Liberalisme dan konservatisme

Oleh :

Tempo.co

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • RONALD Reagan menyerang "liberalisme". Tapi juga ia ogah bila pemerintah mau mengurusi segala macam soal. "Saya ingin orang-orang yang tidak menghendaki jabatan dalam pemerintahan," katanya dalam suatu wawancara segera setelah ia dinyatakan menang. Ia pun berjanji akan segera memulai bekerja, "mengurangi besarnya peran pemerintah". Menentang liberalisme, tapi juga menentang peran besar dari pemerintah? Bagaimana mungkin? Kita yang terbiasa mendengar hamburan kata dari kamus politik khas Indonesia sejak 25 tahun terakhir ini, agak bengong juga mendengar sikap anti liberalisme yang seperti itu. Di sini, orang "liberal" justru punya kecenderungan menentang campur tangan pemerintah. Karena itulah, ia dikutuk di pelbagai pidato dan penataran dari ujung sana Orde Lama sampai ujung sini Orde Baru. Orang "liberal" berarti orang yang dianggap masih kepingin punya sistem politik dan ekonomi sebelum "Demokrasi terpimpin" 1958-1966. Artinya, ia emoh jika pemerintah campur tangan dalam partai politik la kaget bila pemerintah nongkrong di belakang urusan bisnis swasta dan kekuasaan mahkarnah pengadilan. Ia tertegun bila melihat pemerintah ikut mengatur kepengurusan persatuan bola atau pesinden. Ia terkekeh-kekeh bila ia tahu pemerintah mengurusi gaya rambut dan seni musik. Dengan kata lain, orang "liberal" di Indonesia justru terdengar seperti Ronald Reagan di Amerika Serikat yang "anti liberal" . . . (****) MEMANG membingungkan. Tapi kebingungan itu bukanlah cuma karena perkara peristilahan. Kebingungan itu mencerminkan peralihan-peralihan yang terjadi di zaman kita. Salah satunya telah melontarkan pertanyaan yang tak mudah dijawab: sejauh manakah peranan negara bisa bermanfaat bagi para warganya? Sejauh mana malah merusak? Ronald Reagan adalah contoh tokoh yang menghendaki "pemerintahan minimal". Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, juga demikian. Malcolm Fraser, Perdana Menteri Australia, idem ditto. Tiga negeri kapitalis penting di dunia --walaupun berbeda-beda--dalam waktu yang berdekatan nampak menunjukkan tendensi yang sama. Ketiganya bergerak ke "kanani'. Ketiganya mengelak dari kibasan sosialisme yangmeletakkan negara sebagai pengatur kesejahteraan. Ketiganya disebut "konservatif". Bahwa Reagan, Thatcher dan Fraser menjadi pendekar "pemerintahan minimal", agaknya tak dapat dilepaskan dari kenyataan yang nampak sejak pertengahan kedua abad ke-20: perekonomian negeri-negeri kapitalis itu telah diarahkan oleh negara. Di AS, belanja negara mencapai hampir 40% dari GNP-mendekati negeri-negeri Skandinavia yang "sosialistis", 50%. Dan di Inggris, tinggal berapa banyak perusahaan yang tak diambilalih negara, menjelang pemerintahan Partai Buruh jatuh? Pada mulanya, membesarnya peran negara itu punya tujuan yang mulia. Golongan yang lemah harus dibantu. Golongan kuat harus diambil sebagian hasil jerih payahnya untuk itu. Sebab dilepaskan begitu saja, pemerataan tak akan berbuah Namun untuk mengatur semua itu, ternyata negara harus mengerahkan satu mesin raksasa birokrasi. Hasilnya tak ada yang suka. Para pengusaha merasa pemerintah terlampau banyak mengatur. Para pendekar pemerataan yang lebih radikal juga tak sabar, serta curiga, melihat besar dan lambannya gerak birokrasi dan para perencana. Namun sebagaimana kaum radikal belum bisa menjawab bagaimana bisa bebas dari birokrasi tapi sekaligus tak diatur oleh mekanisme pasar melulu, kaum konservatif juga belum bisa menyahut: bagaimana sebuah "pemerintahan minimal" bisa mencegah berkecamuknya "liberalisme" dalam artinya yang paling dasar -- yakni keyakinan akan arti individu? Bagaimana akan timbul tertib dan stabilitas, impian konservatif itu? Tak heran bila Roger Scruton, yang bicara tentang "ideologi" konservatif, salah satu kalimatnya berbunyi, ' . . . sama dalamnya naluri pada seorang konservatif dan pada seorang sosialis untuk melawan para pendekar "pemerintahan minimal"' --The Meaning of Conservatisme (Penguin Books, 1980).

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.