Pemekaran Musi Rawas, Tunggu Dulu

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • "Virus" pemekaran wilayah telah memakan korban lagi. Ratusan orang di Musi Rawas, Sumatera Selatan, yang mengira tuntutan pemekaran itu telah ditolak pemerintah pusat, mengamuk dan membakar dua kantor polsek serta menewaskan empat warga. Kemarahan seperti itu semestinya tak terjadi bila manuver pemekaran tak dipaksakan oleh para politikus.

    Gagasan membentuk Kabupaten Musi Rawas Utara terpisah dari induknya, Kabupaten Musi Rawas, sudah muncul sejak 2007. Ide ini semakin menggelora setelah tetangga mereka, Kabupaten Tali, disetujui menjadi daerah baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim.

    Lalu para politikus setempat pun mengompori warga untuk mendukung ide memecah wilayah Muara Rawas menjadi dua. Alasannya, warga tak puas dengan kepemimpinan Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti, yang dinilai lamban membangun wilayah Musi Rawas bagian utara dengan baik. Mereka membayangkan, bila dipecah, Musi Rawas Utara akan lebih makmur.

    Betapa naif ide tersebut. Bila kinerja Bupati Musi Rawas dinilai kurang bagus, seharusnya yang dilakukan adalah mengganti bupati tersebut, bukan ikut-ikutan ide pemekaran wilayah. Gegabah memecah wilayah terbukti mendatangkan masalah. Menurut penelitian Kementerian Dalam Negeri, 78 persen dari daerah hasil pemisahan justru gagal meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kualitas layanan publik mereka juga sangat rendah karena aparat tak siap, fasilitas pun minim. Warga Musi Rawas Utara selayaknya berkaca pada riset ini.

    Praktis sejak kebijakan otonomi daerah diterapkan pada 2001, banyak daerah mengalami salah urus. Karena itu, bisa dipahami ketika Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kemudian menyatakan moratorium pemekaran daerah. Alasan pemerintah masuk akal. Hingga kini belum ada grand design penataan daerah. Pembentukan daerah baru pun cenderung serampangan.

    Keran pemekaran itu sangat disayangkan kembali dibuka. Pada akhir tahun lalu, Badan Legislasi DPR ngotot menyodorkan 19 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Baru. Dari 19 daerah otonom baru yang diusulkan DPR, Kementerian sudah meresmikan 14 daerah otonomi baru. Sisanya, termasuk Kabupaten Musi Rawas Utara, masih dalam tahap pembahasan.

    Semestinya pemerintah berhati-hati merespons tuntutan membuka keran pemekaran daerah. Sangat jelas bahwa motif pemekaran kerap kali lebih didorong oleh nafsu kekuasaan ketimbang cita-cita menyejahterakan penduduk. Semakin banyak kabupaten atau kota baru muncul, akan semakin banyak dibutuhkan jabatan baru. Para politikus bisa berbagi kekuasaan. Ladang baru untuk mengeruk duit rakyat pun semakin terbuka.

    Itulah sebabnya, risiko pemekaran wilayah Musi Rawas atau daerah-daerah lain harus dihitung ulang. Jika tak layak, pemecahan tak boleh dipaksakan. Jangan sampai pemekaran wilayah cuma menjadi bancakan para politikus. Pemerintah kudu mengerem upaya memecah wilayah. Mereka juga kudu menyusun kriteria dan prioritas daerah yang layak dimekarkan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dituding Sebarkan Hoaks, Wartawan FNN Hersubeno Dipolisikan PDIP

    DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan Hersubeno Arief ke Kepolisian. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.