Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terobosan Pengadaan Daging Nasional

Oleh

image-gnews
Iklan

Pemerintah semestinya menempatkan masalah daging dalam daftar prioritas yang harus segera diselesaikan. Sudah berbulan-bulan ini harga daging sapi jauh di atas harga normal. Sejumlah kalangan memperkirakan tingginya harga daging ini akan berlanjut hingga setelah hari raya Idul Adha, yang jatuh pada pertengahan Oktober. Mereka juga meyakini bahwa harga daging kualitas super masih tetap di atas harga ancangan pemerintah, sebesar Rp 80 ribu per kilogram.

Masalah pokok penyebab tingginya harga ini adalah tingkat konsumsi daging yang jauh di atas pasokan daging dari dalam negeri. Pemerintah sebetulnya sudah mengambil jalan pintas dengan mengimpor daging sapi dari Australia. Langkah ini tidak pernah diambil sebelumnya. Selama ini, impor daging sapi dilakukan dalam bentuk sapi bakalan atau sapi siap potong. Sayangnya, kebijakan yang dilaksanakan oleh Bulog ini tak direspons dengan baik oleh konsumen. Mereka enggan membeli daging sapi impor.

Situasi saat ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu menanggapi perubahan kondisi perdagangan sapi di dalam negeri. Dalam cetak biru Kementerian Pertanian, tahun depan semestinya Indonesia sudah mampu mencapai swasembada sapi. Jumlah sapi di dalam negeri memang terus meningkat, sehingga kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan menipis. Dampaknya, kebutuhan impor menurun. Pada 2010, gap tersebut masih 30 persen, dan pada tahun lalu sudah turun ke angka 17-20 persen.

Di atas kertas, target pemerintah sepertinya akan tercapai. Namun justru kondisi sebaliknya yang terjadi. Jumlah sapi memang meningkat, tapi komposisinya jauh dari ideal. Mayoritas atau 96 persen sapi ada di petani. Hanya 4 persen atau sekitar 600 ribu sapi yang ada di peternakan besar. Secara riil, sapi di peternakan inilah yang bisa didayagunakan pemerintah untuk operasi pasar jika terjadi kelangkaan (shortage) daging.

Komposisi yang tidak ideal itulah yang mengakibatkan kelangkaan saat ini tidak bisa segera diatasi. Lambatnya impor reguler akibat telatnya perizinan dari pemerintah telah membuat harga melambung. Pemerintah tak bisa langsung melakukan operasi pasar karena stok kebanyakan ada di tangan petani. Keterlambatan operasi pasar ini kemudian hendak ditutup dengan impor daging sapi potong langsung. Ternyata penyakit kelangkaan ini sudah terlampau parah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu segera mengambil kebijakan untuk memutus rantai masalah perdagingan ini. Salah satunya adalah dengan merancang sebuah kebijakan di bidang peternakan sapi skala besar. Malaysia berhasil memanfaatkan perkebunan sawit untuk membuat peternakan sapi skala besar, sehingga mampu memenuhi kebutuhan daging. Indonesia bisa mencontoh apa yang dilakukan Malaysia karena kita juga memiliki banyak perkebunan sawit.

Kebijakan tersebut harus dirancang dengan melibatkan banyak pihak: perkebunan pemerintah dan swasta untuk lokasi peternakan, Kementerian Pertanian untuk masalah penyediaan bibit atau sapi bakalan, Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif bagi mereka yang bersedia melaksanakan kebijakan ini, serta Kementerian Perdagangan untuk mengatasi masalah kelangkaan jangka pendek. Selain itu, pemerintah perlu membangun pelabuhan dan transportasi yang murah.

Kebijakan ini pasti akan memakan biaya besar. Namun, tanpa terobosan, sulit bagi Indonesia untuk bisa keluar dari masalah perdagingan ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Pemilik Formula 1, Liberty Media, Lakukan Finalisasi Pembelian MotoGP dari Dorna Sports

1 menit lalu

Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Portugal 2024. (Foto: Red Bull Racing)
Pemilik Formula 1, Liberty Media, Lakukan Finalisasi Pembelian MotoGP dari Dorna Sports

Pemilik kejuaraan balap mobil Formula 1, Liberty Media, disebut siap untuk melakukan finalisasi pembelian dan mengambil alih MotoGP.


