Kasus Munir Said Thalib berjalan mundur. Jangankan membongkar dalang pembunuhan pendekar hak asasi manusia ini, penegak hukum justru mengoreksi vonis Pollycarpus Budihari Priyanto. Lewat putusan peninjauan kembali yang kedua kalinya, Mahkamah Agung mendiskon hukuman pelaku pembunuhan itu dari 20 tahun menjadi hanya 14 tahun penjara.
Vonis itu semakin mencederai rasa keadilan. Tak jelas alasan majelis hakim peninjauan kembali mengurangi ganjaran Polly. MA pun terkesan menutup-nutupi putusan perkara ini. Dengan alasan putusan itu belum selesai diketik, juru bicara lembaga ini belum bisa menyampaikan pertimbangan majelis peninjauan kepada publik.
Hakim agung semestinya menyadari bahwa kematian Munir pada 7 September 2004 merupakan tragedi kemanusiaan. Dengan tujuan melanjutkan studi di Belanda, ia terbang dari Jakarta dalam keadaan segar-bugar. Tiba-tiba ia muntah-muntah, kemudian meninggal dalam pesawat Garuda yang sedang terbang dari Singapura menuju Belanda. Sederet bukti menunjukkan bahwa arsenik telah membunuh Munir.
Pada pengadilan tingkat pertama, terungkap pula bahwa kehadiran Polly dalam pesawat Garuda itu amat mencurigakan. Bekas pilot Garuda ini terbukti menggunakan surat penugasan palsu. Banyak pula serangkaian bukti, petunjuk, dan kesaksian yang mengarah pada kesimpulan bahwa pembunuhan Munir dengan racun itu direncanakan.
Dengan pertimbangan seperti itu, pada 2008 majelis peninjauan kembali kasus ini menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama: menghukum Polly 20 tahun penjara. Putusan peninjauan yang diajukan jaksa itu sekaligus membatalkan putusan kasasi yang membebaskan terdakwa dari tuduhan pembunuhan.
Kasus Pollycarpus menjadi ruwet karena pihak terdakwa belakangan mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan itu. Tak jelas apakah seluruh permintaan dan argumen pihak terdakwa diterima. Yang pasti, seperti yang diumumkan belum lama ini, hukuman Polly dikurangi menjadi 14 tahun.
Baca Juga:
Sudah tepat bila Komite Aksi Solidaritas untuk Munir mengadukan anggota majelis peninjauan itu--Sofyan Sitompul, Dudu Machmudin, Sri Wahyuni, Salman Luthan, dan Zaharuddin Utama--ke Komisi Yudisial. Putusan yang janggal ini mesti diusut. Kita juga mesti mendorong penegak hukum untuk menuntaskan kasus Munir karena dalang pembunuhan hingga kini tak terjerat. Muchdi Purwoprandjono, bekas Deputi V Badan Intelijen Negara, yang didakwa terlibat kasus ini, justru divonis bebas karena dianggap tak cukup bukti. Padahal telah ada bukti 41 kali kontak telepon antara Pollycarpus dan telepon seluler yang diketahui milik Muchdi.
Orang tentu masih ingat pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjanjikan pengungkapan pembunuhan Munir. Ia bahkan menegaskan bahwa kasus ini merupakan pertaruhan. Tahun depan, 2014, adalah masa akhir kepemimpinan Yudhoyono sekaligus satu dasawarsa meninggalnya Munir. Pengungkapan tragedi ini merupakan utang pemerintahan Yudhoyono yang belum dilunasi.
