Gertakan OPM di London

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemerintah harus berpikir jernih menanggapi pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. Sikap lugas terhadap manuver OPM perlu ditunjukkan, tapi jangan salah alamat. Memamerkan kemajuan Papua kepada dunia justru jauh lebih penting dibanding menebar protes.

    Reaksi itu muncul setelah Benny Wenda membuka kantor di Oxford tersebut pada 1 Mei lalu. Langkah aktivis OPM di Eropa ini bahkan mendapat dukungan dari dewan kota setempat. Pemerintah melalui Duta Besar Indonesia Hamzah Thayeb lalu memprotes pemerintah Inggris. Hal yang sama disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri kita kepada Duta Besar Inggris di Jakarta.

    Jika sekadar berkeberatan terhadap berdirinya kantor OPM, protes itu tidak masalah. Namun, bila sampai meminta pemerintah Inggris menutup kantor OPM tersebut, ceritanya jadi lain. Kita mesti memahami posisi pemerintah Inggris dalam kasus ini. Mereka tidak bisa mencampuri keputusan Dewan Kota Oxford. Pemerintah Inggris-sebagaimana dijelaskan oleh duta besarnya untuk Indonesia-tetap menganggap Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia. Meski demikian, mereka juga mencatat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di sana.

    Tentu pemerintah Indonesia juga tidak boleh mendiamkan manuver tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Jonah Weyah, juru bicara OPM, fungsi kantor mereka di Oxford adalah sebagai kampanye mereka ke dunia internasional. Jika memang benar demikian, kita mesti melawan kampanye ini dengan kampanye juga. Lobi diplomatik juga harus dihadapi dengan lobi diplomatik yang lebih kuat.

    Menggembar-gemborkan protes itu justru bisa membesar-besarkan keberadaan perwakilan OPM di Eropa yang sebenarnya selama ini tidak terlalu besar. Kampanye OPM sebenarnya justru meredup, bahkan di Australia sekalipun. Hal ini akibat menurunnya tingkat represi yang dilakukan oleh tentara Indonesia terhadap aktivis OPM. Bahkan, belakangan ini tentara dan polisi Indonesia lebih sering menjadi korban.

    Terakhir terjadi penembakan terhadap dua warga sipil di Sorong, tepat sehari sebelum kantor di London dibuka. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan apakah penembakan itu dilakukan oleh anggota TNI atau Polri. Pelakunya bisa siapa saja. Yang jelas, penembakan itu sama sekali tidak menguntungkan pemerintah Indonesia. Sebaliknya, kemisteriusan insiden ini menguntungkan OPM karena bisa dipakai sebagai bahan kampanye.

    Itulah pentingnya mengungkap setiap insiden di wilayah tersebut secara gamblang. Pemerintah semestinya juga mengkampanyekan keadaan Papua dan Papua Barat yang relatif lebih aman. Bila terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana, perlu ditonjolkan. Pemerintah pun harus memastikan bahwa dana otonomi khusus Papua sebesar lebih dari Rp 30 triliun per tahun bisa dimanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan perekonomian di wilayah ini.

    Problem di Papua memang banyak, tapi tak sedikit pula kemajuan yang bisa dijadikan senjata untuk melawan kampanye OPM.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selamat Jalan KPK

    Berbagai upaya melemahkan posisi KPK dinilai tengah dilakukan. Salah satunya, kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai membuat kinerja KPK jadi turun.