RUU DKJ Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin Penting UU DKJ Berikut Status Monas dan GBK Kemudian

2 menit lalu

Ilustrasi Monas (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
RUU DKJ Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin Penting UU DKJ Berikut Status Monas dan GBK Kemudian

RUU DKJ telah disahkan DPR menjadi UU DKJ. Apa saja poin-poin penting dari Daerah Khusus Jakarta setelah Ibu Kota pindah ke IKN?


Panglima TNI Utus 26 Anggota Kirim 900 Payung Udara untuk Bantuan ke Palestina

3 menit lalu

Acara keberangkatan pengiriman bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia kepada Palestina di Apron Land Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat, 29 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Panglima TNI Utus 26 Anggota Kirim 900 Payung Udara untuk Bantuan ke Palestina

Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan jenis bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk Palestina yang diberangkatkan pada hari ini, Jumat, 29 Maret 2024.


Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan UU DKJ Jadi UU?

3 menit lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan UU DKJ Jadi UU?

PKS menganggap penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.


Perenang Penyintas Leukemia, Rikako Ikee, Siap Berkompetisi di Olimpiade 2024 Paris

8 menit lalu

Perenang Jepang Rikako Ikee setelah penyerahan medali nomor 50 meter gaya bebas putri Asian Games 2018 di Aquatic Centre GBK, Senayan, Jakarta, Jumat (24/8/2018). Rikako Ikee telah meraih enam emas AG 2018. ANTARA FOTO/INASGOC/Sigid Kurniawan
Perenang Penyintas Leukemia, Rikako Ikee, Siap Berkompetisi di Olimpiade 2024 Paris

Perenang asal Jepang yang merupakan penyintas leukemia, Rikako Ikee, siap berkompetisi di Olimpiade 2024 Paris.


Cuplikan Glenn Fredly the Movie Diluncurkan, Simak Serba-serbi Film Biopik Ini

8 menit lalu

Marthino Lio memerankan Glenn Fredly dalam film Glenn Fredly The Movie. Dok. DAMN! I Love Indonesia Pictures/Adhya Pictures
Cuplikan Glenn Fredly the Movie Diluncurkan, Simak Serba-serbi Film Biopik Ini

Trailer dan poster film biopik Glenn Fredly telah dirilis pada Senin, 25 Maret 2024


Hasil Survey UI, ICEL dan Greenpeace Ingatkan Dampak Lingkungan Sampah Plastik Scahet dan Pouch

18 menit lalu

Sampah sachet dari lima perusahaan mencemari perairan Jakarta. Foto Tim Brand Audit
Hasil Survey UI, ICEL dan Greenpeace Ingatkan Dampak Lingkungan Sampah Plastik Scahet dan Pouch

Dari total timbunan sampah plastik, ditaksir sekitar 14-16 persen itu berupa sachet dan pouch.


Merger Garuda Indonesia dengan InJourney Ditarget Tahun Ini, Manajemen: Asal Memenuhi Faktor

20 menit lalu

Pekerja tengah melakukan perawatan pesawat Garuda Indonesia di fasilitas PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) di Cengkareng, Tangerang, Banten, Selasa 26 Maret 2024. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan Citilink menyediakan 1,4 juta tempat duduk dan 170 extra flight untuk musim mudik lebaran 2024. GIAA memperkirakan akan terjadi kenaikan jumlah penumpang sebanyak 18% dari tahun lalu. TEMPO/Tony Hartawan
Merger Garuda Indonesia dengan InJourney Ditarget Tahun Ini, Manajemen: Asal Memenuhi Faktor

Rencana merger antara Garuda Indonesia dan InJourney bisa beres tahun ini asal memenuhi beberapa faktor.


Benarkah Bumi Akan Alami Kegelapan pada 8 April 2024?

20 menit lalu

Penampakan gerhana bulan sebagian atau Parsial di langit Jakarta, Minggu, 29 Oktober 2023. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) peristiwa gerhana bulan parsial terjadi saat posisi Bulan, Matahari dan Bumi sejajar membuat sebagian piringan bulan masuk ke umbra (bayangan gelap) Bumi sehingga saat puncak gerhana terjadi Bulan akan terlihat gelap sedikit kemerahan di bagian yang terkena umbra Bumi. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.
Benarkah Bumi Akan Alami Kegelapan pada 8 April 2024?

Ahli Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin mengatakan informasi yang menybut Bumi akan mengalami kegelapan pada 8 April 2024 tidak benar.