Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ngotot Memperbanyak Daerah

Oleh

image-gnews
Iklan

Motif Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan 65 daerah baru perlu dipertanyakan. Inisiatif ini muncul menjelang Pemilihan Umum 2014 ketika partai politik dan para politikus memerlukan modal dan dukungan elite lokal. Melihat waktu yang tersisa-kurang dari enam bulan-DPR periode ini rasanya tak mungkin mengkaji pembentukan daerah baru secara mendalam.

Sikap ngotot itu terlihat aneh di tengah kebijakan penghentian sementara (moratorium) pembentukan daerah baru yang belum dicabut sejak 2010. Bayangkan bila usul politikus Senayan itu setujui pemerintah. Jumlah provinsi yang kini 34 bertambah menjadi 42. Kabupaten dan kota sebanyak 508 akan menjadi 565.

Sebelum mengusulkan pemekaran, DPR semestinya menengok lagi hasil evaluasi atas pembentukan daerah baru. Pemekaran selama ini telah melenceng dari keinginan mendekatkan layanan birokrasi kepada masyarakat. Tujuan ini tak tercapai lantaran ratusan daerah baru yang didirikan selama era reformasi cenderung tak siap. Sebagian besar anggaran daerah habis buat gaji pejabat daerah dan para pegawai.

Kementerian Dalam Negeri pun telah mengkaji sejumlah daerah berdasarkan kriteria, antara lain kualitas layanan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintah. Dari 200 lebih daerah baru, hanya dua yang meraih skor di atas 60-dari nilai tertinggi 100. Daerah baru sering pula terjangkit penyakit birokrasi: maladministrasi dan mismanajemen.

Pada 2011, Badan Pemeriksa Keuangan sampai tak memberikan opini (disclaimer) pada laporan keuangan 67 daerah baru. Artinya, untuk mendapat opini "tidak wajar" saja, daerah baru itu tak mampu. Jangan heran, korupsi pun merajalela. Suap dan komisi haram kerap mewarnai perizinan usaha serta pengadaan barang dan jasa. Pada periode 2004-20012, sekitar 1.500 anggota DPRD dan 213 bupati/ wali kota terseret kasus korupsi-sebagian berasal dari daerah hasil pemekaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Proses demokrasi di daerah baru juga amburadul. Pemilihan langsung kepala daerah dimanipulasi elite lokal untuk membangun dinasti politik dan bisnis. Demi hasrat "raja-raja" lokal, masyarakat yang terikat jalinan primordial sering digiring ke pusaran konflik horizontal. Rakyat di daerah akhirnya hanya menjadi penonton, bahkan korban.

Dalam kondisi seperti itu, moratorium jelas diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan lama dan merumuskan kebijakan baru. Ketimbang memaksakan pembentukan daerah baru, DPR lebih baik menuntaskan desain besar penataan daerah lewat Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru. Bahkan Dewan bersama pemerintah harus berani melikuidasi daerah baru yang gagal. Daerah itu bisa digabung ke daerah induk atau ke daerah terdekat yang lebih maju.

Sikap DPR yang getol mengusulkan pembentukan daerah baru ketimbang menyelesaikan pembahasan tunggakan puluhan RUU amat memprihatinkan. Dewan semestinya mengabdi pada kepentingan Republik, bukan kepentingan mereka sendiri atau elite lokal.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Prabowo Tunggu Putusan MK, tapi Sudah Lakukan Persiapan Pemerintahan

22 detik lalu

Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka saat menghadiri di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Tunggu Putusan MK, tapi Sudah Lakukan Persiapan Pemerintahan

Prabowo menegaskan, akan membuka diri untuk menerima nasihat. Kata dia, Prabowo-Gibran memerlukan dukungan.


Jadwal Persis Solo vs RANS Nusantara FC Pekan Ke-30 Liga 1, Milomir Seslija Sebut Tim Asuhannya Punya Momentum Bagus

4 menit lalu

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija. Foto : Liga Indonesia
Jadwal Persis Solo vs RANS Nusantara FC Pekan Ke-30 Liga 1, Milomir Seslija Sebut Tim Asuhannya Punya Momentum Bagus

Persis Solo mencatat tiga kemenangan secara beruntun dalam tiga laga sebelum menjamu Persikabo pada pekan ke-30 Liga 1.


