Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nunukan

Oleh

image-gnews
Iklan
Di Pulau Nunukan, dunia bukan sebuah dusun global. Hanya sekitar 50 kilometer dari Tawau, di wilayah Sabah, Malaysia, orang-orang yang paling tak berdaya justru diingatkan apa artinya peta bumi yang disusun dari atas, dulu oleh kekuatan-kekuatan kolonial, kini oleh rezim-rezim yang tak punya hati. Perbatasan, paspor, dan hukum cambuk mencemooh dengan lantang seluruh percakapan selama dua dasawarsa terakhir ini tentang bumi yang tanpa-tapal-batas. Petugas imigrasi yang berseragam, para pemeriksa dan pembuat dokumen perjalanan yang getol, bisa menunjukkan dengan kelingking mereka betapa jauhnya Kalimantan Timur dari mobilitas abad ke-21 yang didengungkan di kota-kota dunia. Di sini, hanya tiga jam naik kapal bermotor dari Tawau, di wilayah Sabah, orang-orang Indonesia ingin meninggalkan negeri mereka yang penuh penganggur, tapi mereka bukan yang oleh Pico Ayer digambarkan dengan kalimat-kalimat yang bersinar sebagai transit loungers: orang-orang yang kita temui di ruang-ruang tunggu bandara, mereka yang hidup dalam perjalanan terus-menerus, yang tak begitu sadar akan ke negeri mana mereka tergolong, para musafir tetap yang bisa mengatakan, dengan gaya yang asyik, "akulah sukma multinasional di atas bola dunia yang multikultural". Tapi pada saat yang bersamaan, di Nunukan, seperti di "bola dunia yang multikultural" itu, tak ada bendera yang dikibarkan dengan gagah, tak ada lagu kebangsaan yang dinyanyikan dengan khusyuk. Yang ada hanyalah penawaran, permintaan, dan kecemasan. Dari balik perbatasan Malaysia, para majikandari firma elektronik tenar seperti Casio sampai agen penempatan tenaga kerja yang mencari babu dan pembantudengan senang bersedia membayar orang-orang Indonesia untuk menyerahkan tenaga sebangsa, sebagai komoditi, dengan tepat dan cepat. Seorang pemasok bisa mendapatkan $ 600 untuk setiap orang yang diserahkan ke seberang. Sang pemasok juga mendapatkan yang lain: bayaran dari tiap buruh yang merasa telah ditolong dari kesengsaraan pengangguran. Pengangguransatu senti jaraknya dari putus asaagaknya sesuatu yang sedemikian mencemaskan, bahkan mengerikan, hingga kesengsaraan lain praktis tak pernah terbayang di pelupuk mata. Yang perlu adalah pergi, meninggalkan, mencari, berpindah. Dalam sebuah laporan yang ditulis Sidney Jones yang dimuat dalam Asia-Pacific Magazine 1 April 1996, disebut kira-kira 5.000 migran ilegal dari Indonesia tenggelam di Selat Malaka antara tahun 1990 dan 1995, ketika mereka hendak menjangkau tanah Semenanjung. Jumlah 1.000 korban setahun itu bisa ditambah dengan mayat-mayat yang ditelan laut ketika ratusan orang hendak mencapai Sabah di Malaysia Timur. Para makelar tenaga kerja mengangkut mereka, tanpa mengindahkan keselamatan mereka. Para polisi Indonesia mengetahui keadaan mereka, tanpa melakukan apa-apa untuk mereka. Maka apa yang sebenarnya terjadi? Tiap malam, kapal-kapal sederhana melintasi selat dengan terengah-engah, sesak dan sarat. Tiap malam, ratusan orang Indonesia membobol dinding antara apa yang legal dan tak legal, bukan dengan membunuh, merampok, atau korupsi, melainkan semata-mata karena tiap malam mereka mengutuk perbatasan dan dikutuk perbatasan. Perbatasan adalah garis-garis yang diwakili oleh "alat-alat negara", tapi sebenarnya tak jelas benar apakah orang-orang berseragam itu alat negara. Sebab tiap malam, seperti halnya di Nunukan hari-hari ini, kita menyaksikan sebuah negara nasional yang tiba-tiba tampak tak relevan lagisesuatu yang mungkin tak perlu, sesuatu yang mungkin malah mengganggu. Tentu saja masih tetap dicatat, bahwa di Jakarta, para jenderal dan para pembesar bisa bicara keras tentang "NKRI", dan nasionalisme bisa diteriakkan dengan raungan ala Kwik Kian Gie. Tapi di Nunukan, kabupaten pulau di timur Kalimantan itu, Indonesia praktis berhentijustru bukan karena sebuah kekuatan asing, bukan pula oleh sebuah proses yang kini disebut "globalisasi". Sekitar 25 ribu warga negara, orang sebangsa, menjadi orang usiran, yang terdampar, lapar, patah harapan, tergeletak di tepi-tepi jalan. Mereka tak ada tempat untuk menetap, hanya ada tempat untuk pergi. Mereka tak cukup persediaan untuk makan. Penyakit berkecamuk. Sanitasi memburuk. Kemarin saya dengar lebih dari 40 orang telah mati. Kita tak tahu apakah sebuah wabah akan mulai. Seorang ibu dikabarkan menjual bayinya seharga 300 ribu rupiah. Ia dan suaminya datang jauh dari Flores. Mereka hendak pulang. Tapi sebenarnya ke mana mereka akan pulang? Nunukan, wilayah "Negara Kesatuan Republik Indonesia", sama-sama tertutup bagi mereka seperti halnya Sabah, wilayah Kerajaan Malaysia. Presiden Megawati sama acuh tak acuhnya dengan Yang Dipertuan Agung Malaysia. Di Nunukan, 25 ribu penderitaan adalah 25 ribu orang yang ditendang, dan 25 ribu orang yang ditendang adalah 25 ribu pengungsi. Tapidan inilah paradoksnyasetiap himpunan pengungsi, yang ingin atau terpaksa lepas dari sebuah negara dan sebuah bangsa, sebenarnya lari untuk sebuah negara, sebuah bangsa. Di Nunukan, negara-bangsa yang mereka cari itu mungkin tetap bernama "Indonesia". Namun pasti ia sebuah Indonesia yang lain: sebuah Indonesia yang tidak mengasingkan mereka, sebuah Indonesia yang tidak mengabaikan mereka, melainkan sebuah Indonesia yang bisa bertanggung jawab kepada mereka, dan sebab itu mereka bisa bertanggung jawab kepadanya. Goenawan Mohamad
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan

