dalam melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas yang dianggap sesat itu lahir karena mendapatkan "legitimasi" dari kekerasan yang telah dilakukan oleh para pemegang otoritas pada ranah psikologis, simbolis, dan verbal tersebut.

    Di sinilah titik ironi itu mengemuka dengan jelas. Agama mana pun tidak pernah diciptakan demi kekerasan. Juga tak ada satu agama pun yang pernah mentradisikan kekerasan sebagai bagian dari ajaran sucinya. Tapi, secara sosiologis, ajaran agama tak selamanya serta-merta bisa diwujudkan karena agama tidak hanya merupakan sebuah denominasi sosial, yang mampu membedakan seseorang atau kelompok dari orang atau kelompok lainnya; tapi juga merupakan identitas ideologis, kultural, dan primordial. Sebagai identitas ideologis, kultural, dan primordial itu, ia dengan mudah dibelokkan untuk potensi-potensi positif maupun negatif.

    Pada prinsipnya, sama sekali tidak ada yang salah dengan mempertahankan identitas primordial. Sayangnya, keperluan untuk mempertahankan identitas primordial itu sering kali tidak hanya dilakukan dengan metode persuasi, tapi juga dengan cara-cara agresi. Karena agresi yang menjadi pilihan, itu sama dengan telah menanamkan bibit-bibit stereotipe bagi kelompok-kelompok di luar sebuah entitas ideologis, kultural, dan primordial itu. Dalam konteks semacam inilah, kekerasan panjang dan berlarut-larut yang terjadi terhadap kelompok Ahmadiyah bisa ditempatkan. Sangat mungkin, alasan agama hanyalah selubung luar untuk mengesahkan "ketegangan" yang sebenarnya telah muncul pada ranah identitas lain di luar agama.

    Secara sosiologis, ketika identitas kultural dan primordial telah berpadu dengan kepentingan-kepentingan praktis, maka seluhur apa pun ajaran agama, tetap saja ia tak mampu mengendalikan keberingasan nafsu agresi dan mendominasi itu. Tapi harus pula buru-buru ditambahkan di sini, bukan karena ajaran agama adalah ajaran yang buruk, melainkan lantaran orang-orang beragama kadang-kadang secara agresif memaksakan kehendak kuasa praksisnya dengan membajak agama sebagai pembenar. Di sinilah pentingnya membedakan antara agama dan orang beragama.

    Maka benarlah apa yang disinyalir oleh Najib Ghadbian (2000), seorang intelektual muslim Arab, bahwa kekerasan-kekerasan atas nama Islam seperti yang belakangan ini terjadi selalu dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan politik dan praksis; dan bukan karena Islam adalah agama yang menyukai kekerasan. Politik, dalam konteks ini, tidak selalu bermakna perebutan kekuasaan pada level kenegaraan; tapi lebih kepada politik dalam makna pengakuan terhadap identitas dan eksistensi suatu kelompok dalam masyarakat serta dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Sayangnya, kenyataan seperti sering kali luput dari pandangan orang di luar Islam, sehingga analogi atau penyamaan Islam dengan kekerasan menjadi sulit dihindari. Sehingga perilaku agresif dan anarkistis sekelompok kecil orang Islam seolah mewakili seluruh umat Islam, dan ajaran Islam.

    Di mata kelompok-kelompok itu, dominasi tersebut tidak hanya terjadi menyangkut persoalan-persoalan profan, misalnya, dominasi sektoral dalam hal politik, ekonomi, maupun sosial; tapi juga menyangkut dominasi simbolis atas sesuatu yang lebih banyak berdimensi sakral. Maka kekerasan sebagaimana yang ditampakkan oleh beberapa kalangan pemeluk Islam, baik terhadap lingkup internal umat Islam maupun nonmuslim, secara intrinsik dimotivasi oleh keinginan melakukan dominasi simbolis itu. Dominasi simbolis itu bisa saja berupa keinginan atas penyamaan tafsir akan agama di kalangan intra-agama maupun antar-agama. Beberapa peristiwa yang dikutip di atas dengan jelas menunjukkan hasrat dominasi intrinsik itu, baik kepada kelompok intra-agama maupun antar-agama.

    Hasrat dominasi yang berlebihan itu dengan sendirinya menafikan dialog dan persuasi sebagai salah satu metode untuk menciptakan integrasi sosial. Dalam hal contoh kekerasan atas kelompok Ahmadiyah di atas, dengan jelas tergambar bagaimana dialog sebagai sebuah mekanisme integrasi sosial sama sekali tidak mendapat perhatian, sehingga kekerasan yang mewujud sebagai mekanisme pemaksaan dominasi itu tidak bisa dihindarkan. *


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.