Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usutlah Simulator hingga Senayan

Oleh

image-gnews
Iklan

Terseretnya beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam kasus simulator tidaklah mengherankan. Mereka boleh mengelak, tapi proyek bernilai ratusan miliar rupiah ini tentu sepengetahuan Dewan. Komisi Pemberantasan Korupsi mesti mengusut suap yang diduga mengalir ke politikus.

Pengusutan suap itu sama pentingnya dengan penelusuran harta Inspektur Djoko Susilo, tersangka korupsi proyek simulator. Bekas Kepala Korps Lalu Lintas yang juga dijerat dengan delik pencucian uang ini memiliki harta mencurigakan di banyak kota. Djoko mengoleksi banyak kekayaan berharga, dari rumah, mobil mewah, hingga pompa bensin. Ia pun punya istri lebih dari satu yang ikut "menjaga" harta-harta itu.

KPK juga sudah memeriksa sejumlah anggota Komisi Hukum DPR berkaitan dengan proyek yang merugikan negara sekitar Rp 100 miliar itu. Mereka antara lain Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, serta Herman Hery dari PDI Perjuangan. Hanya, Bambang membantah bahwa anggaran proyek simulator dibicarakan di DPR, dengan alasan proyek ini dibiayai menggunakan penerimaan negara bukan pajak.

Dalih Bambang tidaklah masuk akal. Kendati didanai dengan penerimaan bukan pajak, tetap saja pengadaan simulator merupakan proyek resmi pemerintah yang perlu dibahas di DPR. Menteri Keuangan Agus Martowardojo pun membenarkan hal itu. Penerimaan negara bukan pajak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mesti mendapat persetujuan Dewan. Ini berarti penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak itu pun perlu direstui politikus Senayan.

Seorang anggota Komisi Hukum DPR juga mengakui bahwa anggaran proyek simulator sebesar Rp 196 miliar itu pernah dibahas di komisi ini. Lalu, terungkap pula serangkaian pertemuan antara Djoko dan beberapa politikus Senayan. Bekas anggota Komisi Hukum DPR, Nazaruddin, bahkan menuduh mereka kecipratan duit dari proyek simulator. Sebanyak Rp 10 miliar dikabarkan mengalir ke tiga fraksi besar di Dewan lewat beberapa politikus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kabar tak sedap itu tentu semakin merusak citra partai politik. Hampir semua kasus korupsi yang mencuat selalu bermuara pada para aktor politik. Kendati begitu, para petinggi partai politik semestinya tak kebakaran jenggot bila memang peduli akan pemberantasan korupsi. Partai politik justru perlu mendukung KPK mengusut tuntas kasus itu.

Sering kali politikus hanya bersembunyi di balik dalih "biaya politik yang tinggi dan sumbangan buat partai". Dorongan menggangsir duit negara lebih disebabkan oleh gaya hidup mereka yang tak wajar. Banyak orang tahu, perilaku seperti Djoko yang gemar mengoleksi rumah dan mobil mewah juga menghinggapi banyak politikus.

Dipenjarakannya banyak sekali politikus karena kasus korupsi semestinya membuat politikus jeri. Seharusnya pula muncul gerakan di lingkup internal masing-masing partai untuk membersihkan diri dari korupsi. Tapi inisiatif ini sulit diharapkan. Hingga kini juga tak ada kalangan partai yang meributkan pertemuan politikus Senayan dengan Djoko. Itu sebabnya, publik hanya bisa berharap pada KPK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Dokter Masih Mogok, Rumah Sakit Besar di Korea Selatan Tutup Bangsal

1 menit lalu

Para dokter mengambil bagian dalam protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Dokter Masih Mogok, Rumah Sakit Besar di Korea Selatan Tutup Bangsal

Korea Selatan menutup bangsal rumah sakit besar karena tak ada dokter.


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

8 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Persikabo 1973 Dipastikan Degradasi dari Liga 1 ke Liga 2, Djajang Nurjaman Masih Ingin Bertahan?

12 menit lalu

Pelatih Persikabo 1973 Djajang Nurjaman. Kredit: Tim Media Persikabo 1973
Persikabo 1973 Dipastikan Degradasi dari Liga 1 ke Liga 2, Djajang Nurjaman Masih Ingin Bertahan?

Persikabo 1973 dipastikan terdegradasi dari Liga 1 ke Liga 2 setelah kekalahan telak 5-2 di kandang Persik Kediri pada Kamis malam, 28 Maret 2024.


Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

20 menit lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi segera menuntaskan kasus TPPO berkedok ferienjob.


MWA UNS Bentuk Panitia Pemilihan Rektor 2024-2029, Begini Tahapannya

25 menit lalu

Sebanyak 17 anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo resmi terbentuk. Foto diambil di UNS Solo, Jawa Tengah, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
MWA UNS Bentuk Panitia Pemilihan Rektor 2024-2029, Begini Tahapannya

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo telah membentuk Panitia Pemilihan Rektor UNS Periode Tahun 2024-2029 melalui rapat pleno yang digelar Senin, 25 Maret 2024. Panitia beranggotakan 15 orang itu diketuai oleh Mohammad Jamin yang juga merangkap sebagai anggota.


Genshin Impact Gelar Acara di Empat Kota, Menyediakan Merchandise dan Bertemu Cosplayer

31 menit lalu

Game Genshin Impact. (miHoYo)
Genshin Impact Gelar Acara di Empat Kota, Menyediakan Merchandise dan Bertemu Cosplayer

Genshin Impact menggelar acara di Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya 31 Maret - 7 April 2024. Menyediakan merchandise dan bertemu cosplayer.


Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

37 menit lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra didampingi jajaran Tim Pembela Prabowo-Gibran mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

Para pengacara yang tergabung dalam tim pembela Prabowo-Gibran, yaitu Otto Hasibuan, Fahri Bachmid, Hotman Paris Hutapea, dan O.C. Kaligis.


Pemerintah Diminta Jaga Tulang Manusia di Rumoh Geudong Aceh, Diduga Terkait Pelanggaran HAM

39 menit lalu

Rumoh Geudong. Dok. Museum HAM Lorong Ingatan
Pemerintah Diminta Jaga Tulang Manusia di Rumoh Geudong Aceh, Diduga Terkait Pelanggaran HAM

Rumoh Geudong diyakini sebagai tempat terjadinya pelanggaran HAM berat saat Aceh menjadi daerah operasi militer


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

43 menit lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.