TEMPO.CO, Jakarta - Endang Suryadinata, Kerap Memandu Turis Belanda Melihat Dolly
Dolly, lokalisasi pekerja seks di Surabaya, ditutup lewat deklarasi di Islamic Center Surabaya pada 18 Juni 2014. Tapi keesokan hari, para pekerja seks tetap buka, karena tak menerima deklarasi itu.
Kita tidak tahu apa akhirnya Dolly benar-benar bisa ditutup seperti lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta atau Saritem di Bandung. Sebab, sudah sering di masa lalu ada wacana penutupan Dolly. Tapi Dolly tetap buka dan beroperasi sebagaimana biasanya. Mungkin juga sudah karakter pekerja seks yang harus selalu membuka tubuhnya. Yang terlalu adalah yang tetap datang kepada pekerja seks, kendati sudah ada deklarasi penutupan.
Dolly memang tak terpisahkan dari sejarah Surabaya. Sebagai fakta historis, Dolly telah menjadi ikon bagi Surabaya. Tak mengherankan jika, menjelang ditutup, sekitar tujuh media asing, termasuk dari Belanda, meliput suasana Dolly.
Ketika Belanda masuk lewat Pantai Utara Jawa, sekitar awal abad ke-17 Masehi, muncul aktivitas pelayanan seksual untuk serdadu, pedagang, dan utusan VOC di sekitar pelabuhan. Menurut catatan sejarah Kota Surabaya, pada 1864, dari 18 rumah bordil, pelacurnya berjumlah 228 orang. Dan sejak saat itu, Dolly menjadi ikon khas Surabaya. Menurut data terbaru per 12 Juni 2014, terdapat 1.444 pekerja seks di Dolly.
Memang, selama kemiskinan masih merajalela, lokalisasi pekerja seks seperti Dolly akan susah ditutup. Tepat seperti yang ditulis M.A. Muecke dalam esainya yang terkenal, Mother Sold Food, Daughter Sells Body; The Cultural Continuity of Prostitution (1992). Bahkan, di kota-kota yang lokalisasinya sudah ditutup seperti Jakarta atau Bandung, justru kian dipenuhi prostitusi terselubung. Pelacuran jalanan justru kian menggila. Menurut Muecke, ketidakmampuan keluar dari belitan ekonomi menyebabkan pelacuran sama sekali tidak bisa dipersepsi sebagai persoalan moralitas. Dalam uraiannya yang satiris, Muecke malah menyebut prostitusi merupakan pilihan rasional para pelakunya untuk melawan kemiskinan.
Memang secara sosiologis, lokalisasi semacam Dolly merupakan lahan mencari makan, bukan hanya bagi para pekerja seks dan pemilik wisma, tapi juga bagi para penjual rokok, kopi, laundry, dan lain-lain. Simak saja militansi warga Dolly yang tergabung dalam Front Pekerja Lokalisasi dalam menolak rencana penutupan. Mereka memasang ratusan spanduk di tiap gang. Bahkan mereka menyebut di spanduk bahwa penutupan Dolly merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Juga ada spanduk berbunyi, "Adili pelanggaran HAM di lokalisasi ini. KPK segera turun tangan atasi korupsi di jajaran Pemkot Surabaya".
Bahkan nama Gus Dur pun disebut di salah satu spanduk. Mereka menyebut "Yes" pada GD, karena GD membolehkan Dolly tutup hanya selama bulan Ramadan. Sedangkan kepada Gus Ipul (Saefullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur), mereka menulis "No" karena Gus Ipul setuju penutupan Dolly selamanya. Mereka juga menulis "Tolak Penutupan Dolly, Harga Mati".
Memang, menutup Dolly bisa dilakukan. Tapi sejarah membuktikan, prostitusi tak bisa diberantas. Bahkan, di negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi, yang bercorak teokratis, prostitusi juga tetap eksis. *
