TEMPO.CO, Jakarta - Geger Riyanto, Esais (@gegerriy)
Judulnya "Sebuah Meteor dari Kampung". Kalau Anda pelanggan majalah Tempo, Anda mengetahuinya. Jokowi, foto artikel itu memperlihatkan, berdiri di hadapan pendukungnya yang menghampar dari satu ujung Monas ke ujung Monas lainnya. Satu sosok dengan perawakan ceking khasnya. Ribuan warga terbentang seperti pasir, memperhatikan saksama setiap geriknya dengan antusias.
Kalau pembaca budiman pendukung capres bersangkutan, boleh jadi ada kepuasan yang tak terjelaskan, bahkan sekadar menatap gambar tersebut. Demikian pula saat mencerap foto serupa yang diambil pada kesempatan lain-"Konser Salam Dua Jari" di Gelora Bung Karno. Sang calon mengacungkan salam dua jari, isyarat khasnya. Sekujur latar belakangnya, dari lapangan hingga tribun atas, adalah para pendukungnya.
Sebuah momen eksepsional? Pendek saja, tidak. Pada kampanye PDIP untuk pemilu demokratis pertama 1999, jalan-jalan protokol merekah merah. Megawati tak pernah berorasi lebih dari 10 menit, seorang wartawan Time menulis. Tapi ribuan pendukung yang memerahkan kampanyenya gegap gempita cukup dengan kehadiran bungkamnya. Kemudian pada 2004, situasi sama berulang. Ke mana pun SBY pergi berkampanye, orang-orang dengan sendiri menyerbunya. Popularitasnya sendiri nyaris tak masuk akal, memberikannya perolehan suara di atas 60 persen dalam pemilihan. Sebuah standar kemenangan telak pemilu demokratis yang sulit disaingi.
Namun kini mari kita bayangkan, apakah di mata para calon pejabat ini massa pendukung merupakan insan manusia ataukah semata kerumunan pendatang suara? Apakah pembaca budiman, di mata mereka, berharga sebagai individu ataukah semata butiran remeh di antara puluhan juta suara yang diperlukan guna memperoleh kekuasaan eksekutif tertinggi? Jawabannya mudah. Bila seseorang memilih yang pertama, ia dipastikan naif.
Hanya, rasionalitas politik, yang memandang penduduk tak lebih dari komoditas politik, pada hari-hari yang aneh ini berjalan beriringan dengan hasrat para warga ini sendiri. Sukarno, suri tauladan siapa pun yang bercita-cita menjadi figur populis, Anda ingat, gemar menekankan jumlah penduduk sebagai kekuatan nasional. Dan siapa di antara ribuan audiens pidatonya yang merasa dieksploitasi mendengar diri mereka diperlakukan sebagai obyek, alih-alih subyek? Sebagai amunisi politik alih-alih subyek dengan hak-hak lengkapnya selaku warga negara?
Para pemilih, pada momen-momen ini, bukan lagi tak masalah menjadi sekadar seorang penonton di antara lautan manusia yang remeh, tak berarti. Kita, pada kenyataannya, mendambakannya--mendambakan untuk menjadi bukan siapa-siapa dan sekadar partikel kecil dalam satu gerak masif untuk tujuan yang kabur menunaikan kepentingan siapa. Atau, kalaupun ada kepentingan yang jelas-jelas ditegakkan, bukankah ia milik sang figur dan rombongan elite yang mengikatnya dengan kontrak tak terhindarkan?
Bukannya semua ini bermasalah. Tapi, bila demikian tulus dan tidak egoisnya alasan kita memilih, hal pertama yang patut disadari adalah kita tak benar-benar punya hak untuk mengeluh nanti. Pikirkan baik-baik ungkapan klise Kennedy yang masih dianggap inspiratif hari ini, "Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang telah kau berikan kepada negara." Kita, noktah kecil kemenangan kekuatan-kekuatan besar yang bisa dibuang kapan pun, tak boleh menuntut timbal balik. Sungguh sebuah kebijaksanaan politik!