Menhub Budi Karya Sebut Pesawat Bisnis Tak Ada Tarif Batas Atas: Bukan Kewenangan Kami

7 menit lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau kesiapan pesawat dan bandara menjelang mudik Lebaran 2024 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Jumat, 29 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Menhub Budi Karya Sebut Pesawat Bisnis Tak Ada Tarif Batas Atas: Bukan Kewenangan Kami

Menurut Menhub Budi Karya, kebanyakan masyarakat yang komplain perihal tingginya harga pesawat ialah mereka yang menaiki pesawat kelas Bisnis.


Pakar Hukum Nilai MK Bisa Perintahkan Menteri untuk Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres

7 menit lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pakar Hukum Nilai MK Bisa Perintahkan Menteri untuk Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kehadiran para menteri dalam sengketa Pilpres 2024 penting untuk mengklarifikasi argumentasi dan dalil-dalil yang mengemuka dalam persidangan.


Kasus Anggota TNI Dikeroyok, Kapolres Metro Jakarta Pusat: Ada Tersangka Baru

11 menit lalu

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro sambil berhadapan dengan massa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Februari 2023. ANTARA/Siti Nurhaliza
Kasus Anggota TNI Dikeroyok, Kapolres Metro Jakarta Pusat: Ada Tersangka Baru

Insiden bermula saat seorang pedagang di Pasar Cikini, Menteng, diperas tiga pria. Pedagang ini mengadukan pemalakan itu kepada putranya, anggota TNI.


Persija Jakarta Kembali Diperkuat 3 Pemain Timnas Indonesia saat Hadapi Bali United di Liga 1 Pekan Ke-30

13 menit lalu

Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Persija Jakarta Kembali Diperkuat 3 Pemain Timnas Indonesia saat Hadapi Bali United di Liga 1 Pekan Ke-30

Tiga pemain Timnas Indonesia yang berlaga untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah kembali merapat memperkuat Persija Jakarta melawan Bali United.


Perjalanan Karier Park Hang-seo yang Dirumorkan Kembali Melatih Timnas Vietnam

14 menit lalu

Park Hang-seo turut mendampingi timnas Vietnam saat membuat kejutan dengan berhasil lolos ke final Piala Asia U-23 pada 2018. Hal itu merupakan sejarah bagi Vietnam lantaran baru pertama kali mencapai partai final Piala Asia U-23. Namun, Vietnam harus rela tersingkir setelah dikalahkan Uzbekistan dengan skor 1-2. Foto: VFF
Perjalanan Karier Park Hang-seo yang Dirumorkan Kembali Melatih Timnas Vietnam

Nama Park Hang-seo muncul dalam kandidat pengganti pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier


Rusia Minta Ada Cara Baru untuk Atasi Masalah di Semenanjung Korea

16 menit lalu

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi Vladivostok dan mengunjungi berbagai lokasi, termasuk Universitas Federal Timur Jauh, Akuarium Primorsky, dan Pabrik Bio-Feed Arnika, selama kunjungannya ke Rusia pada 17 September 2023, dalam gambar yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea pada tanggal 18 September 2023. Dalam kunjungannya Kim Jong Un juga memeriksa pabrik jet tempur Rusia yang berada di bawah sanksi Barat, pembom strategis berkemampuan nuklir, rudal hipersonik, dan kapal perang pekan lalu. KCNA via REUTERS
Rusia Minta Ada Cara Baru untuk Atasi Masalah di Semenanjung Korea

Rusia juga menuduh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah menaikkan ketegangan militer di kawasan Asia dan berupaya mencekik Korea Utara.


CekFakta #253 CrowdTangle, Alat Pantau Disinformasi di Media Sosial Tutup

16 menit lalu

Ilustrasi hoaks atau fake news. Shutterstock
CekFakta #253 CrowdTangle, Alat Pantau Disinformasi di Media Sosial Tutup

CrowdTangle, Alat Pantau Disinformasi di Media Sosial Tutup