Terlalu mahal harga yang harus dibayar Mesir untuk sebuah demokrasi. Dua tahun lalu ratusan orang tewas dalam revolusi 18 hari menurunkan Presiden Husni Mubarak, yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Mereka ingin menegakkan demokrasi. Kini, korban dalam jumlah hampir sama kembali jatuh, justru untuk menjauh dari cita-cita demokrasi. Kudeta yang dilakukan militer terhadap Presiden Muhammad Mursi, yang terpilih melalui pemilu, tak bisa diterima akal sehat, walau mereka berdalih hal itu demi menyelamatkan demokrasi.
Di negeri itu, kehendak rakyat yang dimanifestasikan melalui kotak suara telah berbelok arah. Ia telah berubah menjadi pemaksaan kehendak melalui aksi jalanan dan kekuatan senjata. Mursi pun ditangkap. Akibatnya sungguh mengerikan. Kubu pendukung Mursi yang kecewa akhirnya turun ke jalan berhadapan-hadapan dengan militer dan massa pendukungnya. Negara yang selama ini dikenal sebagai lokomotif perdamaian di Timur Tengah itu berada di ambang perang saudara.
Dunia cemas atas situasi mutakhir yang memburuk itu. Bagaimana mungkin Mesir bisa memilih pemimpin demokratis bila tokoh-tokoh partai yang berlawanan dengan militer ditangkapi, media massa dibredel, pengunjuk rasa ditembak. Massa pendukung Mursi pun, sebaliknya, mulai terpicu melakukan aksi anarkistis. Praktis, Mesir telah terjebak dalam zero sum game.
Pada titik ini, amat sulit buat Mesir untuk mengembalikan situasi ke keadaan seperti saat mereka merayakan keberhasilan Musim Semi Arab, dua tahun lalu. Dibutuhkan suara masyarakat internasional yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan. Memang, Uni Eropa sudah bergerak menemui pihak-pihak yang berseteru. Tapi satu kekuatan saja tak cukup untuk memulihkan luka yang telanjur berdarah-darah. Mesir dikhawatirkan bisa jatuh seperti Suriah, yang tergelincir ke dalam jurang ketidakpastian yang panjang.
Jika hal itu yang terjadi, stabilitas Timur Tengah bakal terancam. Lalu lintas perdagangan dunia melalui Terusan Suez, yang dikuasai Mesir, bisa terganggu. Satu lagi yang amat krusial: perdamaian Palestina-Israel bakal semakin tak menentu.
Memburuknya situasi politik Mesir saat ini sebenarnya tak hanya disumbang oleh militer yang seenaknya menerjang bangunan demokrasi. Presiden Mursi, harus diakui, juga telah menjalarkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Ekonomi tak bergerak maju. Kekuasaannya semakin luas, sementara gaya kepemimpinannya cenderung eksklusif dan konfrontatif.
Oposisi pun tak sabaran. Ironisnya, mereka justru seperti meminta dukungan militer, bukan menegur Mursi melalui parlemen dan mengalahkannya lewat bilik suara. Padahal mereka memiliki kesempatan besar untuk meyakinkan rakyat bahwa jago Al-Ikhwan tersebut tak layak memimpin Mesir. Kudeta yang terjadi sekarang justru mengundang kudeta-kudeta berikutnya. Kudeta akan dibalas dengan kudeta.
Rekonsiliasi memang jalan terbaik untuk mengakhiri krisis ini. Tapi hal ini harus dilakukan dengan bantuan masyarakat internasional. PBB atau lembaga internasional apa pun harus bisa memaksa militer, pemerintah sementara Mesir, dan Al-Ikhwan untuk duduk satu meja. Berapa pun harga yang harus dibayar. (*)
