Kekejaman Suatu Acara Resmi

Oleh :

Tempo.co

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • BARANGKALI memang ada yang disebut pornografi kematian. Di Barat konon kian lama ajal kian jadi pembicaraan tabu. Di dekat anak-anak kita harus berbisik. Dan bacaan umumpun seakan selalu menghindari suatu lukisan terperinci tentang detik-detik terakhir hidup seseorang. Seperti pernah kata seorang penulis Inggris: dulu orang mengatakan asal-usul adik bayi adalah di semak-semak kini si bocah dibisiki bahwa kakek yang mati itu hanya rubah menjadi kembang. Dan kematian pun makin tertutup, karena ia semakin jarang. Karena kakek makin panjang umur dan bayi makin jarang mati (itulah akibat negeri maju) kisah sakaratulmaut pun tinggal jadi bahan bacaan dalam laci. Adegan ranjang ketika seseorang tutup-usia dengan demikian jadi pornografi tersendiri. Dan seperti pada pornografi yang lain, di sekitar ini pun ada kehati-hatian. Pada gilirannya, kehati-hatian ini juga dekat dengan hipokrisi. Dan itu sesungguhnya tak cuma menyangkut kematian yang wajar -- yang datang karena usia atau karena kanker yang pelan -- tapi juga kematian yang tak ajar tubuh yang menggelepar di depan tim eksekusi. Dalam hal sedemikianlah buku yang diterbitkan Amnesty International, The Death Penalty (1979) adalah sebuah karya pornografi. Buku setebal 209 halaman ini, merupakan laporan tentang hukuman mati di pelbagai negara di dunia, hanya berisi 12 gambar. Keduabelasnya fotografi dokumenter yang tanpa warna. Tapi setelah kita melihatnya, kita pun rasanya ingin cepat-cepat menyembunyikannya dari jangkauan anak kita. Ada gambar guillotine di sebuah ruang sempit. Ada gambar sesosok tubuh duduk di kursi listrik: wajahnya tertutup kain hitam, seluruh fotonya mengesankan kulit yang hangus. Ada seorang dengan muka berkernyit tertambat di sebatang tiang, dipotret pada saat ditembak. Ada lagi deretan tubuh terkulai ke samping: lubang-lubang pelor menyemburkan darah .... Seperti halnya pada pornografi yang lain, pornografi ini pun ingin bercerita detail tentang organ tubuh -- sampai pada taraf yang hampir menjijikkan. Anda mungkin pernah melihat reproduksi lukisan Goya tentang adegan eksekusi dalam revolusi di Spanyol. Betapa bedanya. Sebab pada karya Goya kematian bukan pornografis: ajal nampak sebagai bagian dari sebuah adegan yang besar, yang juga luhur. Kematian itu dengan kata lain, punya grandeur. Tapi bagaimana kita bisa bicara tentang grandeur dalam sebuah adegan yang lebih realistis tubuh yang menggeloyor dan jadi kaku? Mungkin itulah sebabnya eksekusi hukuman mati selalu cenderung dirahasiakan. Di Prancis, eksekusi di depan umum yang terakhir terjadi di tahun 1939. Hari itu seorang pembunuh yang mencabut nyawa sejumlah orang di guillotine di Versailles. Orang-orang pada menonton. Para juru foto bekerja: mengabadikan saat itu kepala terlepas. Dan beberapa jam kemudian koran Paris-Soir memasang sehalaman penuh gambar. Tapi pemerintah dan pengadilan ternyata tak suka kepada publisitas ini. Mereka mengeluh, bahwa pers mencoba memuaskan "naluri sadistis dari pembaca". Maka diputuskanlah bahwa sejak itu eksekusi tak akan dilakukan di depan umum. Ajal seorang terhukum mati kemudian hanya disaksikan oleh sejumlah petugas. Namun dengan demikian, seperti dikatakan Albert Camus, logika tak berada di pihak para pembuat undang-undang. Sebab jika maksud hukuman mati adalah untuk menakut-nakuti para calon penjahat, kenapa proses yang semacam itu harus dihidangkan dengan bentuk lebih necis? Camus pun menulis Reflexions sur la peine capitale-nya dengan cerita yang memualkan perut dari saksi-saksi mata di dekat guillotine. Suaranya sarkastis ketika ia bilang: jika tujuan hukuman mati ialah untuk jadi contoh dan penangkal, lebih baiklah kita memperlihatkan si kepala yang terpotong "di depan semua orang yang lagi bercukur di pagi hari." Dengan kata lain kita tak harus diam, untuk menghindarkan sebuah pornografi. Ataukah kita ingin sebuah kekejaman menjadi satu acara resmi yang sopan?

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.