Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Obral Janji Pengobatan Gratis

Oleh

image-gnews
Iklan

Mundurnya beberapa rumah sakit swasta dari kerja sama program Kartu Jakarta Sehat (KJS) seharusnya membuat pemerintah DKI Jakarta berpikir ulang untuk mengevaluasi program itu. Ini pelajaran penting bagi Gubernur DKI Joko Widodo: niat baik saja tidak cukup. Butuh persiapan matang dan perhitungan yang cermat agar pengobatan gratis untuk rakyat miskin itu bisa terlaksana.

Jokowi tak perlu menyalahkan rumah sakit yang mundur, apalagi langsung menuduh mereka cuma mencari untung besar. Semestinya, Jokowi melihat dulu fakta yang ada. Mundurnya 16 rumah sakit swasta pada pekan lalu itu pertanda ada yang tak beres dalam program pengobatan gratis tersebut. Jokowi harus mau mendengarkan masukan, jangan asal bikin program untuk mendongkrak popularitasnya.

Bila diteliti, 16 rumah sakit itu mundur lantaran berkeberatan dengan pembayaran klaim yang tidak 100 persen. Tagihan rumah sakit kepada pemerintah ditangani oleh PT Askes berdasarkan sistem Indonesia Case-Based Group (Ina-CBG). Cara ini membuat pembayaran klaim lebih cepat ketimbang pada masa Gubernur Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo-tidak lebih dari 12 hari. Masalahnya, rata-rata pembayaran yang diterima rumah sakit hanya 70 persen dari total klaim.

Sebelumnya, pembayaran dilakukan dengan mekanisme Paket Pelayanan Esensial (PPE) di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Dengan cara ini, mereka mendapat pembayaran 100 persen, namun membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan. Kalaupun ada selisih dengan klaim, paling besar hanya 15 persen. Sekarang yang terjadi bisa mencapai 30 persen.

Yang menjerit dengan sistem baru itu bukan hanya rumah sakit swasta. Rumah sakit pelat merah, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, juga megap-megap. Biaya pengobatan KJS sebesar Rp 16 miliar hanya dibayar Rp 11,2 miliar. Rumah sakit itu terpaksa menombok Rp 4,8 miliar. Jadi, menuduh rumah sakit sekadar mencari untung besar juga kurang tepat. Buktinya, rumah sakit negeri yang penuh subsidi pun merugi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalau hendak ditelisik lebih jauh, salah satu penyebabnya adalah perhitungan sistem Ina-CBG yang dibikin oleh Kementerian Kesehatan pada 2009. Harga pada 2009 jelas berbeda dengan harga sekarang. Sistem inilah yang mesti dievaluasi bersama. Pemerintah harus duduk bersama dengan para pemangku kepentingan-seperti asosiasi rumah sakit dan dokter-merumuskan kebijakan harga yang wajar. Tidak membikin rugi rumah sakit, tapi juga punya fungsi sosial membantu kaum duafa. Suara rumah sakit yang menyatakan merugi juga jangan diterima mentah-mentah. Semuanya harus diuji kembali kesahihannya.

Selama ini program Kartu Jakarta Sehat yang dijanjikan Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, saat mencalonkan diri cenderung salah kaprah. Orang kaya atau miskin boleh menikmati layanan itu secara gratis asalkan mau dirawat di ruang kelas tiga. Akibatnya, jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit meningkat 70 hingga 80 persen. Jumlah pengguna KJS mencapai 4,7 juta orang atawa setara dengan separuh jumlah warga Jakarta. Belakangan, Jokowi-Basuki baru sadar. Anggaran jebol. Tenaga kerja dan infrastruktur rumah sakit pun kewalahan melayani lonjakan jumlah pasien gratisan itu.

Niat pemerintah Jakarta mengoreksi kembali kebijakannya patut didukung. Mereka akan membatasi layanan ini hanya untuk orang miskin. Selain mengevaluasi sistem Ina-CGB dalam pembayaran tagihan klaim, yang penting adalah mengoptimalkan layanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus "menyaring" pasien mana yang perlu dikirim ke rumah sakit dan man yang tidak. Sebagian pasien KJS yang datang ke rumah sakit saat ini sebenarnya bisa ditangani puskesmas. Belum terlambat bagi Jokowi-Basuki untuk memperbaiki sistem dan prasarana program unggulannya ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

4 menit lalu

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono saat menghadiri sidang Praperadilan soal penyitaan barang bukti ponsel dalam kasus dugaan 'Polisi Tak Netral' di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. Hakim tunggal menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono soal penyitaan ponsel dalam kasus dugaan 'polisi tak netral' dan menyatakan penyitaan ponsel itu tetap sah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

Polda Metro Jaya menegaskan penghentian kasus Aiman Witjaksono tak bernuansa politis menyusul rampungnya Pilpres 2024.


