Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Engku M

Oleh

image-gnews
Iklan
ENGKU M., jangan marah. Baiklah saya berterus terang. Pers memang sebuah barang dagangan. Dia dimulai dengan keinginan, dia digerakkan oleh modal dan ongkos produksi, dia ditawarkan pada iklan dan sudut-sudut jalan. Dia dibeli, dengan harga tertentu. Yang membikin dan menjualnya ingin memperoleh laba. Memang, Engku M., kami orang pers suka berpura-pura tentang itu. Kami sering bicara tentang "perjuangan". Tapi sudahlah. Toh tidak sepenuhnya (atau tak semuanya) kami omong kosong. Ada yang melihat laba sebagai tujuan. Banyak yang melihatnya hanya sebagai alat -- yang terkadang dilupakan -- untuk memperbaiki kualitas dan mengembangkan pilihan-pilihan baru, dalam bacaan. Tapi benar: pers memang bukan benda suci. Setelah beberapa tahun bekerja di bidang ini, akhirnya saya menyadari juga bahwa jurnalisme sebenarnya termasuk soal "kelaziman". "Jurnalisme", Rebecca West pernah bilang tiga puluh tahun yang lalu, "adalah kemampuan untuk menjawab sebuah tantangan, bagaimana mengisi halaman yang kosong." Tidak jauh dari itu. Tidak jauh lebih luhur. Halaman kosong tiap hari harus diisi. Maka, wartawan pun berangkat. Dia menyimak ke sana menyidik kemari: dia mencari berita. Beruntunglah dia jika suatu peristiwa yang dramatis terjadi. Dia tinggal tulis kejadian itu dan halaman kosong yang menantinya di kantor, yang menganga putih seperti liang hantu, bisa segera tertutup. Tapi bila tak ada peristiwa seperti itu? Bila tidak ada peristiwa seperti itu, Engku M., saya kira pers akan kewalahan. Para wartawan memang tak bisa sepenuhnya dikatakan makhluk mulia: kami selalu mengharapkan sesuatu yang bikin gempar terjadi, meskipun tidak terlalu gempar hingga kami tak bisa menuliskannya .... Tentu saja harus segera saya tambahkan: kegemparan tidak selamanya identik dengan terjadinya peristiwa buruk. Wartawan bukan cuma mendapat berita karena sebuah bom meledak dan 777 orang tewas. Wartawan juga akan dapat berita jika di Asian Games kali ini Indonesia, misalnya berkat bantuan Porkas, merebut 10 medali emas. Berita memang bukan cuma soal pencopet dan koruptor. Di negeri yang penuh pungli? seorang yang menolak suap dan komisi justru layak ditulis di halaman pertama. Untuk mengisi ruang kosong. Soalnya, Engku M., cukup banyak orang yang tak puas menghitung semut di dinding dan membaca ramalan cuaca di negeri tropis. Dalam sebuah omong-omong yang sering diselingi menguap, kita suka mengharapkan seorang tamu lain tiba-tiba muncul, dari langit. Menunggu Godot, seperti dalam drama Samuel Beckett, adalah menunggu dengan percakapan panjang yang datar. Suatu situasi yang terasa sia-sia. Maka, Engku M., bagaimanapun jurnalisme bukanlah sesuatu yang datang menaiki kabar buruk. Jurnalisme hanyalah bertemunya keinginan kita yang wajar ini: mengelakkan hidup sebagai menunggu Godot. Tapi bukankah jurnalisme mencemaskan? Benar. Media bisa berpengaruh sekali. Tulisan yang tersebar bisa menghasut. Pendapat khalayak ramai bisa terbentuk dan Napoleon -- dalam keluhan yang termasyhur itu -- lebih takut kepada empat surat kabar yang memusuhi ketimbang kepada 1.000 bayonet. Tapi marilah kita selidiki Napoleon, sejenak. Perlukah dia cemas bila yang dihadapi hanya sebuah koran dengan oplah 2.000, sementara ia hidup di negeri yang penduduknya, katakanlah, 20 juta? Mungkin perlu. Tapi mungkin Napoleon ini sudah tak bisa lagi membedakan, sebuah tulisan yang menyakitkan hati saya belum tentu berarti sebuah tulisan yang mengacau negeri (dan kedudukan) saya. Maklum: seorang yang sudah lama tak dibantah biasanya memang jadi amat subyektif. Padahal, jurnalisme tak selamanya merupakan perpanjangan sebuah perubahan historis, pergolakan dan revolusi. "Di Amerika, jurnalisme cenderung dianggap sebagai sebuah perpanjangan sejarah," kata Anthony Sampson, "di Inggris, ia sebuah perpanjangan dari omong-omong." Agaknya tak cuma di Inggris. Jurnalisme di bagian dunia kita pun tak perlu dianggap dan menganggap diri begitu serius. Sebab, pers memang punya batasnya. Ada seorang pemimpin Asia Tenggara yang mengatakan, dengan tepat: "Media tidak membuat atau meniadakan pemerintahan, yang melakukan itu adalah tank dan, kadang-kadang tapi pasti, juga orang banyak. Bahkan, biarpun bersenjatakan kebenaran, kekuatan media rapuh. Tanpa bantuan rakyat, ia bisa ditutup dengan gampang, semudah mematikan lampu. Satu ancaman resmi kepada para pemasang iklan, satu renggutan pada suplai kertas, atau sepasukan tentara di depan pintu -- dan penerbitan Anda yang terakhir pun akan jadi pidato perpisahan Anda ...." Adapun pemimpin Asia Tenggara yang dua pekan lalu mengucapkan itu bukanlah dari Malaysia (atau tempat lain). Ia dari Filipina Namanya Cory Aquino, Cory yang bijak bestari. Goenawan Mohamad
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

