Politik Dua Muka PKS

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sikap kesatria seharusnya diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan mundur dari koalisi pendukung pemerintah. Menolak kenaikan harga bahan bakar minyak tapi tetap berada dalam barisan koalisi, bahkan ikut membagikan dana kompensasi kenaikan harga BBM, bukanlah sikap yang etis.

    PKS terkesan cuma mau nangka tapi tak mau terkena getahnya. Mereka berkukuh "mempertahankan" tiga kadernya di kabinet, yang menjadi Menteri Pertanian, Menteri Sosial, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, tapi lepas tangan ketika pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan kebijakan yang tak populer, menaikkan harga BBM.

    Benar bahwa perbedaan pendapat di kalangan partai koalisi dibolehkan. Namun kenaikan harga BBM adalah persoalan vital. Pengurus PKS pasti mafhum anggaran bisa jebol bila subsidi BBM tak dipangkas. Lagi pula, subsidi justru dinikmati oleh orang yang relatif mampu, yang memiliki kendaraan bermotor.

    Saat berkoar-koar menentang kenaikan harga BBM, mereka sejatinya bukanlah pendekar kerakyatan. Mereka menerapkan politik dua muka. Partai itu gigih menentang kenaikan harga BBM, tapi di sisi lain para kadernya di kabinet ikut sibuk membagikan dana kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bahkan BLSM diurus oleh Kementerian Sosial, yang digawangi Salim Segaf Al-Jufri, kader PKS.

    Perlawanan PKS terhadap koalisi bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, dalam kasus Bank Century atau Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, partai ini juga melawan pandangan pemerintah lewat fraksinya di DPR. Partai ini memanfaatkan ketidaktegasan Presiden Yudhoyono dalam soal koalisi. Mereka menggoreng perlawanan tersebut demi menggenjot citra partai, yang belakangan ini merosot karena mantan presidennya terbelit kasus suap impor daging.

    Presiden seharusnya tak perlu takut menghukum PKS. Apalagi membiarkan rumor reshuffle kabinet berkembang berlarut-larut seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Perlu ada tindakan tegas, jika tidak ingin terus "disandera" oleh PKS. Memang ada kekhawatiran, bila PKS didepak dari koalisi, partai itu seolah dizalimi. Lalu rakyat akan jatuh hati kepada mereka. Ketakutan itu tak perlu ada lantaran publik saat ini sudah semakin cerdas. Mereka sudah melihat rekam jejak dan sepak terjang para petinggi PKS selama ini.

    Jika tak mau ditinggalkan konstituennya, para pengurus PKS semestinya sadar bahwa manuver mereka sungguh bukan pendidikan politik yang baik. Fatsoen politik partai koalisi telah dilanggar.

    Jika benar-benar menentang kebijakan kenaikan harga BBM, semestinya PKS dengan gagah berani menarik kadernya dari kabinet dan menjadi oposisi total. PKS pun bisa berkoar-koar sebagai partai yang berani meninggalkan Istana demi membela rakyat. Toh, sudah sekitar sembilan tahun PKS menangguk keuntungan sosial dan politik sebagai partai pemerintah. Apa lagi yang ditakutkan? Publik akan melihat PKS sebagai partai yang punya pendirian dan menegakkan etika. Bukan partai yang menerapkan politik bunglon.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.