Setiap tahun pemerintah mengeluarkan anggaran lebih dari Rp 1 triliun untuk perbaikan jalan di jalur Pantai Utara Jawa. Ini jelas pemborosan. Kementerian Pekerjaan Umum semestinya membikin jalan beton yang lebih tahan lama, bukannya menggelar proyek perbaikan setiap tahun.
Pembenahan jalur itu pun terkesan hanya dilakukan menjelang masa mudik Lebaran. Saat Ramadan tiba, pemerintah terlihat sibuk menambal jalur sepanjang 1.300 kilometer ini. Bahkan beberapa ruas jalan hingga kini masih berlubang. Proyek perbaikan yang mepet dengan Lebaran seperti ini selalu berulang setiap tahun.
Orang tak habis pikir kenapa pemerintah tidak bisa membenahi jalan itu jauh hari. Bahkan seharusnya infrastruktur ini dirawat setiap hari tanpa memperhitungkan datangnya Lebaran. Kebiasaan aneh itu hanya akan menimbulkan kesan bahwa jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang Jawa Tengah dan Jawa Timur yang hendak mudik, bukan demi kelancaran arus transportasi sehari-hari. Pemerintah seakan juga tak peduli terhadap inefisiensi biaya angkutan barang dan penumpang akibat buruknya kondisi jalur ini.
Masalah jalur Pantura sebetulnya sudah jelas. Jalan ini menanggung beban yang melebihi kapasitasnya. Setiap hari jalur itu dilewati rata-rata 40 ribu hingga 55 ribu kendaraan. Padahal jalan ini hanya sanggup dilintasi sekitar 20 ribu kendaraan per hari. Belum lagi beratnya muatan kendaraan yang melewati jalur ini, yang sering melebihi ambang batas.
Pemerintah seharusnya segera menyiapkan infrastruktur alternatif. Beban jalan ini tidak terlalu berat andaikata pemerintah mengefektifkan moda transportasi lain yang lebih efisien untuk angkutan barang di Jawa. Misalnya, angkutan laut atau kereta api. Semua ini semakin menimbulkan kesan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum tak mau bersusah-payah.
Merancang dan menyiapkan infrastruktur yang lebih tahan lama atau jalur baru jelas lebih sulit dibanding menghabiskan anggaran buat proyek tambal-sulam. Proyek perbaikan jalan itu pun diduga dikorupsi. Kendati menghabiskan anggaran triliunan rupiah, jalan hanya dipoles agar kelihatan mulus saat orang mudik Lebaran. Beberapa bulan kemudian, hampir bisa dipastikan jalan itu akan kembali rusak.
Itu sebabnya, rencana Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit proyek perbaikan jalan Pantura perlu didukung. Sudah lama orang mencurigai proyek perbaikan jalan yang selalu dilakukan setiap tahun ini. Apalagi ruas jalan yang dibenahi selalu sama setiap tahun. Jalur Pamanukan-Sewon, misalnya, tahun lalu sudah diperbaiki dengan biaya Rp 81 miliar. Tahun ini, pembenahan dilakukan lagi dengan biaya Rp 62,5 miliar. Pengulangan yang serupa terjadi pada ruas jalan Indramayu-Cirebon.
Kementerian Pekerjaan Umum perlu segera mengikis kebiasaan buruk dalam mengelola infrastruktur. Anggaran negara yang terbatas seharusnya dimanfaatkan seefisien mungkin, bukannya dihambur-hamburkan hanya untuk proyek tambal-sulam.
