Bandung Mawardi,
ESAIS
Hari-hari politik di Indonesia bergelimang fitnah. Tempo edisi 23-29 Juni 2014 memberi peringatan bagi pembaca: "Fitnah dan kebencian dihidangkan setiap hari." Kita lekas mengingat Obor Rakyat, yang berisi fitnah-fitnah untuk menghancurkan Joko Widodo. Fitnah terus berbiak, tak selesai mengotori niat berdemokrasi secara beradab.
Kita mulai menengok ke masa silam, saat demokrasi berisi fitnah-fitnah. Robert Harris, dalam novel berjudul Imperium, mengisahkan tokoh-tokoh politik yang saling menyebar fitnah dengan dalih jabatan dan otoritas kekuasaan. Fitnah membuat orang dipersalahkan dan disingkirkan dari arena politik. Fitnah pun berlanjut dengan pembunuhan. Ironis! Sejarah berdemokrasi memang sulit mengelak dari fitnah sejak demokrasi bertumbuh di Yunani.
Fitnah bisa mengalahkan seribu panah dan pedang. Fitnah juga bisa bersaing dengan bedil, bom, dan ranjau. Olahan kata bermaksud jahat dalam fitnah memang bertujuan menghancurkan: kejam dan biadab. Fitnah selalu mengiringi idealitas berbangsa-bernegara, dari masa ke masa. Sebaran fitnah melalui omongan, koran, puisi, lagu, dan film mirip pelipatgandaan petaka. Di Indonesia, fitnah telah berbiak sejak ribuan tahun silam, mengiringi sejarah kerajaan dan kolonialisme. Fitnah menimbulkan suksesi, pemberontakan, perang, serta pembunuhan. Fitnah menggunakan simbol-simbol agama, gender, etnis, dan seks demi raihan kekuasaan. Sejarah Indonesia memiliki catatan berlimpah tentang fitnah.
Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) mengartikan fitnah sebagai "perkataan jang bermaksud mendjelekkan orang, menodai nama baik, merugikan kehormatan orang". Konsekuensi fitnah perlahan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Fitnah tak cuma pengertian dalam kamus. Sekarang, fitnah adalah "raksasa" atau "monster" penghancur etika politik dan demokrasi beradab. Goenawan Mohamad pun mengingatkan bahwa sebaran fitnah bisa melukai bangsa. Fitnah melukai akal sehat dan kejujuran (Koran Tempo, 25 Juni 2014). Peringatan mengacu pada pola serangan fitnah telah berlebihan mengarah ke calon presiden. Fitnah menciptakan narasi ketokohan agar mendapat kebencian, hujatan, dan kutukan.
Produksi fitnah menimbulkan rasa cemas dan kesedihan saat muncul berbarengan dengan resepsi publik atas iklan, debat capres, serta lagu. Sebaran fitnah semakin menambah daftar ironi berdemokrasi di Indonesia. Sukarno mengalami keruntuhan politik akibat fitnah. Soeharto tak terlalu mendapat serangan fitnah. Gus Dur, saat menjadi presiden, mesti "bertarung" melawan serbuan fitnah. Demokrasi mengalami luka. Fitnah belum selesai. SBY adalah "korban" petaka dari fitnah sejak 2004. SBY, dalam buku berjudul, Selalu Ada Pilihan (2014), tanpa sungkan memberikan predikat kepada dirinya sebagai "korban". Puluhan istilah fitnah hadir dalam buku, pembuktian bahwa SBY mendapat serangan fitnah. Kita tentu masih mengingat "ratapan" SBY saat berpidato mengenai fitnah.
Kemanjuran fitnah untuk penghancuran mulai mengarah ke Joko Widodo saat berkehendak menjadi presiden. Fitnah disebarkan melalui Obor Rakyat, yang bermaksud mempengaruhi kalangan pesantren di Jawa Barat dan Jawa Timur agar membenci Joko Widodo. Tanggapan-tanggapan atas fitnah sudah diajukan meski tak merampungkan ulah orang atau institusi yang bermaksud menghancurkan Joko Widodo. Fitnah telanjur bersebaran, mengusik dan melukai bangsa. Fitnah adalah "neraka" bagi Indonesia! *