6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

9 menit lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan (kanan) menunjukan surat permohonan setelah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Tim Pembela Prabowo-Gibran memohon kepada MK untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Telegram Diduga Digunakan untuk Rekrut Orang Bersenjata dalam Penembakan Moskow

16 menit lalu

Seorang tersangka penyerangan penembakan di tempat konser Balai Kota Crocus dikawal di dalam pengadilan distrik Basmanny di Moskow, Rusia 24 Maret 2024. REUTERS/Shamil Zhumatov
Telegram Diduga Digunakan untuk Rekrut Orang Bersenjata dalam Penembakan Moskow

Telegram diduga digunakan untuk merekrut orang-orang bersenjata yang menjadi pelaku penembakan gedung konser Balai Kota Crocus di luar Moskow.


Serba Gratis di Event Honkai: Star Rail di Senayan Park

22 menit lalu

Gerbang masuk event Honkai: Star Rail di Senayan Park, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2024 | TEMPO/Reza Maulana.
Serba Gratis di Event Honkai: Star Rail di Senayan Park

Hoyoverse menggelar event game mobile Honkai: Star Rail di Senayan Park hingga Sabtu, 30 Maret 2024.


Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

23 menit lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.


Garuda Indonesia Operasikan 102 Pesawat Antisipasi Arus Mudik Lebaran 2024

29 menit lalu

Pekerja tengah melakukan perawatan pesawat Garuda Indonesia di fasilitas PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) di Cengkareng, Tangerang, Banten, Selasa 26 Maret 2024. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan Citilink menyediakan 1,4 juta tempat duduk dan 170 extra flight untuk musim mudik lebaran 2024. GIAA memperkirakan akan terjadi kenaikan jumlah penumpang sebanyak 18% dari tahun lalu. TEMPO/Tony Hartawan
Garuda Indonesia Operasikan 102 Pesawat Antisipasi Arus Mudik Lebaran 2024

Garuda Indonesia akan operasikan 102 pesawat untuk antisipasi melonjaknya arus mudik Lebaran 2024.


BNPT Mendukung Tercapainya Visi Indonesia Emas 2045

30 menit lalu

BNPT Mendukung Tercapainya Visi Indonesia Emas 2045

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Bangbang Surono, A.k, M.M, CA., optimis BNPT mampu berperan dan berdampak dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.


Ini Alamat Lokasi 4 SPBU Curang, Campur Pertalite dengan Pewarna Lalu Dijual sebagai Pertamax

32 menit lalu

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Nunung Syaifuddin (kanan), memberikan keterangan tentang pemalsuan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite menjadi Pertamax di empat SPBU, di Gedung Bareskrim, Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Ini Alamat Lokasi 4 SPBU Curang, Campur Pertalite dengan Pewarna Lalu Dijual sebagai Pertamax

Bareskrim menetapkan lima orang tersangka dari 4 SPBU curang yang menjual pertalite dicampur pewarna lalu dijual sebagai pewarna.


Ternyata, 99% Senjata Israel Diimpor dari Dua Negara Ini

32 menit lalu

Presiden AS Joe Biden menyetujui rencana penjualan senjata berpemandu presisi senilai US$ 735 juta (Rp 10,4 triliun) ke Israel di tengah konflik yang kian memanas antara Palestina dan Israel. Joe Biden menjual bom pintar Joint Direct Attack Munition, atau JDAM, yang dibuat oleh Boeing senilai US dollar 735 juta atau sekitar Rp 10,4 triliun. ausairpower.net
Ternyata, 99% Senjata Israel Diimpor dari Dua Negara Ini

Seruan internasional agar negara-negara menghentikan perdagangan senjata dengan Israel menguat, tetapi ternyata pemain utamanya dua negara ini.


Universitas Terbuka Menegaskan Keterlibatan dalam Program MBKM

39 menit lalu

Universitas Terbuka Menegaskan Keterlibatan dalam Program MBKM

Sejumlah pemberitaan yang beredar di media belakangan ini menyinggung tentang keterlibatan Universitas Terbuka (UT) dalam program Ferienjob yang dijalankan melalui PT CVGEN dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB) sebagai penyelenggara program tersebut.