3 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menaker Ida Fauziyah (kanan) memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25, Maret 2024. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan

Presiden Jokowi ingin mempertajam desain besar ekonomi dan ketenagakerjaan untuk 10 tahun ke depan. Apa maksudnya?


Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

6 hari lalu

Menilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menang dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.


Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama

11 hari lalu

Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia ke-6. Wikipedia
Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama

Pencetus THR adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi. Siapa dia? Bagaimana kiprahnya?


Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

39 hari lalu

 Kapal pengangkut TKI ilegal yang karam di perairan Johor Bahru, Malaysia, Rabu (15/12). (ANTARA/HO-MRSC Johor Bahru)
Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.


Narendra Modi Bakal Prioritaskan Reformasi Ketenagakerjaan Jika Menang Pemilu India

44 hari lalu

Perdana Menteri India Narendra Modi berpidato selama perayaan Hari Kemerdekaan India di Benteng Merah bersejarah di Delhi, India, 15 Agustus 2023. REUTERS/Altaf Hussain
Narendra Modi Bakal Prioritaskan Reformasi Ketenagakerjaan Jika Menang Pemilu India

Partai Bharatiya Janata mengatakan Narendra Modi dapat memprioritaskan reformasi ketenagakerjaan jika ia menang pemilu pada Mei mendatang.


UGM Meraih Paritrana Award, Ini Artinya

49 hari lalu

Universitas Gadjah Mada menerima penghargaan Paritrana Award dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. Dok. UGM
UGM Meraih Paritrana Award, Ini Artinya

UGM menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang meraih penghargaan Paritrana Award dari Kemenko PMK dan BPJS Ketenagakerjaan.


Debat Capres Soal Ketenagakerjaan Prabowo Setuju Anies Baswedan, Begini Respons Aktivis Pekerja Migran Indonesia

53 hari lalu

Debat Capres Soal Ketenagakerjaan Prabowo Setuju Anies Baswedan, Begini Respons Aktivis Pekerja Migran Indonesia

"Pemerintah tak mampu bekerja sendiri memberikan perlindungan terhadap PMI baik dari hulu ke hilir," kata Maizidah Salas aktivis PMI usai debat capres


Debat Capres Diharap Bahas Tuntas Ketenagakerjaan, APINDO: Ada Tiga Juta Pencari Kerja Per Tahun

55 hari lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (tengah) dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Debat Capres Diharap Bahas Tuntas Ketenagakerjaan, APINDO: Ada Tiga Juta Pencari Kerja Per Tahun

Debat capres terakhir diharapkan membahas tuntas isu ketenagakerjaan. Setiap tahun ada tiga juta pencari kerja baru.


KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

56 hari lalu

Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning P, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Ribka Tjiptaning, diperiksa sebagai saksi didalami kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.


Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

56 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.