Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petahana, Pemodal, dan Pesohor

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agus Sudibyo, Direktur Eksekutif Matriks Indonesia

Bagaimana profil para wakil rakyat terpilih yang akan memimpin negeri ini lima tahun mendatang? Menjawab pertanyaan ini sebenarnya lebih penting dari sekadar meributkan pasangan capres-cawapres yang akan bertarung pada Juli 2014. Empat persoalan di bawah ini dapat dijadikan titik tolak untuk menjawabnya.

Pertama, pemilihan legislatif dilaksanakan di tengah-tengah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang tata cara pemungutan suara. Sosialisasi tata cara coblosan dan pengawasannya sangat kurang. Padahal ada banyak segi yang perlu dijelaskan ke masyarakat: perubahan dari sistem contreng menuju sistem coblos, jumlah dan bentuk surat suara, surat suara yang sah, serta potensi kecurangan yang mesti diantisipasi. Kondisi yang demikian ini memberi peluang lebih besar kepada pihak-pihak yang berpengalaman dalam memobilisasi massa, melakukan politik uang, dan memanipulasi suara dalam berbagai bentuknya.

Kedua, masyarakat umumnya belum mengenal calon wakil rakyat yang harus mereka pilih. Bagaimana masyarakat dapat mengenali kualitas caleg jika mereka hanya hadir di spanduk, baliho, poster, dan stiker yang penuh dengan janji-janji dan puja-puji diri? Tidak banyak sarana yang dapat diakses masyarakat untuk sungguh-sungguh mengidentifikasi mana caleg yang layak dipilih. Para politikus kawakan tampaknya juga banyak yang berpikir pragmatis: politik uang lebih efektif untuk memenangi pemilu dibandingkan dengan kampanye dan pendekatan intensif ke masyarakat.

Ketiga, gegap-gempita kampanye juga tidak ditujukan untuk memperkenalkan caleg ke masyarakat. Yang lebih banyak diperkenalkan dalam kampanye adalah partai politik. Alih-alih memperkenalkan para caleg, gegap-gempita kampanye itu justru banyak "menjual" kandidat presiden masing-masing partai.

Keempat, ruang publik politis kita mengalami lompatan waktu dan fokus. Media massa terlalu banyak menggunjingkan kontestasi antar-calon presiden. Sesuatu yang baru terjadi paling cepat 9 Juli 2014 terlalu banyak diulas, sementara yang terjadi pada 9 April 2014 dibahas sambil lalu. Lompatan waktu dan fokus ini berperan dalam menurunkan animo masyarakat terhadap pemilihan legislatif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan kondisi seperti ini, realitas seperti apakah yang akan tecermin dari hasil pemilihan legislatif 2014? Para inkumben masih akan mendominasi perolehan kursi. Memang tidak semua dari 80 persen anggota DPR/DPRD/DPD yang mencalonkan diri kembali akan terpilih kembali. Perubahan kekuatan dan elektabilitas partai politik menyebabkan beberapa inkumben tidak terpilih kembali. Namun secara umum peluang mereka untuk terpilih tetap lebih besar daripada pendatang baru. Mereka memiliki kesempatan berkampanye lebih panjang. Ibaratnya mereka telah melakukan kampanye secara rutin selama lima tahun dalam bentuk temu konstituen atau temu kader pada masa reses persidangan DPR/DPRD/DPD. Mereka juga lihai memanfaatkan program-program eksekutif untuk menyenangkan masyarakat daerah pemilihan, serta pengalaman yang lebih banyak dalam penggalangan massa dan memenangi pemilu. Para inkumben juga masuk kategori kedua kelompok caleg yang berpotensi memenangi pemilu: pemilik modal.

Determinasi uang jauh lebih kuat dalam pemilu legislatif kali ini. Untuk dapat bersaing memperebutkan satu kursi DPR RI, seorang caleg harus menyiapkan dana minimal Rp 3,5 miliar untuk kampanye, tim sukses, membayar saksi, mempengaruhi panitia, biaya survei, politik uang, dan lain-lain. Siapakah yang sanggup menyediakan dana sebesar itu tanpa jaminan terpilih? Bukan sekadar kelas menengah, tapi juga harus kelas atas: pengusaha, mantan pejabat atau keluarganya, inkumben DPR, dan para pesohor. Dana sebesar itu sungguh tidak realistis bagi para caleg aktivis dan intelektual pada umumnya. Selain modal ekonomi yang dimilikinya, para caleg pesohor atau selebritas mempunyai peluang publisitas yang jauh lebih besar daripada rata-rata caleg. Para selebritas memiliki daya magnetik yang membuatnya selalu menjadi pusat perhatian publik dan pemberitaan media.

