TEMPO.CO, Jakarta - Musyafak, Staf Balai Litbang Agama Semarang
Dialek, intonasi, dan gaya berbahasa merupakan representasi politik seseorang. Tuturan seorang politikus merupakan representasi pandangan atau tindakan politiknya secara umum. Dalam arena politik berbangsa-bernegara, komunikasi politik hari ini rentan ditautkan dengan masa lalu, berikut timbunan stigma buruk yang memboncenginya. Mafhum jika sebagian besar orang Indonesia saat ini merasakan fobia ketika mendengar pidato atau cara bicara Prabowo Subianto.
Dialek calon presiden dari partai Gerindra itu seolah daur ulang dari gaya tutur Soeharto. Sebagian orang takut mendengar pidato atau ucapan yang sarat dengan gubahan akhiran "-ken" ketimbang "-kan". Hingga debat putaran ketiga capres yang telah berlangsung belum lama ini, publik bisa menyimak Prabowo mengucap "memberesken", "memberiken", "memerluken", "menyiapken", dan lain-lain. Dialek itu menyeret memori kolektif publik kepada masa Orde Baru yang sudah ditandai nisan. Tak sedikit orang yang berpandangan atau memiliki sentimen negatif terhadap Orde Baru merasa takut jika calon pemimpinnya justru seolah mengajak kembali ke "zaman angker" itu.
Meski belum tentu juga Prabowo hendak membawa Indonesia balik kanan dari agenda Reformasi untuk kembali ke model kepemimpinan otoritarian Orde Baru, gaya bertuturnya justru menjadi isyarat bagi publik untuk membaca kehendak politiknya, yang seolah mengajak mundur ke masa lalu. Sebab, bahasa menyingkapkan ingatan dan fobia tersendiri bagi publik.
Mochtar Pabottinggi, dalam esainya yang berjudul Bahasa, Politik, dan Otosentrisitas (dalam Latif dan Ibrahim, 1996), mendedahkan hubungan antara bahasa dan politik yang begitu erat. Menurut dia, pilihan menggunakan bahasa atau kata-kata tertentu tak lain adalah berpolitik dalam maknanya yang paling dalam dan luas. Pilihan menggunakan dialek dan menekankan pengertian tertentu atas kata juga bagian dari berpolitik.
Sementara itu, calon presiden lain, Joko Widodo (Jokowi), relatif bersih dari fobia kebahasaan semacam itu. Komunikasi politik Jokowi tak terhubung dengan kode-kode bahasa Orde Baru yang oleh sebagian besar masyarakat dianggap tak lagi relevan. Ketika mendengar intonasi, dialek, atau gaya bicara Jokowi, publik tidak memiliki preferensi apa pun untuk mengaitkannya dengan rezim Soeharto itu. Soal kebahasaan, Jokowi relatif lebih sedikit menjadi sasaran sentimen negatif dari publik.
Dalam konteks komunikasi politik yang tampak hingga debat putaran ketiga capres, bisa dikatakan Prabowo tampak lebih unggul dalam hal mengartikulasikan gagasan. Kemantapan intonasi dan nada bicara Prabowo menjadi nilai plus tersendiri dibanding cara bicara Jokowi yang kerap tersendat atau terpotong. Sayangnya, gaya tutur Prabowo justru dibebani oleh dialek "Soehartois" yang menerbitkan sentimen kurang simpatik, bahkan antipatik.
Dialek yang mengujarkan akhiran "-kan" dengan "-ken" merupakan representasi elitisasi bahasa. Selama puluhan tahun, Soeharto telah meneguhkan identitas dirinya dengan elitisasi bahasa yang diciptakannya untuk berkomunikasi dengan rakyatnya sendiri. Hari ini, Prabowo dengan ujaran-ujaran dan bahasa yang digunakannya, setidaknya tampak masih mewarisi kultur elitisasi bahasa yang diciptakan oleh elite Orde Baru itu. Tanggal 9 Juli memang tak lama lagi, tapi rasanya Prabowo tetap perlu berintrospeksi dan mengoreksi gaya bertuturnya. *
