Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengatasi Kekerasan di Papua

Oleh

image-gnews
Iklan

Insiden penembakan di Papua lagi-lagi menunjukkan betapa kompleksnya masalah keamanan di sana. Persoalan utama bukanlah adanya gerakan separatis, melainkan sudah bercampur-baur dengan masalah lain. Ada masalah ketimpangan dan distribusi kesejahteraan, ada pula soal politik lokal berkaitan dengan pemilu kepala daerah. Apa pun penyebabnya, insiden terakhir dengan korban 8 anggota TNI dan 4 warga sipil tewas itu harus diselesaikan. Polisi mesti berusaha keras memburu dan membawa pelakunya ke pengadilan.

Dari sisi jumlah korban, peristiwa terakhir inilah yang terbesar. Ini juga menunjukkan kekerasan di Papua makin meningkat dari tahun ke tahun. Jika ditotal, sejak 2009, sudah 51 orang tewas akibat aksi kekerasan. Eskalasi itu sangat ironis jika dibandingkan dengan berbagai kebijakan "merebut hati" yang sudah dilakukan pemerintah pusat. Sejak 2001, Papua menikmati otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Makna otonomi khusus tidak hanya pemberian keistimewaan dalam perwakilan warga Papua di badan legislatif dan eksekutif lokal, tapi juga penggunaan anggaran. Selain diberi prioritas dalam penetapan anggaran, Papua menikmati berbagai kemudahan. Salah satu pengistimewaan, misalnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012, pejabat anggaran di provinsi ini boleh melakukan penunjukan langsung tanpa tender untuk proyek bernilai hingga Rp 500 juta.

Di beberapa kabupaten tertentu, plafon itu bahkan dua kali lipatnya, yaitu Rp 1 miliar. Aturan ini sangat longgar dibanding yang berlaku di wilayah lain di Indonesia, yaitu Rp 200 juta. Keistimewaan itu tentu bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi di Papua. Dibentuknya Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2011 juga bertujuan serupa. Masalahnya, mengapa, dengan begitu besar pengistimewaan, konflik tak juga tuntas?

Ada beberapa penyebab. Salah satunya, pemberian keistimewaan ternyata memperbesar peluang penyalahgunaan. Maka, tidak aneh bila temuan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan anggaran otonomi khusus untuk Papua menguap hingga Rp 9 triliun lebih selama 2003-2011. Angka penguapan ini tergolong besar dibanding anggaran tahunan otonomi khusus Papua sebesar Rp 4,8 triliun. Dampak penyelewengan ini adalah, proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Papua tak berjalan sesuai dengan rencana. Mustahil merebut hati rakyat Papua jika proyek-proyek pembangunan terhambat gara-gara anggarannya ditilap.

Sebab lain adalah masih tersendatnya dialog antara pemerintah pusat dan warga Papua. Dialog cenderung berlangsung tanpa pemahaman bahwa struktur masyarakat Papua bukanlah struktur tunggal. Ada 300 lebih suku dengan otonomi masng-masing. Model dialog seperti itu hanya menghasilkan kesepakatan yang belum tentu diterima semua pihak. Maka, dialog harus dilakukan dengan merangkum seberagam mungkin perwakilan masyarakat Papua.

Dialog itu pun harus menyertakan solusi permanen mengenai berbagai hal yang menjadi sumber konflik. Misalnya, soal sistem sharing keuntungan perusahaan tambang dan perkebunan besar yang banyak mengambil tanah ulayat warga. Pendekatan ini memang tak akan populer di kalangan investor atau perusahaan tambang di sana. Tapi pendekatan ini diperlukan karena di sinilah salah satu sumber utama konflik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

4 menit lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

Massa mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

12 menit lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memutuskan anggaran subsidi pupuk tahun ini naik.


