Seno Gumira Ajidarma,
Wartawan
Tiada rebutan putri seperti Minakjinggo dari Blambangan ingin mengawini Kencanawungu dari Majapahit, sebagai kata ganti aneksasi dalam historiografi politik masa kini, tetapi putri yang diidamkan dalam pertarungan kekuasaan jelas bisa diganti sebuah kursi-tentu saja kursi kekuasaan. Jadi, dalam dunia politik kontemporer, bila orang berbicara tentang siapa pendamping presiden, maksudnya bukanlah istri atau suaminya, melainkan wakilnya, yakni wakil presiden.
Sebagai ganti peran sang putri dalam historiografi tradisional, calon wakil presiden tidak melamar, melainkan dilamar. Konteksnya memang bukan siapa calon wakil presiden yang melamar atau diajukan, melainkan siapa calon presiden yang mencari pendamping. Dalam konteks ini terlihat pola: calon presiden melamar sang pendamping itu, agar dirinyalah yang terpilih sebagai presiden; calon presiden yang keliru memilih akan merasa dirugikan, karena gara-gara pendamping yang tak disukai, calon presiden paling potensial bisa batal untuk menang.
Adapun hal sebaliknya tidak akan terjadi: pendamping paling favorit sekalipun tidak akan bisa mengkatrol perolehan calon presiden yang memble. Namun tidak ada calon presiden akan merasa dirinya memble, semuanya "pe-de"! : Sehingga masalahnya tinggal pendamping, yang jangan sampai justru mengurangi suara, sebaliknya syukur-syukur menambah!
Maka, kiranya adalah calon presiden yang akan berburu calon pendampingnya, dan bukan sebaliknya-kecuali bahwa memang ada para mak comblang politik, para agen, kaum perantara yang akan menawar-nawarkan calon wakil presiden terbaik sebagai barang dagangan. Tentu saja dengan bayaran, yang adalah bayaran politik! Namanya juga partai politik, bukan?
Dapat dibayangkan, bagaimana seseorang yang layak calon wakil presiden tak hanya berkemungkinan dilamar oleh beberapa calon presiden, tapi juga dilamar oleh sejumlah partai untuk ditawarkan, alias dijual dan diperdagangkan sebagai calon wakil presiden. Adapun yang paling absurd dalam situasi ini: ketua partai mencalonkan dirinya sendiri!
Ini justru mengukuhkan, ternyata posisi wakil presiden, dengan citra "enggak ada apa-apanya" selama Orde Baru, karena memang dicapai tanpa perjuangan, ternyata kini menjadi posisi yang sexy. Pertama, karena memang dibutuhkan dalam pembergandaan citra bagi pihak calon presiden; kedua, karena bagi pihak mak comblang akan juga berarti terdapatnya suatu konsesi politik di baliknya.
Inilah yang berada di balik posisi calon wakil presiden sekarang. Semasa Orde Baru, wakil presiden hanyalah bermakna "yang tidak mengancam"; sebaliknya, komposisi Gus Dur-Megawati adalah representasi perimbang-tarungan politik, kiranya masih demikian dalam komposisi Megawati-Hamzah Haz maupun komposisi SBY-Jusuf Kalla, meskipun saya kira komposisi SBY-Boediono lebih teracu pada langgam politik Orde Baru.
Perhatikanlah para wakil presiden yang dipilih Soeharto, lantas bacalah autobiografi Soeharto itu dan perhatikan komentarnya soal Adam Malik. Jelas Soeharto merasa kecewa terhadap Adam Malik, yang kira-kira disebutnya "masih seorang wartawan" dalam konotasi "lupa" bahwa dirinya itu wakil presiden, yang ketika ceplas-ceplos di depan pers jangan berbeda pendapat dong dengan sang presiden. Adapun wartawan yang dimaksud Soeharto tentulah bukan "wartawan" semasa Orde Baru, yang bukan hanya tak mungkin beropini terbuka, tapi juga tak mungkin beropini dengan pendapat berbeda dari presiden!
Ini juga berarti bahwa Habibie, yang sebagai presiden jelas punya pendapat sendiri tentang Timor Timur, dapat disebut melepaskan diri dari sindrom kewakilan Soeharto.
Ketika sebagai Gubernur Jakarta yang disebut Jokowi bisa menerima karakter seperti Ahok sebagai wakil gubernur, dapat dilihat bahwa wacana tentang posisi wakil dalam lembaga eksekutif sudah cukup berubah.
Betapa pun, para calon presiden yang sedang mencari-cari pasangan sebaiknya menonton serial televisi House of Cards yang diproduksi dan dibintangi oleh Kevin Spacey, bukan sekadar sebagai hiburan, tapi juga sebagai pelajaran politik.
Dalam serial televisi ini, Frank J. Underwood, anggota Kongres dari Partai Demokrat yang telah berjasa mengumpulkan suara bagi sang presiden, tetapi sakit hati karena imbalan jabatannya di Gedung Putih tak pantas, membalas dengan permainan politik paling mengerikan. Dengan taktik penuh tipu daya, yang patut dipelajari tetapi tidak untuk ditiru para politikus Indonesia, ia berhasil menempatkan dirinya dalam posisi wakil presiden. Ujung-ujungnya, ia menggantikan Presiden Amerika Serikat, yang telah dijebaknya ke dalam situasi tak teratasi, sehingga harus mengundurkan diri. Waspadalah! *
