Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahaya Politik Mahar

Oleh

image-gnews
Iklan

Skandal Ahmad Fathanah mengungkap praktek yang selama ini hanya menjadi bahan gunjingan: mahar politik dalam pencalonan kepala daerah. Tak hanya membuat politik berbiaya tinggi, kebiasaan buruk ini juga merusak kaderisasi.

Terdakwa suap impor daging sapi itu ikut mengatur pencalonan Ilham Arief Sirajuddin melalui Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada awal tahun ini. Dalam pengadilan, Wali Kota Makassar itu mengaku dimintai Rp 10 miliar, tapi hanya sanggup memberi Rp 8 miliar, yang dicicil dua kali melalui Fathanah. Setelah membayar angsuran kedua, barulah ia memperoleh surat dukungan yang diteken Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam dokumen persidangan terungkap, Fathanah juga menjajakan rekomendasi dalam pemilihan kepala daerah lain. Perlu diingat, mantan politikus PKS, Yusuf Supendi, pernah pula mengungkapkan penarikan mahar oleh petinggi PKS dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2007.

Praktek seperti itu bukan khas PKS. Dalam kesaksian Ilham, kutipan serupa dilakukan pula oleh partai lain. Figur dari Partai Demokrat ini menyetor Rp 2,5 miliar untuk Partai Hati Nurani Rakyat. Ilham tak mempunyai pilihan lain karena suara Partai Demokrat belum cukup untuk memperoleh tiket pencalonan gubernur.

Khalayak tentu mempertanyakan dari mana duit untuk mahar politik itu: apakah uang pribadi, dana partai, atau fulus dari sponsor. Komisi Pemberantasan Korupsi sepatutnya menyelidiki soal ini. Tuduhan pencucian uang yang juga didakwakan terhadap Fathanah memungkinkan penelusuran asal-usul semua fulus yang diterimanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Politik berbiaya mahal ini harus dihentikan karena merusak demokrasi. Pungutan mahar akan menutup peluang terpilihnya pemimpin daerah berkualitas tapi tidak memiliki dukungan finansial kuat. Setoran pencalonan justru akan terus membuka pintu lebar-lebar untuk tokoh korup atau politikus tak bermutu yang memiliki bejibun dana. Kelak, calon terpilih hampir dapat dipastikan akan berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan ketika menjabat.

Partai-partai perlu didorong untuk mengajukan kader mereka yang berkualitas dan, kalau memungkinkan, populer. Para kandidat tidak perlu menyetor mahar ke pimpinan partai. Harus diakui, dalam pemilihan di beberapa daerah akhir-akhir ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil melakukan hal itu, misalnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Hasilnya, popularitas partai ini terkerek naik menurut sejumlah hasil survei.

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah seharusnya segera menyetop pungutan mahar politik. Caranya, antara lain, dengan menetapkan sanksi berat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemilu. Misalnya, calon yang terbukti memberikan mahar untuk memperoleh dukungan partai harus didiskualifikasi dari pemilihan. Tanpa perubahan aturan main, calo politik, seperti Fathanah, akan terus bergerilya menjajakan dukungan partai.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

5 menit lalu

Peserta aksi mogok makan menuntut pembebasan tiga petani pakel yang ditangkap secara paksa, aksi ini berlangsung di depan Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Jakarta Selatan, Senin, 20 Februari 2023. Mulai pukul 10:30, massa mulai aktif membentangkan poster tuntutan sampai memajang surat pernyataan dari beberapa elemen yang terlibat. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

Konflik Agraria antara petani Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari makin berlarut-larut.


Persikabo 1973 Terdegradasi dari Liga 1, Djadjang Nurdjaman: Kalah Mental Biang Keterpurukan

6 menit lalu

Pelatih Persikabo 1973, Djadjang Nurdjaman. | Tim Media Persikabo
Persikabo 1973 Terdegradasi dari Liga 1, Djadjang Nurdjaman: Kalah Mental Biang Keterpurukan

Pelatih Persikabo 1973, Djadjang Nurdjaman atau yang akrab disapa Djanur, menilai kalah mental menjadi faktor utama keterpurukan tim asuhannya.


Long Weekend, Jasamarga Catat Peningkatan Volume Lalu Lintas di Jabotabek dan Jawa Barat

10 menit lalu

Pengendara mobil tengah memasukki gerbang tol otomatis dikawasan Cengkareng, Jakarta, 14 Mei 2017. Sistem transaksi nontunai bisa diterapkan di semua gerbang tol pada Oktober nanti. Tempo/Tony Hartawan
Long Weekend, Jasamarga Catat Peningkatan Volume Lalu Lintas di Jabotabek dan Jawa Barat

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional mencatat peningkatan volume peningkatan volume lalu lintas di sekitar Tol Jabotabek dan Jawa Barat pada 28 Maret 2024.


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

14 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Bamsoet Tegaskan Pentingnya 'Kepemimpinan Berkelanjutan' dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

26 menit lalu

Bamsoet Tegaskan Pentingnya 'Kepemimpinan Berkelanjutan' dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Bambang Soesatyo menuturkan gagasan Indonesia Emas 2045 adalah sebuah visi ideal dan cita-cita luhur yang tidak mungkin bisa digapai secara instan.


Survei Meta Ungkap Pengguna Medsos Usia Muda di Indonesia Berani dan Aktif

31 menit lalu

WhatsApp mengumumkan peluncuran Avatar (Meta)
Survei Meta Ungkap Pengguna Medsos Usia Muda di Indonesia Berani dan Aktif

Sebanyak 87 persen responden dalam survei Meta menyatakan bahwa media sosial adalah platform efektif untuk sampaikan pesan dan mendorong perubahan.


Pastikan Keamanan Warga Arus Mudik, Polri Susun Skema Operasi Ketupat 2024

32 menit lalu

Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Ketupat 2024 Tingkat Menteri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin 25 Maret 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pastikan Keamanan Warga Arus Mudik, Polri Susun Skema Operasi Ketupat 2024

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, operasi ketupat akan berlangsung kurang lebih selama 13 hari, dimulai sejak 4 April hingga 16 April 2024.


Korban TPPO Ferienjob UNJ: Mahasiswa Dilarang Beli Tiket Sendiri

38 menit lalu

Kampus UNJ.  Foto : UNJ
Korban TPPO Ferienjob UNJ: Mahasiswa Dilarang Beli Tiket Sendiri

Muchlis korban TPPO Ferienjob mahasiswa di UNJ. Dia pinjam duit orang tua untuk ke Jerman. Ada perintah beli tiket harga mahal di travel Purnama.


Pertamax Palsu Bikinan SPBU Nakal, Ini Tips Cek Kualitas dan Kemurnian BBM

1 jam lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri) dan Dirtipidter Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Nunung Syaifuddin (kanan) memperlihatkan barang bukti BBM pertamax yang asli dan palsu (dioplos) di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty
Pertamax Palsu Bikinan SPBU Nakal, Ini Tips Cek Kualitas dan Kemurnian BBM

Polisi mengungkap kasus pemalsuan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax di Tangerang, Jakarta Barat dan Kota Depok