Keberatan Saksi Sebab Rekapitulasi Suara KPU Tersendat

12 menit lalu

Sejumlah masalah disebut menjadi sebab tersendatnya rekapitulasi penghitungan suara KPU.
Keberatan Saksi Sebab Rekapitulasi Suara KPU Tersendat

Keberatan saksi menjadi sebab tersendatnya rekapitulasi suara KPU.


Apindo Dukung Pembatasan Barang Bawaan Impor, Sesuai Keinginan Industri

15 menit lalu

Petugas Bea Cukai memeriksa barang bawaan penumpang yang mencurigai, di Pelabuhan Pelni Batu Ampar, Kota Batam, Minggu (10/12/2023). Foto Yogi EKa Sahputra
Apindo Dukung Pembatasan Barang Bawaan Impor, Sesuai Keinginan Industri

Pembataan barang bawaan impor berlaku sejak 10 Maret 2024.


KPU Tidak Berniat Mundurkan Penetapan Hasil Pemilu 2024

17 menit lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
KPU Tidak Berniat Mundurkan Penetapan Hasil Pemilu 2024

Hingga 19 Maret pukul 01.00 WIB, KPU telah mengesahkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 34 provinsi di tingkat nasional.


Benarkah Santan Bisa Menyebabkan Diare?

19 menit lalu

ilustrasi makanan bersantan (pixabay.com)
Benarkah Santan Bisa Menyebabkan Diare?

Sebagai bahan makanan yang mengandung lemak, santan memang dapat memicu gangguan pencernaan pada sebagian orang, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan atau oleh orang yang memiliki sensitivitas pencernaan tertentu.


5 Rekomendasi Mobil Hyundai Terbaru 2024, Bisa untuk Mudik

22 menit lalu

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) merilis varian terbaru Creta, yakni Alpha dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin 19 Februari 2024. Creta Alpha menggunakan mesin yang sama dengan Creta varian Prime, yakni mesin Smartstream 1.5L dengan transmisi IVT. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 115 PS pada putaran mesin 6.300 rpm dan torsi puncaknya mencapai 143,8 Nm di 4.500 rpm. TEMPO/Fardi Bestari
5 Rekomendasi Mobil Hyundai Terbaru 2024, Bisa untuk Mudik

Meskipun lebaran masih lama, tak ada salahnya Anda mempersiapkan mobil untuk mudik. Berikut rekomendasi mobil Hyundai terbaru untuk mudik.


Kapal Nelayan Hilang Kontak di Samudra Hindia, Basarnas Ungkap Kronologinya

26 menit lalu

Tim SAR gabungan yang dikoordinasi Basarnas Cilacap melakukan penyisiran di pesisir selatan Kabupaten Cilacap, Selasa (19/3/2024), untuk mencari kapal nelayan Kilat Maju Jaya-7 yang dilaporkan hilang kontak di Samudra Hindia selatan Jawa. ANTARA/HO-Basarnas
Kapal Nelayan Hilang Kontak di Samudra Hindia, Basarnas Ungkap Kronologinya

Kapal nelayan Kilat Maju Jaya-7 yang hilang kontak di Samudra Hindia selatan Pulau Jawa hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.


Ali Mochtar Ngabalin Balik ke KSP setelah Gagal jadi Anggota DPR

29 menit lalu

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, saat memberikan keterangan bakal menerima demonstran dari PA 212 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 September 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ali Mochtar Ngabalin Balik ke KSP setelah Gagal jadi Anggota DPR

Ngabalin maju di daerah pemilihan (dapil) Buton, Sulawesi Tenggara sebagai caleg Partai Golkar.


Peluang Debut Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen saat Timnas Indonesia vs Vietnam Tertutup

34 menit lalu

Manager Timnas Indonesia, Kombes Sumardji. (foto: istimewa)
Peluang Debut Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen saat Timnas Indonesia vs Vietnam Tertutup

Manajer Timnas Indonesia Sumardji mengatakan peluang Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen bermain melawan Vietnam sudah tertutup.