Penangkapan Presiden Partai Keadilan Sejahtera oleh KPK membuktikan bahwa tak satu orang pun bisa imun dari virus korupsi. Partai yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan itu selama ini mengklaim diri sebagai partai bersih. Luthfi Hasan Ishaaq, sang presiden, seperti juga banyak pemimpin PKS lainnya, adalah pendakwah yang rajin mengumandangkan suara moral.
Tak salah jika Robert Klipgaard menulis: korupsi terjadi jika seseorang memonopoli kekuasaan, punya kemerdekaan untuk bertindak namun tanpa disertai pertanggungjawaban. Dengan formula ini, siapa pun bisa menjadi koruptor: dari kiai hingga penyanyi, dari ustad hingga sekadar pelawat.
Apresiasi patut diberikan kepada KPK, yang menangkap Luthfi menyusul operasi tangkap tangan terhadap Ahmad Fathanah, perantara suap untuk Presiden PKS. Selain Ahmad, Komisi menangkap Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, dua pemimpin PT Indoguna Utama--si pemberi suap. Bersama Ahmad, turut disita uang Rp 1 miliar, "cicilan" pertama dari Rp 40 miliar yang dijanjikan perusahaan importir daging sapi itu.
Cerita "daging berjanggut" sesungguhnya sudah mencuat dua tahun yang lalu. Ketika itu majalah Tempo menulis tentang korupsi yang berawal dari kebijakan pemerintah membatasi impor daging. Tujuan beleid itu sebetulnya mulia: memberi kesempatan kepada peternak lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Tapi pembatasan itu justru menciptakan "peluang" rasuah--karena para importir dengan segala cara memperebutkan kuota yang terbatas. Patut disayangkan, Kementerian Pertanian, yang dipimpin Suswono, kader PKS, tidak mengenakan aturan yang transparan. Para importir mengajukan permintaan--dengan proposal yang memadai atau sekadar mengirim pesan pendek--lalu Kementerian secara sepihak mengetukkan palu.
Yang terjadi adalah kongkalikong di bawah meja: para pedagang membayar upeti agar mendapatkan jatah impor. Modus lain: importir dadakan muncul, lalu menjual lisensi pengadaan daging kepada importir sungguhan.
Uang panas yang beredar dari praktek ini mencapai ratusan miliar rupiah--menghidupi birokrat, pejabat partai, dan roda organisasi. Mata rantai korupsi itu harus diputus. Kementerian tak boleh menjadi sapi perah partai politik. Presiden harus mengambil langkah tegas terhadap menteri yang membiarkan kementeriannya menjadi kumpulan pencuri. Pengawasan terhadap keuangan partai harus diperketat.
Cara-cara radikal patut pula dipertimbangkan. Di beberapa negara Skandinavia, partai dilarang menerima sumbangan dari siapa pun. Pembiayaan partai ditanggung pemerintah sesuai dengan jumlah kursi yang diperoleh dalam pemilu. Sosialisasi partai di media massa--porsi terbesar dari biaya kampanye--dijatah dengan adil sesuai dengan aturan. Pemerintah dapat memaksa pemilik media, terutama televisi, memberikan kaveling iklan buat partai.
Di Indonesia, karena anggaran yang terbatas, pemerintah mungkin tak sanggup membiayai seluruh kebutuhan partai. Partai boleh jadi akan menjadi lebih bersahaja, tapi itu lebih baik ketimbang kaya raya oleh uang panas. Cara Skandinavia itu juga bisa dipakai untuk menyeleksi anggota. Partai yang dilarang menerima sumbangan akan menyingkirkan kader yang masuk politik hanya untuk mencari nafkah.
