Memilih Ketua Baru IMF

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Dana Moneter Internasional (IMF) segera bakal punya direktur pelaksana yang baru. Selama lebih dari satu dekade, saya telah mengecam tata kelola IMF yang dilambangkan oleh cara ketuanya dipilih. Menurut gentlemen's agreement di antara para pemegang saham utamanya, yaitu negara-negara yang tergabung dalam G-8, direktur pelaksananya harus seorang warga Eropa, dan orang nomor duanya serta Kepala Bank Dunia mesti warga Amerika.

    Negara-negara Eropa memilih calon-calon yang akan mereka ajukan biasanya secara tertutup, seperti juga Amerika Serikat, setelah berkonsultasi seadanya dengan negara-negara berkembang. Akibatnya, sering tidak membawa kebaikan, baik bagi IMF sendiri maupun Bank Dunia atau dunia secara keseluruhan.

    Yang paling tersohor adalah ditunjuknya Paul Wolfowitz, salah seorang arsitek utama Perang Irak, untuk memimpin Bank Dunia. Penilaian-penilaian yang dibuatnya di Bank Dunia tidak lebih baik daripada penilaian-penilaian yang menyebabkan terlibatnya Amerika Serikat dalam petualangan yang membawa bencana itu. Setelah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama Bank Dunia, ia meninggalkan posnya walaupun baru separuh waktu menyelesaikan tugasnya setelah dituduh melakukan kebijakan pilih kasih.

    Akhirnya, setelah tampaknya muncul suatu tatanan baru sesudah terjadinya Resesi Besar buatan Amerika Serikat itu, maka negara-negara anggota G-20 bersepakat (atau begitulah kiranya) bahwa Ketua IMF berikutnya bakal dipilih secara terbuka dan transparan. Perkiraannya adalah bahwa hasil dari proses yang demikian hampir pasti berujung pada ditunjuknya seorang direktur pelaksana dari suatu negara berkembang yang mengalami kemajuan ekonomi yang pesat saat ini. Bukankah tanggung jawab utama IMF adalah memerangi krisis, yang memang sebagian besar terjadi di negara-negara berkembang--lebih dari seratus krisis sejak dimulainya kebijakan deregulasi dan liberalisasi keuangan sekitar 30 tahun yang lalu? Banyak pahlawan yang memimpin perang terhadap krisis-krisis itu ada di negara-negara emerging markets tersebut.

    Krisis-krisis ini perlu dikelola dengan hati-hati. Pada 1997, salah kelola krisis yang terjadi di Asia Timur oleh IMF dan US Treasury telah mengubah downturn ekonomi yang terjadi saat itu menjadi resesi dan resesi menjadi depresi. Dunia tidak boleh lagi mengulang kinerja seperti itu. Sekarang krisis serupa mulai tampak di Eropa, saat Bank Sentral Eropa (EBC) tampaknya menempatkan neracanya sendiri dan neraca bank-bank di Eropa--yang sarat dengan utang Irlandia, Yunani, dan Portugal--di atas kepentingan dan kesejahteraan rakyat di negara-negara tersebut. Utang-utang ini hampir pasti perlu direstrukturisasi. Tapi, setelah membiarkan bank-bank itu melakukan tindakan-tindakan melampaui kehati-hatian dan melalap toxic derivatives, EBC sekarang memperingatkan negara-negara itu untuk tidak melakukan restrukturisasi atau write-down apa pun.

    Tapi sudah terlambat bagi EBC untuk mengatakan restrukturisasi tidak mungkin dilakukan. EBC seharusnya sudah memikirkan semua ini sebelum terjadinya keadaan seperti sekarang. Sebenarnya tidak hanya memikirkan hal itu, tapi ia juga seharusnya sudah melakukan semacam regulasi untuk mencegah bank-bank Eropa tersebut menjadi begitu rentan. Sekarang EBC perlu memikirkan bagaimana menolong semua orang, bukan cuma bankir-bankir yang membeli obligasi-obligasi itu. Pemikiran ini pertama-tama harus menempatkan kepentingan masyarakat, baru kepentingan para pemegang saham bank dan para pemegang obligasi itu. Walaupun para pemegang saham dan pemegang obligasi itu kehilangan segalanya, dengan restrukturisasi yang tepat, kita masih bisa menyelamatkan bank-bank tersebut serta melindungi para pembayar pajak dan kaum pekerja.

