Buni Yani,
Peneliti Universitas Leiden Belanda
Gagasan calon presiden Jokowi mengenai "revolusi mental" mendesak dilaksanakan dilihat dari sudut pandang antropologi. Jika melihat transformasi demokrasi di Indonesia selama 16 tahun dan di Filipina selama 28 tahun terakhir, perubahan sistem politik belum berbuah menjadi kesejahteraan karena tidak dibarengi perubahan sikap mental dan perilaku nyata sehari-hari.
Di kedua bangsa, perubahan sistem dan institusi telah terjadi, tapi perilaku dan sikap mental kolektif warga negara masih tetap sama. Yang berubah adalah orang, sistem, dan institusi, tapi sikap mental dan perilaku korup, tidak disiplin, serta etos kerja yang rendah masih tetap sama yang masih bisa ditemukan di hampir semua lini birokrasi.
Sebagai perbandingan, Korea Selatan, yang kondisinya sama dengan Indonesia pada 1960-an, kini menjadi negara industri maju karena sikap mental serta etos kerja dan disiplin yang tinggi.
Di banyak kantor pemerintah di Indonesia dan Filipina, masih bisa kita saksikan para pegawai yang tidak disiplin. Proyek dilakukan melalui tender yang dimainkan yang menyebabkan banyaknya korupsi. Proyek diberikan bukan kepada bidder, yang bisa memberi harga paling rendah, melainkan kepada yang bisa memberikan sogokan paling tinggi.
Etos kerja rendah menghasilkan kinerja buruk dan berakibat pelayanan publik yang terbengkalai. Kalaupun ada perbaikan di sana-sini atas inisiatif tokoh tertentu yang menumbuhkan harapan, gerakan ini rentan dikalahkan oleh sikap mental lama yang belum beranjak dari kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging.
Birokratisasi yang dasarnya adalah rasionalisasi untuk mempermudah urusan publik seperti diidealkan Weber justru yang terjadi sebaliknya. Sikap mental "kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah" masih ditemukan di mana-mana, karena sistem birokrasi yang diperumit ini adalah sumber korupsi yang menggiurkan.
Setiap usaha perbaikan ke arah birokrasi modern yang bersih dan berdisiplin tinggi akan dilawan oleh kekuatan lama yang lahannya hilang. Bagi aparat lama yang sudah membusuk ini, justru sistem yang kotor dan korup inilah yang menguntungkan mereka.
Dalam kondisi birokrasi yang suram inilah lalu gagasan tentang revolusi mental menjadi ide yang cemerlang yang dinanti-nantikan rakyat, yang mendambakan perubahan nyata. Revolusi mental menyiratkan kesediaan mengoreksi kebiasaan lama yang buruk dan keinginan berbenah menuju tata nilai baru demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Revolusi mental haruslah mencakup koreksi terhadap seluruh kesalahan mental masa lalu yang merugikan bangsa secara kolektif. Di tengah arus globalisasi, gerakan ini harus memberi perhatian pada cinta budaya, produk, dan hasil karya bangsa sendiri serta berhenti mendewa-dewakan segala sesuatu yang berbau asing. Sebab, sebuah bangsa hanya bisa menjadi maju kalau mencintai budaya sendiri (ethnocentric), bukan mencintai budaya asing (xenocentric).
Siapa pun yang terpilih kelak, Prabowo atau Jokowi, dia haruslah memberi perhatian lebih pada perbaikan mental bangsa ini melalui revolusi yang harus disebarkan virusnya ke seluruh anak bangsa. Tanpa hal itu, reformasi hanya akan menjadi perpindahan dari satu sistem ke sistem lain yang tak bermakna apa pun bagi perubahan bangsa. Pengalaman di Indonesia dan Filipina dalam 28 tahun terakhir ini telah menunjukkan hal itu.