24 hari lalu

Ketua Dewan Pers Nini Rahayu memberikan statemen dalam jumpa pers soal menuju deklarasi kemerdekaan pers Capres-Cawapres 2024 di Kantor Sekretariat Dewan Pers, Kebon Sir, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam keteranganya Dewan Pers mengajak ketiga Capres-Cawapres untuk hadir dan menyatakan komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.


Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

24 hari lalu

Penjabat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berfoto bersama dengan pengurus Dewan Pers Masa Bakti 2022-2025 usai pertemuan dengan Media membahas Kemerdekaan Pers di Aula Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jakarta Pusat. Foto: Tika Ayu
Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.


Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

35 hari lalu

Ilustrasi media online. Kaboompics / Pexels
Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

35 hari lalu

PJ Gubernur DKI Heru Budi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Presiden RI Jokowi, Ketua PWI  Hendry CH Bangui, Ketua MPR Bambang Susatyo, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Budi Arie (kiri-Kanan) saat hadiri puncak perayaan Hari Pers National 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.


Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

36 hari lalu

Ilustrasi logo Meta. (REUTERS/DADO RUVIC)
Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.


Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

36 hari lalu

PJ Gubernur DKI Heru Budi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Presiden RI Jokowi, Ketua PWI  Hendry CH Bangui, Ketua MPR Bambang Susatyo, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Budi Arie (kiri-Kanan) saat hadiri puncak perayaan Hari Pers National 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?


AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

37 hari lalu

Wahyu Dhyatmika CEO Tempo Digital (kiri)  dan Maryadi Direktur Bisnis dan Digital Katadata (kanan) terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) periode 2023-2027, pada kongres III yang berlangsung di Hotel El Royale, Bandung 24 Agustus 2023. Foto: Istimewa
AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

37 hari lalu

Presiden RI Jokowi berdialog dengan para tamu undangan usai puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.


Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

37 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi usai puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Dalam pidatonya, Jokowi cerita dirinya yang sering dijadikan cover majalah dan dikomentari oleh cucunya Jan Ethes. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

37 hari lalu

Presiden RI Jokowi memberikan sambutan saat puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Jokowi menganggap bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berjalan dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.