Pemilu yang mahal dan materialistis hanya menguntungkan kaum borjuis, para inkumben, serta keluarga pejabat dan pesohor. Modal ekonomi dan modal simbolik yang menentukan, bukan kredibilitas dan integritas. Bukan berarti mereka semua tidak memiliki kualifikasi wakil rakyat berkualitas. Tapi kita patut prihatin bahwa pemilihan legislatif 2014 ternyata tidak banyak berbeda, bahkan lebih buruk daripada pemilu sebelumnya dalam hal politik uang, manipulasi penghitungan suara, dan tipisnya peluang bagi para caleg pendatang baru yang bermodalkan kejujuran serta integritas.

Dengan demikian, dibutuhkan waktu yang lebih lama dan perjuangan yang lebih keras lagi untuk mewujudkan lembaga legislatif yang lebih transparan, akuntabel, dan berdedikasi pada kepentingan masyarakat.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

5 jam lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?


Deretan Caleg Kritis PDIP yang Gagal Lolos ke Senayan

6 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di rumah duka ibu mertua di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa, 20 Februari 2024.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Deretan Caleg Kritis PDIP yang Gagal Lolos ke Senayan

Hasto mengatakan partainya akan pasang badan guna memperjuangkan para caleg kritis PDIP untuk tetap masuk menduduki kursi parlemen.


PDIP Siap Pasang Badan soal Suara Caleg Hilang yang Kritik Jokowi

7 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di rumah duka ibu mertua di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa, 20 Februari 2024.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PDIP Siap Pasang Badan soal Suara Caleg Hilang yang Kritik Jokowi

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan tinggal diam untuk membela caleg yang kehilangan suara dalam Pileg 2024.


PSI Gagal ke Senayan, Ini Respons Kaesang Pangarep dan Nasib 5 Caleg yang Diprediksi Lolos

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
PSI Gagal ke Senayan, Ini Respons Kaesang Pangarep dan Nasib 5 Caleg yang Diprediksi Lolos

PSI belum mampu melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen di Pileg 2024.


MK Sebut Belum Ada Caleg dan Parpol yang Daftar Gugatan Sengketa Pileg

8 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis siang, 21 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
MK Sebut Belum Ada Caleg dan Parpol yang Daftar Gugatan Sengketa Pileg

MK mengungkapkan belum ada caleg dan parpol yang mendaftarkan sengketa hasil Pileg.


Caleg PDIP Ikhlas Batal Dilantik jadi Legislator karena Ungguli Suara Ganjar-Mahfud

9 hari lalu

Said Abdullah memulai karier menjadi anggota DPR/MPR RI pada periode 2004-2009 dan berlanjut hingga periode 2009-2014 serta periode 2019-2024. Politisi PDIP ini juga pernah menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Dok. DPR
Caleg PDIP Ikhlas Batal Dilantik jadi Legislator karena Ungguli Suara Ganjar-Mahfud

PDIP menerbitkan intruksi pembatalan pelantikan calon legislator yang gagal memenangkan Ganjar-Mahfud di wilayahnya.


Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

9 hari lalu

Calon Legeslatif DPR RI dapil Jakarta II Once Mekel menyalakan lilin saat mendeklarasikan mendukung pasangan Ganjar-Mahfud di Gedung Joang, Menteng, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023. Dalam keteranganya, GMKI akan mempersiapkan para pemuda kristen di 116 titik se-Indonesia akan memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.


Sederet Caleg Petahana Gagal Lolos Senayan: Lodewijk F Paulus hingga Masinton Pasaribu

9 hari lalu

Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus  komentaro ihwal upaya Golkar ajak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa masuk TKN Prabowo-Gibran, Selasa, 31 Oktober 2023 di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat. TEMPO/Tika Ayu
Sederet Caleg Petahana Gagal Lolos Senayan: Lodewijk F Paulus hingga Masinton Pasaribu

Sejumlah caleg petahana diprediksi gagal mempertahankan kursinya dalam pemilihan legislatif 2024. Berikut ini di antaranya


Kata KPK soal Dugaan Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terima Kue Ulang Tahun dari Caleg PSI

9 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di  gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalam dugaan korupsi terkait pekerjaan retrofit sistem sootblowing Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bukit Asam PT PLN (Persero) tersebut diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah.  TEMPO/Imam Sukamto
Kata KPK soal Dugaan Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terima Kue Ulang Tahun dari Caleg PSI

Ketua KPU Hasyim Asy'ari diduga menerima kue ulang tahun dari caleg PSI menuai respons dari KPK. Begini kata KPK.


Ali Mochtar Ngabalin Balik ke KSP setelah Gagal jadi Anggota DPR

10 hari lalu

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, saat memberikan keterangan bakal menerima demonstran dari PA 212 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 September 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ali Mochtar Ngabalin Balik ke KSP setelah Gagal jadi Anggota DPR

Ngabalin maju di daerah pemilihan (dapil) Buton, Sulawesi Tenggara sebagai caleg Partai Golkar.