    Ke mana direktur pelaksana IMF yang baru itu bakal melangkah mengenai persoalan ini--dan mengenai apakah penyelamatan fiskal ini hendak dicapai melalui penghematan, dengan ongkos yang dibebankan kepada masyarakat awam sementara bankir-bankir cuma diberi teguran--sangat menentukan sekali, tapi sulit diprediksi. Meskipun strategi yang diterapkan IMF di Asia Timur, Amerika Latin, dan di kawasan-kawasan lainnya mengalami kegagalan, ia masih punya pengikut, bahkan di negara-negara emerging markets.

    Pemilihan kepemimpinan ini ternyata berbeda dengan apa yang banyak diharapkan orang. Beberapa di antara calon yang paling memenuhi kualifikasi (baik di negara maju maupun negara berkembang) belum mendapat dukungan dari pemerintahnya sendiri, seperti yang tampaknya disyaratkan dalam pemilihan politik. Orang-orang yang memenuhi persyaratan lainnya dari negara-negara emerging markets itu segan ikut dalam pemilihan--suatu kerja yang berat dengan jadwal perjalanan yang memerlukan stamina fisik seimbang dengan kearifan dan pengalaman yang mereka miliki.

    Walaupun saya ingin melihat seseorang dari negara emerging markets dan negara berkembang memimpin IMF, prioritas pertamanya adalah memilih pemimpin, dengan keterampilan, komitmen, dan pemahaman yang dibutuhkan, dalam suatu proses yang terbuka dan transparan. Seseorang yang menempuh jalan reformasi yang sudah menjadi dasar jalan yang ditempuh IMF.

    Kenyataan politik mungkin berarti bakal ada pejabat senior baik dari Cina maupun Amerika di tim puncak manajemen IMF, tapi perkiraan bahwa posisi nomor dua harus diisi oleh orang Amerika mesti ditinggalkan. Apa pun hasil akhirnya, IMF dan Bank Dunia serta masyarakat internasional perlu menegaskan kembali komitmen mereka mendukung proses yang terbuka dan transparan--dan menanyakan bagaimana proses itu bisa diperbaiki lagi. Misalnya, ketimbang calon dari pemerintah yang sering enggan mengajukan calon terbaik dari partai oposisi, maka suatu komite nominasi internasional bisa mengajukan nama-nama yang pantas dicalonkan. Begitu juga perubahan dalam prosedur pemungutan suara (pemungutan suara secara publik oleh negara-negara anggota) bukan melalui wilayah pemilihan atau persyaratan bahwa calon harus mendapatkan dukungan dari mayoritas negara berkembang dan negara emerging markets) bisa membujuk lebih banyak pejabat di negara-negara emerging markets yang mau mengajukan diri.

    Apa yang kita saksikan sekarang--kampanye terbuka, bukan seleksi dalam ruang tertutup--tampaknya merupakan langkah menuju arah yang benar. Tapi kita berharap janji-janji kampanye tidak akan mengikat tangan pemimpin yang baru nanti, seperti begitu sering terjadi dalam pemilihan politik. Ideolog-ideologi yang simplistik telah menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan yang kita alami sekarang ini, sedangkan resep-resep yang simplistik (walau dalam bentuk tough-love austerity--penghematan yang keras dengan kasih sayang) hanya akan makin menambah persoalan.

    Salah seorang calon utama untuk menjadi direktur pelaksana IMF ternyata seorang wanita Prancis, Christine Lagarde, yang sebagai perdana menteri telah membantu memimpin negaranya selamat mengarungi badai Resesi Besar yang lalu. Ia pernah menjadi penganjur reformasi sektor keuangan yang tegas dan meraih respek dari semua mereka yang pernah bekerja dengannya. Politik tidak selalu ramah kepada calon yang baik. Dunia harus berterima kasih bahwa setidaknya ada satu calon yang baik. Di mana ia dilahirkan seharusnya tidak menjadi rintangan prospeknya ke depan.


    *) Joseph E. Stiglitz, Guru Besar pada Columbia University, peraih Hadiah Nobel Ekonomi, pengarang buku Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy

    Hak cipta: Project Syndicate, 2011.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.