Tantangan Menteri Chatib

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tantangan berat menanti Menteri Keuangan yang baru, Muhammad Chatib Basri. Ia paling lama hanya punya waktu 17 bulan untuk membereskan banyak persoalan. Paling tidak, ada tiga masalah besar yang harus segera dibereskan. Yang paling dekat tentu saja soal pengamanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2013) terkait dengan subsidi bahan bakar minyak yang terus membesar. Lalu yang tidak kalah berat adalah reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Indonesia juga dihadapkan pada tren perlambatan ekonomi.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang sudah menyatakan bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai solusi atas peningkatan defisit anggaran akibat melonjaknya subsidi BBM. Hanya, pemerintah baru bisa menaikkan harga BBM bersubsidi jika Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui besaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas kenaikan tersebut. Usul tersebut akan dimasukkan ke Rancangan UU APBN Perubahan 2013.

    Adalah tugas Menteri Chatib untuk mengawal pembahasan RAPBN-P 2013. Ia dan timnya harus mampu meyakinkan DPR untuk menyetujui BLSM. Presiden, melalui sekretariat gabungan partai koalisi, pasti akan mem-backup Menteri Chatib. Namun tetap saja tugas ini tidak akan mudah. Tahun lalu, Presiden Yudhoyono gagal menaikkan harga BBM bersubsidi karena DPR menolak rencana pemerintah memberikan BLT. Tanpa persetujuan DPR, pemerintah tentu akan memikirkan ulang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Kegagalan ini akan membahayakan anggaran kita.

    Cobaan lain ada di Kementerian Keuangan sendiri. Orang bejat di Direktorat Jenderal Pajak seperti tidak ada habisnya. Sejak Gayus Tambunan ditangkap pada 2010, sudah lebih dari 10 orang pajak dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini membuktikan bahwa reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan belum selesai. Gaji besar ternyata tak cukup untuk menghentikan praktek korup yang selama ini membuat mereka kaya raya. Celakanya, praktek semacam ini terindikasi dilakukan secara "berjemaah". Jika Menteri Chatib ingin meninggalkan warisan yang dikenang orang, pembersihan Direktorat Pajak dan juga Bea-Cukai menjadi keharusan.

    Persoalan besar lain adalah kemunduran ekonomi Indonesia. Dilihat dari angka-angkanya, perekonomian Indonesia bisa dibilang baik-baik saja. Ekonomi masih tumbuh di atas 6 persen, tapi yang tidak bisa diabaikan adalah terjadinya penurunan pertumbuhan. Pada 2011, Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Tahun ini, ekonomi Indonesia kemungkinan besar hanya tumbuh 6,17 persen. Artinya, telah terjadi perlambatan dalam tiga tahun ini. Pemerintah harus mewaspadai gejala tersebut. Apalagi rating Indonesia, yang semula positif, kini turun menjadi stabil.

    Menteri Chatib juga mesti melewati masa sulit menjelang Pemilihan Umum 2014. Pada tahun-tahun yang biasanya saja, pembahasan anggaran negara sering tak mudah, apalagi menjelang pemilihan umum. Kasus korupsi, seperti Hambalang, flu burung, pembangunan Wisma Atlet dan rumah sakit pendidikan, serta kasus benih, menunjukkan betapa anggaran menjadi bancakan partai politik untuk menjaring dana mudah. Jika Menteri Chatib bisa melewati berbagai rintangan tersebut, ia akan dicatat sebagai menteri yang berhasil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.