Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rusia

Oleh

image-gnews
Iklan
FEODALISME? Atau krepostbicbestvo? Lenin memimpin sebuah revolusi, tapi ia membingungkan. Terutama karena kedua kata itu. Feodalisme berasal dari sejarah Eropa Barat. Dalam struktur masyarakat fedoal, di puncak sana ada seorang raja. Di awahnya para vassal. Rakyat banyak, para petani, hidup di bawah peduli kaki para vassal ini. Ada masanya sang raja mendesak posisi para bangsawan itu. Tapi betapa pun mereka bukan cuma alat kerajaan. Merea punya kekuasaan di wilayah masing-masing. Mereka punya syarat-syarat. Tata masyarakat feodal adalah sebuah tata kekuasaan mutlak, atau nyaris mutlak, tapi yang tak punya satu pusat. Krepostbichestvo, konon, berarti asungan", atau bondage. Lenin mengunakan istilah ini buat melukiskan masyarakat Rusia di bawah Tsar--suatu keadaan yang memang lain dari keadaan di Eropa Barat. Di Rusia, begitulah ditulisnya dalam sebuah buku yang terbit ditahun 1899, berlangsung suatu sistem "Asiatik". Seperti ditunjukkan oleh Wittfogel dalam Oriental Despotism, selama beberapa tahunn lamanya Lenin memang melihat Rusia di bawah Tsar bukanlah suatu mayarakat "feodal", melainkan suatu despotisme gaya Timur. Di sini kekuasaan mutlak cuma punya satu pusat: Tsar. Tak ada kelas bangsawan yang kurang-lebih independen. Dan di kota-kota, tak ada kantung-kantung kekuatan ekonomi, gilda-gilda yang cukup bebas dari kontrol kerajaan -- benih awal kaum kelas menengah di masa depan. Kekuasaan Tsar total, satu monster besar yang mencengkeram. Tapi kemudian nampaknya Lenin rancu. Kian lama krepostbichestvo itu ia biarkan saja disamakan dengan "feodalisme". Dan akhirnya seluruh kaum Marxis-Leninis bertaklid bahwa negeri Rus yang komunis itu telah mencapai tingkat protososialis -- karena telah mengatasi baik feodalisme maupun kapitalisme. Marx sendiri mungkin akan ketawa, atau mungkin bingung, menyaksikan yang kini terjadi--karena dia pun dulu pernah menilai Rusia dan banyak negeri Timur, seperti India dan Cina, bukan contoh masyarakat feodal. Mereka contoh "sistem Asiatik" dalam hubungan produksi. Tapi Marx dan Lenin juga manusia biasa: bersikap konsisten tidaklah mudah. Lenin bukan saja melupakan pendapatnya yang lama bahwa ada perbedaan antara konsep feodalisme dengan krepostbichestvo. Ia bahkan mengatakan bahwa di abad ke-20 (ia mengatakannya ketika abad ini baru berumur tujuh tahun) kapitalisme di Rusia sudah dominan. Dengan sendirinya ia menghindar untuk menyajikan perkembangan sejarah yang meyaklnkan, dari mana kelas menengah yang kapitalis itu tumbuh. Pokoknya, mencanangkan perlunya nasionalisasi tanah. Syahdan, nasionalisasi tanah pun di Uni Soviet terjadi. Di tahun 1906 memang ada seorang Marxis lain, Plekhanov, yang menentang gagasan ini. Ia takut bahwa penguasaan tanah oleh pemerintah hanya akan mengembalikan Rusia ke suatu masa seperti Cina di zaman Wang Ann-Shih, tatkala pejabat negara jadi manajer produksi pertanian. Plekhanov berseru menolak. Tapi dia kalah--terus sampai Revolusi Oktober dimenangkan. NAMUN setelah revolusi itu hampir seabad, Uni Soviet mengalami problem. Dalam Rencana Lima Tahun ke-11 (1981-1985), yang diumumkan dalam Rapat Komite Sentral Partai Komunis Soviet bulan November 1981, Leonid Brezhnev masih menyebut pangan sebagai "masalah sentral". Tahun ini Soviet akan mengimpor 46 juta ton biji-bijian, lebih dari negeri mana pun dalam sejarah. Produksi pertaniannya tak bisa diharapkan banyak. Dan sebabnya? Pernah ada satu grup petani muda Amerika berkunjung ke ladang kolektif di Uni Soviet. Mereka heran bahwa di sana ara pekerja meninggalkan traktor cepat-cepat begitu jam berdentang lima kali. Orang Amerika heran karena di negerinya para petani, pemilik dan pemetik hasil tanah, akan bekerja terus--kalau perlu dengan mengerahkan anak istri.
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

18 November 2023

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan memberikan sambutan saat deklarasi relawan Garda Matahari di Jakarta, Jumat 17 November 2023. Relawan Garda Matahari mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

Anies Baswedan mengatakan, pihaknya memahami betul bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang berdasar Pancasila.


Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

28 September 2023

Patung 7 pahlawan di Monumen Lubang Buaya. Shutterstock
Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

Menjelang meletusnya G30S 1965, situasi politik sangat tegang. PKI dan TNI bersitegang soal angkatan kelima.


Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

5 Mei 2023

Monumen Karl Marx di London, Inggris Dirusak. [SKY NEWS]
Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

Pemikiran Karl Marx dituangkan pada sejumlah buku, dua di antaranya adalah Das Kapital dan Communist Manifesto.


Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

26 Februari 2023

Tan Malaka. ANTARA/Arief Priyono
Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

Tan Malaka salah satu pahlawan nasional, dengan banyak nama. Pemikirannya tentang konsep bangsa Indonesia diserap Sukarno - Hatta.


Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

7 Januari 2023

Perdana Menteri baru Malaysia Anwar Ibrahim melambai kepada fotografer saat ia tiba di Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia, 24 November 2022. Anwar resmi dilantik sebagai perdana menteri ke-10 Malaysia. Fazry Ismail/Pool via REUTERS
Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tak akan menerima LGBT, sekularisme, dan komunisme di pemerintahannya. Ia mengatakan telah difitnah.


Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

29 November 2022

Polisi membubarkan aktivis yang membentangkan spanduk saat aksi jalan pagi bersama tolak RKUHP dalam Car Free Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 27 Noveber 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan pasal 188 tidak akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

29 November 2022

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.
Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

26 September 2022

Diorama penyiksaan Pahlawan Revolusi oleh anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, 29 September 2015. ANTARA FOTO
5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

G30S menjadi salah satu peristiwa kelam perjalanan bangsa ini. Berikut situasi-situasi menjadi penyebab peristiwa itu, termasuk dampak setelah G30S.


Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

11 Juli 2022

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) dan Pangeran Khairul Saleh (kedua kanan) usai menyerahkan draf RKUHP dan RUU tentang Permasyarakatan yang telah disempurnakan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

RKUHP juga menyebut penyebaran ideologi komunisme atau marxisme-leninisme juga diancam penjara, kecuali belajar untuk kepentingan ilmu pengetahuan.


Sejak Kapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Libur Nasional?

1 Juni 2022

Puluhan warga membawa poster bergambar Pancasila dan Bendera Merah Putih bersiap mengikuti kirab memperingati hari lahirnya Pancasila di Desa Wonorejo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, 1 Juni 2017. Kirab Pancasila dilaksanakan untuk menumbuhkan rasa nasionalsme dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila. TEMPO/Pius Erlangga
Sejak Kapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Libur Nasional?

Pemerintah belakangan menetapkan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional. Sejak kapan hal tersebut berlaku?