Iklan
HARUS bebaskah kita dari pamrih? "Seandainya aku ingin jadi penguasa, sudah lama aku bisa jadi demikian. "Itulah kata-kata Pangeran Dipanegara sang pemberontak besar dari abad ke-19. Menurut otobiografinya (yang ia tulis semasa dalam tahanan), kalimat tersebut ia ucapkan di saat hatinya begitu gundah dan malu. Ia baru saja diangkat jadi salah satu wali raja baru yang masih berumur 3 tahun. Dan ia tak suka jabatan itu . "Seandainya aku ingin berkuasa . . .". Dengan kata-kata itu Dipanegara ingin menunjukkan, bahwa ia benar-benar tak punya pamrih, juga dalam pembangkangannya kepada kerajaan. Tapi benarkah ia tanpa pamrih? Dalam bagian yang sama dari otobiografinya yang kemudian dikenal sebagai Babad ipanegara itu sang Pangeran toh terang-terangan menyatakan harga dirinya direndahkan. Dengan diangkat sebagai salah satu wali raja yang masih bayi itu, ia-merasa diberi jabatan babu pengasuh. Begitu besar kepahitannya hingga ia nyaris membunuh diri, kalau saja istrinya tak berhasil mencegahnya. Menolak sebuah jabatan yang begitu ia anggap sepele -- tidakkah itu juga suatu pamrih? Dan tidakkah dengan demikian nampak bahwa Dipanegara menghendaki jabatan yang lebih penting? Motif pembangkangan Dipanegara memang tak jadi jelas betul. Dalam Babad Dipanegara disebut-sebut adanya dokumen perjanjian yang dibakar -yang mungkin menggariskan hak Dipanegara memimpin kerajaan. Dalam Babad itu pula nampak bagaimana sang pemberontak yakin bahwa dia dipilih Ratu Adil untuk ke depan. Ia merasa mendengar suara gaib mengelu-elukannya sebagai "Sultan Ngabdulkamit, Erucakra, Sayidin Panatagama, Kalifat Nabi Allah ...." Syahdan, ketika daerah kekuasaannya di Tegalreja dijamah, dipatoki untuk dijadikan jalan raya, sang Pangeran tak bisa sabar lagi: saatnya tiba. Lalu perang Dipanegara yang berlangsung 5 tahun dan mengoyak Jawa Tengah itu pun pecah. *** Kita tak tahu apa terjemahan yang baik untuk pamrih. Kamus Purwadarminta edisi yang terbaru belum mencantumkan kata itu. Kamus Jawa-lnggris setebal 700 halaman yang disusun Elinor Clark Horne (Yale University Press, 1974) menerjemahkannya sebagai intention, expectation. Dan tentu saja kurang tepat. Sebab pamrih bukan sekedar maksud atau pengharapan, sesuatu yang bisa dilihat secara netral. Pamrih lebih dekat kepada "kepentingan yang tersembunyi, kepentingan untuk diri sendiri". Dengan demikian, seorang yang berpamrih bukanlah seorang yang dinilai murni. Kata-katanya, perbuatannya, baik dalam memuji atau pun dalam mengritik, dianggap menyembunyikan "maksud-maksud tertentu ". Tapi marilah kita kembali ke kasus Dipanegara. Agaknya sejarahwan yang mana pun tak akan berhasil untuk membuktikan bahwa sang Pangeran punya pamrih. Atau sebaliknya bahwa ia tak punya pamrih. Sebab sejarah bukanlah psikoanalisa. Cukuplah kenyataan, bahwa kritik dan pemberontakan Dipanegara diikuti oleh ribuan rakyat. Artinya bahwa apa pun pamrihnya, kemarahan di tanah Jawa menjelang pertengahan abad ke-19 itu bukanlah cuma kemarahan seorang pangeran. Murni atau tak murni hati Dipanegara, bersih atau tidak kehidupan pribadinya, tentu ada yang benar dalarn tema protesnya hingga perang Dipanegara berlangsung begitu lama, dan didukung begitu luas. Dengan kata lain, ada keadaan obyektif yang tak bisa ditutupi. Sebuah naskah berhuruf Jawa yang disalin oleh T. Roorda di tahun 1860 menunjukkan betapa buruknya keadaan Yogyakarta menjelang pemberontakan besar itu Inilah kerajaan yang dipimpin seorang raja yang belum lagi berumur 13 tahun, tapi sudah biasa dengarl wanita, kendaraan mewah dan kesewenang-wenangan -dan akhirnya mati sebelum berumur 22 tahun. Dan kepadanyalah Dipanegara, sang kakak darl ibu lam seharusnya mengabdi. Tapi ketika pajak hendak dikenakan lebih jauh kepada rakyat, ia memrotes. Ia sendiri kemudian, sebagai wali raja baru yang masih bayi, terpaksa membubuhkan stempel pribadinya untuk mengumpulkan dana karena kerajaan bangkrut. Tapi sete|lah itu ia pun membuang stempelnya,,dan berkata: "Saya tak lagi memakai nama Dipanegara."
Iklan
