Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribut Soal Wali Kota Depok

Oleh

image-gnews
Iklan

Beginilah bila hukum gampang ditekuk oleh hakim yang tak bijak. Keabsahan jabatan Nur Mahmudi Ismail sebagai Wali Kota Depok, Jawa Barat, digerus lagi setelah lebih dari dua tahun ia dilantik. Buah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini merusak kepastian hukum sekaligus politik.

Kekacauan hukum itu membuat Komisi Pemilihan Umum Kota Depok mencabut dua keputusannya sendiri. Komisi ini membatalkan hasil penghitungan suara dan penetapan calon Wali Kota Depok pada 2010. Pemilihan wali kota mesti diulang? Itulah keinginan sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. Sebagian politikus di DPRD terkesan memanfaatkan celah politik setelah sengketa administratif pilkada ini diputus oleh Mahkamah Agung.

MA menolak permohonan kasasi KPU Depok dalam sengketa dengan pimpinan Partai Hanura Depok. Ini berarti majelis kasasi menguatkan putusan PTUN Bandung pada 2010 yang memenangkan pihak Hanura sebagai penggugat. Pimpinan partai ini menganggap penetapan calon Wali Kota Depok tidak sah karena adanya dukungan ganda. Saat itu Hanura menyokong dua calon Wali Kota Depok, yakni Yuyun Wirasaputra dan Badrul Kamal. Berdasarkan putusan kasasi yang dikeluarkan pada tahun lalu itu, KPU Depok kemudian mencabut dua keputusan tersebut.

Majelis hakim kasasi semestinya paham, putusan PTUN Bandung itu sulit dilaksanakan setelah hasil pilkada diumumkan. Mahkamah Konstitusi juga telah memenangkan Nur Mahmudi dalam gugatan sengketa pemilihan Wali Kota Depok. Karena itu pula, tokoh Partai Keadilan Sejahtera ini kemudian resmi dilantik sebagai wali kota untuk kedua kalinya.

Betapa kacau bila putusan kasasi benar-benar dieksekusi dan keinginan sebagian anggota DPRD Depok dituruti. Tatanan pemerintahan akan rusak begitu jabatan Nur Mahmudi dianggap tidak sah dan pemilihan Wali Kota Depok diulang. Ribuan keputusan yang dibuat oleh sang wali kota selama dua tahun lebih-dari izin mendirikan bangunan hingga pengangkatan pejabat daerah-mesti dianulir. Bahkan Nur Mahmudi harus mengembalikan semua gaji dan fasilitas yang telah dinikmatinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kisruh itu tak lepas dari "perebutan" lahan sengketa pilkada antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dulu, samasekali MA menampik gugatan yang berkaitan dengan pilkada. Tapi, sejak keluar Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7/2010, gugatan atas keputusan KPU bisa diterima sepanjang tidak menyangkut hasil pemilihan. Kendati edaran ini mensyaratkan pula penanganan yang bijak oleh hakim, prakteknya justru menimbulkan kekisruhan.

Sepintas, sengketa pilkada Depok tidak menyangkut hasil pemilihan. Tapi, begitu penetapan calon wali kota dianggap tidak sah, termasuk hasil rekapitulasi suaranya, jabatan Nur Mahmudi pun dinilai cacat hukum. Tak masuk akal bila hakim PTUN dan hakim agung tidak memahami konsekuensi ini. Pihak yang terus menggerus keabsahan hasil pilkada dengan segala cara juga perlu dikecam. Manuver hukum yang berlebihan justru akan merusak mekanisme demokrasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Suami Sandra Dewi Terjerat Kasus Korupsi Timah, Kerugian Negara Rp 271 Triliun

2 menit lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024. Humas Kejagung
Suami Sandra Dewi Terjerat Kasus Korupsi Timah, Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Harvey Moeis, suami artis Sandra Dewi, terjerat kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 271 triliun.


Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

3 menit lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyalami Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) saat akan menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

Tanggapan Bahlil soal kritik Timnas AMIN.


Hakim Perintahkan Rumah Rafael Alun Dikembalikan, KPK Ajukan Kasasi

15 menit lalu

Rafael Alun Trisambodo. Dok Kemenkeu
Hakim Perintahkan Rumah Rafael Alun Dikembalikan, KPK Ajukan Kasasi

Jaksa KPK resmi mengajukan kasasi atas putusan pengadilan soal penyitaan salah satu aset milik Rafael Alun Trisambodo


Ribuan Mahasiswa Lolos Beasiswa IISMA 2024, Begini Pesan Ketua Program

17 menit lalu

Safira Aulia Pramudita bersama para awardee IISMA Universiti Malaya. Dok. Istimewa
Ribuan Mahasiswa Lolos Beasiswa IISMA 2024, Begini Pesan Ketua Program

Dari total penerima IISMA 2024 itu, 2.030 kursi diisi oleh mahasiswa jalur reguler dan 247 kursi diisi oleh mahasiswa jalur afirmasi.


Indonesia dan Australia Rayakan 75 Tahun Hubungan Diplomatik

21 menit lalu

Peluncuran Logo Peringatan 75 Tahun Hubunan Diplomatik Australia-Indonesia & Kolaborasi Karya Mural pada 28 Maret 2024. Sumber: Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Indonesia dan Australia Rayakan 75 Tahun Hubungan Diplomatik

Australia dan Kementerian Luar Negeri RI pada 28 Maret meresmikan peluncuran kampanye perayaan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.


Bareskrim Ungkap 17 Kasus Penyimpangan BBM, Pertalite Diberi Pewarna Mirip Pertamax

25 menit lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri) dan Dirtipidter Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Nunung Syaifuddin (kanan) memperlihatkan barang bukti BBM pertamax yang asli dan palsu (dioplos) di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty
Bareskrim Ungkap 17 Kasus Penyimpangan BBM, Pertalite Diberi Pewarna Mirip Pertamax

Bareskrim Polri mengungkap 17 kasus penyimpangan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah sejak Januari-Maret 2024


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

27 menit lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

31 menit lalu

Dari kiri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. Ketiganya hadir dalam acara peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di the Ballroom at Djakarta Theater I pada Kamis, 28 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.


Jadwal Timnas Indonesia Terdekat, Lawan Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni

36 menit lalu

Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI
Jadwal Timnas Indonesia Terdekat, Lawan Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni

Jadwal timnas Indonesia vs Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni 2024, berikutnya lawan Filipina lima hari setelahnya.