Pemimpin Sipil, Penakut !

Oleh :

Tempo.co

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • HARI itu hari yang gelap bagi Republik Indonesia. 19 Desember I94. Pagi jam 05.30, dalam udara dingin, di atas Kota Yogya--pusat pemerintahan dari negara yang baru berumur tiga tahun itu--beberapa pesawat terbang muncul di langit. Dari tanda-tandanya jelas: pesawat Belanda. Sementara itu panser, truk bahkan tank menderu masuk dari arah utara, memuat pasukan yang berseru pongah, "Naar Yogya!" Tak ayal lagi: mereka menyerang. Tapi itu adalah dadakan yang tak disangka-sangka. Setidaknya hampir dianggap tak masuk akal oleh para pemimpin Republik. Sebab, waktu itu, Komisi Tiga Negara (KTN), yang terdiri dari wakil-wakil Amerika Serikat, Australia dan Belgia, dengan mamdat Dewan Keamanan PBB, masih berusaha mempertemukan kehendak RI dengan kemauan Belanda. Kata putus belum terdapat. Proses tawar-menawar masih diliputi sikap bersikeras. Keadaan memang tegang. Tapi, dalam perhitungan para pemimpin RI, satu aksi sepihak dari Belanda pasti akan dikecam oleh wakil-wakil KTN, dan akhirnya oleh PBB. Tapi Belanda pun rupanya punya kemampuan untuk gegabah -- atau congkak. Pagi itu dari angkasa pesawat-pesawat pemburu jenis P-15 dan Spitfire bikinan Inggris menembakkan mitralyur ke jalan-jalan Yogya. Bom-bom dijatuhkan. Di Maguwo, lapangan udara yang kini bernama Adisucipto, 900 pasukan payung turun. Praktis tanpa perlawanan. Hari itu adalah hari yang gelap bagi Republik. Perasaan marah, merasa dikibuli, cemas, dendam dan tak berdaya bercampur baur. Atau saling tabrak. Hasilnya tetap: suatu tindakan minimal. T.B. Simatupang, Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang waktu itu, dalam bukunya yang terkenal tentang hari-hari menentukan tersebut, Laporan Dari Banaran, menulis " . . . jatuhnya Yogyakarta tidak dapat dihindarkan paling tinggi kita dapat menundanya beberapa hari." Toh penundaan itu tak terjadi. Di Istana Presiden, suatu keputusan penting telah diambil. Kepala Negara dan Wakilnya tak akan menyingkir dari kota. Bersama beberapa pemimpin lain, mereka menyediakan diri untuk ditangkap. Keputusan itu ternyata punya efek panjang bagi perkembangan politik Indonesia. Sebab sejak saat itulah agaknya terjadi krisis kepercayaan di kalangan pimpinan tentara terhadap para pemimpin sipil -- terutama yang berkuasa. Dari pelbagai catatan dapat direkonstruksi adegan hari itu: Panglima Besar Sudirman, dalam keadaan sakit, datang ke Istana. Jam 7 pagi itu ia berpamitan kepada Kepala Negara untuk menyingkir keluar kota, bergerilya. Tapi, sebagaimana tertulis dalam memoar Bung Hatta, Presiden malah membujuk Pak Dirman supaya tinggal. Bung Karno berkata bahwa ia akan "membicarakan dengan Panglima Belanda yang akan masuk kota," supaya Pak Dirman dirawat di rumah sakit. Pak Dirman menolak. Dari catatan itu nampak memang pagi-pagi benar Presiden Soekarno telah memutuskan untuk tak ikut menyingkir meskipun ia tahu musuh akan berhasil menyerbu. Maka ketika Kolonel Simatupang menyarankan, sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta ikut perang gerilya, ia tak mendapat jawab. Alasan yang kemudian diingat oleh Simatupan ialah, bahwa kepergian Presiden dan lain-lain ke luar kota dianggap tak akan menghilangkan risiko pada suatu ketika mereka bakal tertangkap juga. Dan ini akan lebih buruk efeknya, dibanding bila sejak mula keadaan sudah jelas bahwa Presiden, Wakil Presiden dan para menteri telah ditawan musuh. Sementara itu pemerintah RI toh berhasil membentuk sebuah pemerintahan darurat --jauh di Sumatera, dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Penakutkah Bung Karno? Tak cukup tangguhkah Bung Hatta? Yang jelas, Sukarno-Hatta tak tercatat seperti Ho Chi-Minh dan Mao Tse-tung--tersuruk-suruk dalam kancah perang panjang yang sengit, tapi dengan legitimasi yang kokoh di kalangan sipil dan militer. Itu tak berarti mereka hanya nihil. Rakyat tetap mencintai dan memuja mereka. Mungkin karena semua tahu hanya dengan bedil kita sudah habis sebelum umur 35.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.